Gugatan Sengketa Merek 

Awas Rebranding! Mitigasi Ancaman Gugatan Sengketa Merek 

“Belajar dari sengketa Rhode Hailey Bieber. Pahami bahaya persamaan pada pokoknya dan mitigasi ancaman gugatan sengketa merek sebelum rilis produk” 

Merek kecantikan Rhode milik Hailey Bieber digugat oleh label fesyen Rhode yang lebih dulu memakai nama tersebut. Gugatan sengketa merek tersebut muncul pada Juni 2022, hanya beberapa hari setelah brand kecantikan tersebut resmi meluncur. 

Perkara tersebut lalu berjalan cukup panjang, sempat diwarnai penolakan permohonan penghentian sementara, berlanjut ke tahap negosiasi, lalu menuju penyelesaian damai. Pada September 2023, para pihak telah memberi tahu pengadilan bahwa mereka telah mencapai pokok-pokok penyelesaian. Perkembangan berikutnya menunjukkan adanya joint stipulation of voluntary dismissal pada Juli 2024. 

Kasus ini penting karena besarnya nama publik figur tidak otomatis membuat keberadaan merek aman. Di sisi lain, brand yang lebih dulu hadir di pasar tetap dapat mengambil langkah hukum jika menilai ada potensi kebingungan konsumen. 

Baca juga: Awas Pembajakan! Krusialnya Perlindungan Merek Dagang Global

Pendaftaran Merek Harus Dilakukan Sebelum Brand Dikenalkan ke Publik

Kesalahan fatal yang paling sering dilakukan pelaku usaha adalah merasa aman hanya karena mereka telah menggunakan nama tersebut lebih dulu di Instagram, katalog digital, atau kemasan produk.

Dalam arsitektur hukum Indonesia, perlindungan kekayaan intelektual sangat mengutamakan pendaftaran (first-to-file). Merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Merek), hak eksklusif atas suatu merek hanya diperoleh setelah merek tersebut terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Lebih lanjut, Pasal 4 UU Merek menegaskan bahwa perlindungan tidak berdiri pada nama semata, melainkan mengikat pada kelas barang dan/atau jasa. Banyak entitas bisnis terbentur legalitas bukan karena nama yang sama persis, tetapi karena nama tersebut digunakan pada kelas industri yang berdekatan, sehingga memicu asumsi afiliasi komersial di mata konsumen.

Baca juga: Sengketa Merek Denza: Telat Daftar, Ekspansi Berantakan

Persamaan pada Pokoknya Bisa Memicu Penolakan dan Sengketa

Pelaku bisnis sering kali terlalu cepat jatuh cinta pada sebuah nama brand yang dianggap catchy. Namun, di meja Pengadilan Niaga, estetika nama tidak memiliki arti tanpa orisinalitas.

Dalam sebuah gugatan sengketa merek, perdebatan tidak berfokus pada apakah dua nama tersebut sama persis hingga ke huruf terakhirnya. Hukum menggunakan parameter yang jauh lebih ketat:

  • Ancaman Persamaan pada Pokoknya (Pasal 21 ayat 1): Permohonan Anda akan ditolak—dan berisiko digugat—jika memiliki kemiripan unsur dominan dengan merek terdaftar milik pihak lain. Bentuk, bunyi ucapan (fonetik), atau penempatan logo yang mirip dan berpotensi mengecoh pasar adalah dasar penolakan yang absolut.
  • Jerat Iktikad Tidak Baik (Pasal 21 ayat 3): Hukum melarang keras tindakan menjiplak atau “membonceng” reputasi (passing off) merek yang sudah lebih dulu hadir. Modifikasi desain logo yang hanya dibedakan sedikit tidak akan cukup untuk menyelamatkan perusahaan Anda dari tuduhan penyesatan konsumen.

Dalam sengketa seperti Rhode, perdebatan tidak berhenti pada pertanyaan apakah dua nama itu sama persis. Yang diuji adalah apakah ada potensi kebingungan pasar, apakah ada unsur dominan yang mirip, apakah pasar akan mengira dua brand tersebut berhubungan, dan apakah merek baru berpotensi menutupi identitas merek yang lebih dulu hadir. Dengan kata lain, sedikit perbedaan desain belum tentu cukup untuk menghilangkan risiko.

Baca juga: Belajar dari Wardah: Strategi Pendaftaran Merek Internasional

Jika Sengketa Sudah Terjadi, Jalurnya Bisa Panjang dan Mahal

Risiko hukum akibat kelalaian perlindungan identitas komersial bukan sekadar teguran administratif. Jika bisnis sudah telanjur berjalan dan produk telah didistribusikan, dampaknya akan menghancurkan kas perseroan.

Berdasarkan Pasal 76 dan 77 UU Merek, pihak yang merasa dirugikan dapat melayangkan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga. Puncaknya, melalui Pasal 83 UU Merek, pemilik hak yang sah dapat mengajukan gugatan sengketa merek untuk menuntut ganti rugi materiil miliaran rupiah, serta memaksa pengadilan mengeluarkan perintah penghentian seluruh aktivitas komersial pihak pelanggar.

Apa konsekuensinya di lapangan? Perusahaan Anda akan dipaksa menarik seluruh produk dari pasaran (product recall), menghancurkan stok kemasan yang telah dicetak, menyerahkan domain website, dan membiayai kampanye rebranding paksa yang sangat mahal.

Kawal Identitas Bisnis Anda Sebelum Terlambat

Banyak eksekutif ingin berfokus murni pada pengembangan produk dan peningkatan omzet. Namun, mengabaikan fondasi HKI demi kecepatan rilis produk adalah pertaruhan yang akan mengorbankan masa depan perusahaan.

Pastikan setiap nama, logo, dan kemasan yang akan Anda luncurkan telah melewati uji tuntas HKI yang presisi. Untuk pelaksanaan Penelusuran Merek (Trademark Clearance), pendaftaran kelas HKI yang strategis, hingga mitigasi Gugatan Sengketa Merek, diskusikan langkah pengamanan aset perseroan Anda bersama Konsultan Kekayaan Intelektual BP Lawyers. Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.

Penulis: Asharyanto

Editor: Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.