Posts Tagged ‘sanksi pidana’
BENARKAH PENGUSAHA TETAP WAJIB MEMBAYAR UPAH TERTANGGUH KEPADA PEKERJA SETELAH MASA PENANGGUHAN UPAH BERAKHIR?
“Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 tertanggal 29 September 2016 yang menguji materiil Pasal 90 Ayat 2 dan Penjelasan Pasal 90 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), maka pengusaha/perusahaan wajib membayar pemenuhan upah minimum berlaku yang tertunda pada waktu diberikan masa penangguhan” Merujuk kepada artikel kami sebelumnya yang berjudul…
Read MoreAWAS ADA SANKSI PIDANA JIKA MEMBAYAR UPAH DI BAWAH STANDAR MINIMUM!
Setiap tahunnya di wilayah provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan upah minimum, seperti di Provinsi Jakarta pada tahun 2017 ini telah mencapai Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3.355.750,00 per bulan. Kenaikan UMP ini tidak luput dari keberatan pengusaha. Hal ini karena pertimbangan kondisi perusahaan yang sepi konsumen maupun kondisi keuangan perusahaan yang minim, sehingga…
Read MoreBAGAIMANA SANKSI PIDANA TINDAKAN PENYADAPAN MENURUT HUKUM YANG BERLAKU?
“Penyadapan merupakan kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.” Sebelumnya, kami pernah ditanya seorang klien bahwa “Kalau lacak HP orang lain, melanggar hukum gak ya?” Pertanyaan selanjutnya, “Apakah melacak HP orang lain, termasuk tindakan penyadapan?”. Sebelum menjawab lebih jauh pertanyaan ini, perlu diketahui, bagaimana penyadapan…
Read More