
PHK Tanpa Putusan Pengadilan: Kapan Diperbolehkan?
"PHK tanpa putusan pengadilan tidak selalu dilarang. Namun, ketika pekerja menolak pemutusan hubungan kerja dan perundingan tidak mencapai kesepakatan, perusahaan harus mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hingga terdapat dasar hukum yang sah untuk mengakhiri hubungan kerja."
PHK tanpa putusan pengadilan dapat menimbulkan risiko hukum apabila perusahaan menganggap surat pemberitahuan sebagai keputusan final, padahal pekerja telah menyatakan keberatan.
Dalam praktik hubungan industrial, perusahaan dapat memiliki alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, alasan tersebut tetap perlu didukung bukti dan dilaksanakan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
Terlebih setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang mempertegas persyaratan penyelesaian perselisihan sebelum PHK dapat dilakukan ketika perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan.
Jawaban singkat: PHK tidak selalu memerlukan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Apabila pekerja tidak menolak PHK dan prosedurnya dipenuhi, penyelesaian dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan. Namun, ketika pekerja menolak dan perundingan tidak mencapai kesepakatan, perusahaan harus mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, PHK yang tetap disengketakan tidak dapat dilaksanakan secara final sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya berkekuatan hukum tetap.
Bagi perusahaan, kesalahan menentukan waktu pelaksanaan PHK dapat menimbulkan kewajiban pembayaran upah selama sengketa, gugatan, serta risiko finansial lainnya.
Kapan PHK Memerlukan Putusan Pengadilan?
Dasar hukum utama mengenai prosedur PHK terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Ketenagakerjaan).
Namun, penerapannya juga harus memperhatikan pemaknaan terbaru dari Mahkamah Konstitusi.
Melalui Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap Pasal 151 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.
Ketentuan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa apabila perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, perusahaan perlu membedakan beberapa kondisi berikut:
| Kondisi PHK | Konsekuensi Hukum |
|---|---|
| Pekerja menerima atau tidak menolak PHK | Pada prinsipnya tidak memerlukan putusan PHI apabila prosedur dan kewajiban lainnya dipenuhi |
| Pekerja menolak, tetapi kemudian tercapai kesepakatan | Dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama yang sah |
| Pekerja menolak dan bipartit gagal | Harus mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial |
| Perselisihan berlanjut hingga PHI | Pelaksanaan PHK secara final harus memperhatikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap |
Artinya, kewajiban memperoleh putusan pengadilan tidak berlaku secara identik untuk setiap pengakhiran hubungan kerja.
Namun, perusahaan juga tidak dapat menganggap penolakan pekerja sebagai formalitas yang boleh diabaikan.
Penetapan Pengadilan Sebelum PHK Menurut Putusan MK 168/2023
Istilah penetapan pengadilan sebelum PHK sering menimbulkan pertanyaan karena dalam praktik perselisihan hubungan industrial dikenal pula istilah putusan PHI.
Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 menggunakan istilah penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam konteks perselisihan PHK yang diperiksa melalui Pengadilan Hubungan Industrial, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pemeriksaan perkara dan putusan pengadilan.
Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai kewajiban mengajukan permohonan penetapan tersendiri pada setiap PHK.
Yang perlu diperhatikan adalah apakah perselisihan sudah diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan apakah keputusan yang menjadi dasar penyelesaiannya telah berkekuatan hukum tetap.
Bagi perusahaan, hal ini penting karena surat PHK yang telah ditandatangani manajemen belum tentu cukup untuk membuktikan bahwa hubungan kerja telah berakhir secara sah ketika pekerja masih mempermasalahkan keputusan tersebut.
Surat Pemberitahuan PHK Bukan Putusan Pengadilan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) mengatur prosedur pemberitahuan PHK oleh pengusaha.
Berdasarkan Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 PP 35/2021, perusahaan perlu memperhatikan sejumlah ketentuan berikut:
| Tahapan | Ketentuan |
|---|---|
| Pemberitahuan PHK | Pada umumnya disampaikan 14 hari kerja sebelum PHK |
| PHK dalam masa percobaan | Pemberitahuan disampaikan tujuh hari kerja sebelum PHK |
| Penolakan pekerja | Surat penolakan disertai alasan disampaikan paling lama tujuh hari kerja setelah pemberitahuan diterima |
| Jika terjadi perbedaan pendapat | Dilanjutkan melalui perundingan bipartit |
| Jika bipartit gagal | Diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial |
Pemberitahuan harus disampaikan secara sah dan patut kepada pekerja dan/atau serikat pekerja sesuai ketentuan.
Selain itu, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa alasan PHK memiliki dasar hukum yang memadai.
Surat pemberitahuan bukanlah putusan pengadilan dan tidak dengan sendirinya menyelesaikan perselisihan apabila pekerja mengajukan penolakan.
Bagaimana Jika Pekerja Tidak Menolak PHK?
Pasal 38 PP 35/2021 mengatur bahwa apabila pekerja telah menerima surat pemberitahuan dan tidak menolak PHK, pengusaha harus melaporkan PHK kepada kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan sesuai ketentuan.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan tidak otomatis diwajibkan memperoleh putusan PHI.
Namun, kewajiban administratif, pembayaran hak pekerja, dan persyaratan lain yang relevan tetap harus dipenuhi.
Bagaimana Jika Pekerja Menolak PHK?
Apabila pekerja menyatakan penolakan, perusahaan tidak sebaiknya tetap melaksanakan PHK secara final hanya dengan mengandalkan tanggal yang tercantum dalam surat pemberitahuan.
Perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui perundingan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Putusan MA 271 K/Pdt.Sus/2011: Risiko PHK Terlalu Dini
Risiko pelaksanaan PHK yang tidak didukung alasan dan prosedur yang memadai dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 271 K/Pdt.Sus/2011.
Perkara tersebut berkaitan dengan mutasi seorang pekerja yang sedang menjalani perawatan penyakit paru-paru.
Perusahaan melakukan mutasi terhadap pekerja tersebut. Setelah muncul penolakan dan perselisihan mengenai pelaksanaan mutasi, perusahaan menerbitkan surat PHK pada 10 Mei 2010.
Dalam pemeriksaan perkara, pengadilan menilai rangkaian tindakan perusahaan, termasuk alasan mutasi, kondisi kesehatan pekerja, serta dasar keputusan PHK.
Mahkamah Agung pada akhirnya menolak kasasi perusahaan.
Perkara tersebut menunjukkan bahwa kewenangan manajemen untuk mengatur penempatan pekerja tetap harus dilaksanakan berdasarkan alasan yang sah dan mempertimbangkan keadaan pekerja.
Meskipun perkara diputus sebelum perubahan UU Ketenagakerjaan dan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, pelajaran utamanya masih relevan.
Pengadilan dapat menilai keseluruhan rangkaian tindakan perusahaan, bukan hanya alasan yang tertulis dalam surat PHK.
Bimo Prasetio, Partner Litigasi BP Lawyers, menekankan:
"Dalam penanganan perkara hubungan industrial, perusahaan harus memenuhi aspek formil dan juga materiil."
Karena itu, perusahaan perlu memastikan kesesuaian antara dasar faktual, bukti, proses perundingan, dan alasan PHK.
Ketidaksesuaian di antara aspek-aspek tersebut dapat memperlemah posisi hukum perusahaan apabila perselisihan berlanjut ke pengadilan.
Baca juga: PHK Karena Mangkir: Strategi Perusahaan Hadapi Sengketa Hukum
Bagaimana Prosedur Bipartit dan Mediasi Ketika Pekerja Menolak PHK?
Apabila pekerja menolak PHK, perusahaan harus menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), penyelesaian perselisihan wajib terlebih dahulu diupayakan melalui perundingan bipartit.
Perundingan tersebut dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak dimulainya perundingan.
Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 juga menegaskan bahwa perundingan bipartit harus dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
Jika Bipartit Berhasil
Kesepakatan dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani para pihak.
Perjanjian Bersama kemudian didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berwenang, sesuai UU PPHI.
Dengan demikian, penyelesaian dapat berlangsung tanpa harus menunggu putusan adjudikatif PHI.
Jika Bipartit Gagal
Salah satu atau kedua pihak dapat mencatatkan perselisihan kepada instansi ketenagakerjaan dengan melampirkan bukti telah dilakukannya upaya bipartit.
Perselisihan kemudian diselesaikan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator dapat mengeluarkan anjuran tertulis.
Berdasarkan Pasal 13 UU PPHI, para pihak harus memberikan jawaban tertulis atas anjuran mediator paling lambat 10 hari kerja setelah menerimanya.
Jika salah satu pihak menolak atau tidak memberikan jawaban, perselisihan dapat dilanjutkan melalui gugatan ke PHI.
Namun, anjuran mediator sendiri tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.
Baca juga: Anjuran Mediator Disnaker: Wajib Dipatuhi atau Bisa Ditolak?
Kapan Putusan PHI Berkekuatan Hukum Tetap?
Apabila sengketa PHK tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, para pihak dapat melanjutkannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
Berdasarkan Pasal 110 UU PPHI, putusan PHI mengenai perselisihan PHK dapat memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi dalam waktu 14 hari kerja.
Perhitungan tenggat tersebut memperhatikan apakah pihak hadir saat putusan dibacakan atau menerima pemberitahuan putusan.
Jika permohonan kasasi diajukan secara sah dalam tenggat waktu, proses penyelesaian dapat berlanjut ke Mahkamah Agung.
Perselisihan PHK tidak melalui tahap banding pada Pengadilan Tinggi.
Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan status putusan sebelum menentukan kapan hubungan kerja dapat diperlakukan telah berakhir secara final.
Batas Waktu Pengajuan Gugatan PHK
Perusahaan juga perlu memperhatikan Putusan MK Nomor 132/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan pada 17 September 2025.
Melalui putusan tersebut, Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap Pasal 82 UU PPHI.
Pada pokoknya, gugatan pekerja atas PHK dapat diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan mediasi atau konsiliasi.
Perkembangan ini penting dalam manajemen sengketa karena titik awal perhitungan tenggat tidak semata-mata didasarkan pada tanggal surat PHK diterbitkan.
Karena itu, perusahaan harus mendokumentasikan tanggal dan hasil setiap tahapan penyelesaian perselisihan.
Kewajiban Perusahaan Selama Sengketa PHK Berlangsung
Salah satu risiko terbesar dalam PHK yang masih disengketakan adalah kesalahan perusahaan dalam menentukan kapan kewajiban pembayaran upah berakhir.
Pasal 157A UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya.
Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 memberikan pemaknaan terhadap Pasal 157A ayat (3), sehingga pelaksanaan kewajiban tersebut berlangsung sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap sesuai UU PPHI.
Artinya, perusahaan tidak seharusnya berasumsi bahwa kewajiban pengupahan otomatis berakhir sejak surat pemberitahuan PHK diterbitkan.
Apakah Perusahaan Boleh Melakukan Skorsing?
Pasal 157A ayat (2) memungkinkan pengusaha melakukan skorsing terhadap pekerja yang sedang dalam proses PHK.
Namun, skorsing tersebut harus tetap disertai pembayaran upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja.
Karena itu, skorsing perlu dibedakan dari PHK.
Skorsing merupakan tindakan selama proses perselisihan, bukan bukti bahwa hubungan kerja telah berakhir.
Apa Risiko Jika Perusahaan Menghentikan Upah Terlalu Dini?
Penghentian pembayaran upah secara sepihak ketika kewajiban hukum masih berjalan dapat menimbulkan:
- tuntutan pembayaran upah yang belum dibayar;
- sengketa mengenai hak pekerja selama proses PHI;
- konsekuensi keterlambatan pembayaran sesuai ketentuan yang relevan;
- peningkatan biaya penyelesaian perkara;
- ketidakpastian penghitungan kewajiban perusahaan.
Besaran serta dasar pembayaran tetap harus dinilai berdasarkan fakta dan peraturan yang berlaku.
Oleh karena itu, HR, Legal, dan Finance perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai status perselisihan dan kewajiban pengupahan.
Baca juga: Risiko Denda PT pada Upah Selama Sengketa PHI
Checklist HR Sebelum Melaksanakan PHK
Sebelum melaksanakan keputusan PHK, perusahaan sebaiknya melakukan legal compliance review atas alasan, prosedur, dan konsekuensi finansial yang mungkin timbul.
| Area Pemeriksaan | Dokumen atau Tindakan |
|---|---|
| Alasan PHK | Dasar hukum, kronologi, dan bukti pendukung |
| Peraturan internal | Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB |
| Surat pemberitahuan | Isi, tanggal, alasan, dan bukti penyampaian |
| Respons pekerja | Bukti penerimaan atau surat penolakan |
| Bipartit | Undangan, daftar hadir, risalah, dan hasil perundingan |
| Mediasi atau konsiliasi | Pencatatan sengketa, anjuran, dan jawaban para pihak |
| Penyelesaian sengketa | Perjanjian Bersama atau putusan yang berkekuatan hukum tetap |
| Kewajiban finansial | Upah selama sengketa dan hak akibat PHK |
| Administrasi | Pelaporan serta dokumentasi ketenagakerjaan |
Pemeriksaan tersebut membantu memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki alasan bisnis untuk melakukan PHK, tetapi juga memenuhi aspek hukum yang menentukan keabsahan prosesnya.
Kesimpulan
PHK tanpa putusan pengadilan tidak selalu bertentangan dengan hukum. Namun, pelaksanaannya bergantung pada ada atau tidaknya perselisihan dan pemenuhan prosedur yang berlaku.
Apabila pekerja menerima PHK, perusahaan dapat menyelesaikan prosesnya tanpa putusan adjudikatif PHI sepanjang kewajiban hukumnya dipenuhi.
Sebaliknya, ketika pekerja menolak dan perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, perusahaan tidak seharusnya memperlakukan surat PHK sebagai dasar final untuk mengakhiri hubungan kerja.
Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 mempertegas pentingnya penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap.
Bagi perusahaan, keputusan PHK sebaiknya didahului pemeriksaan terhadap alasan hukum, pemberitahuan, bukti perundingan, kewajiban upah, serta risiko sengketa yang mungkin muncul.
BP Lawyers dapat mendampingi perusahaan dalam melakukan legal review prosedur PHK, penyusunan dokumen bipartit, evaluasi anjuran mediator, hingga penyelesaian perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial.
Pendampingan sejak tahap perencanaan dapat membantu perusahaan mengurangi risiko tindakan prematur dan memastikan proses pengakhiran hubungan kerja dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Penulis: Bimo Prasetio
Editor: Arivigo Pranata
Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.
Our Newsletter
Our newsletter is personally written and sent out about once a month. It's not the least bit annoying or spammy.
We promise.