STPW waralaba

Kasus FIT HUB: Ketiadaan STPW dan Risiko Gugatan Waralaba

“Ketiadaan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dapat menimbulkan risiko kepatuhan. Namun, akibatnya terhadap kontrak, ganti rugi, dan tanggung jawab direksi perlu diperiksa berdasarkan bentuk kerja sama serta bukti yang tersedia.”

Gugatan perdata terhadap direktur perusahaan yang menaungi FIT HUB mengangkat persoalan penting bagi bisnis yang menawarkan skema waralaba atau kemitraan: apakah suatu kerja sama benar-benar termasuk waralaba, kapan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) wajib dimiliki, dan bagaimana akibat hukumnya apabila kewajiban tersebut dipersoalkan.

Apakah perjanjian waralaba tanpa STPW otomatis batal? Tidak otomatis. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (PP 35/2024) mengatur kewajiban STPW dan sanksi administratif atas pelanggarannya. Namun, keabsahan perjanjian, tanggung jawab pribadi direksi, serta tuntutan ganti rugi harus dinilai dengan dasar hukum dan pembuktian tersendiri. Sebelum sampai pada kesimpulan itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa model kerja samanya memang memenuhi kriteria waralaba.

Apa yang Terjadi dalam Gugatan terhadap Direktur FIT HUB?

Berdasarkan informasi perkara yang terindeks pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan Nomor 1165/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL didaftarkan pada 22 September 2026 dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum (PMH). SIPP mencantumkan Herlia Yusnita sebagai penggugat dan Edward Djaja, dengan keterangan Direktur PT Jaya Digital Properti (FIT HUB), sebagai tergugat. Sejumlah pemberitaan menggunakan ejaan berbeda untuk nama penggugat; artikel ini mengikuti ejaan yang tercantum dalam daftar perkara pengadilan.

RMOLJabar, 27 September 2026, memberitakan nilai perkara sebesar Rp11.216.878.786, atau sekitar Rp11,2 miliar, serta menyebut IFRA Indonesia sebagai turut tergugat. Nilai tersebut adalah nilai sengketa yang diberitakan berdasarkan data perkara, bukan jumlah ganti rugi yang telah dikabulkan hakim. Rincian petitum lengkap belum dapat diverifikasi dari berkas gugatan yang tersedia untuk pemeriksaan ini.

Menurut keterangan pihak mitra yang dimuat dalam pemberitaan KlikLegal pada 8 Oktober 2026, sengketa berkaitan dengan kerja sama pengelolaan gerai FIT HUB di Bandung. PT Asimah Citraprasada Nusantara disebut memahami skema yang ditawarkan sebagai franchise dan mengaku telah membayar franchise fee serta management fee. Perusahaan mitra yang disebut dalam pemberitaan tidak otomatis identik dengan penggugat perseorangan yang tercatat di SIPP; kedudukan hukum masing-masing perlu dilihat dari kontrak dan gugatan.

Pihak mitra juga merujuk surat Kementerian Perdagangan tertanggal 28 Juli 2025 yang disebut tidak menemukan pengajuan atau penerbitan STPW atas nama PT Jaya Digital Properti. Isi dan cakupan surat tersebut belum diperiksa dari dokumen aslinya. Dengan demikian, status perizinan tidak boleh dinyatakan telah terbukti hanya berdasarkan uraian salah satu pihak dalam pemberitaan.

Pemeriksaan SIPP untuk memperoleh perkembangan perkara terkini belum menghasilkan putusan akhir yang dapat diverifikasi. Karena itu, tidak ada kesimpulan dalam artikel ini bahwa FIT HUB, direkturnya, atau mitranya telah terbukti melakukan PMH ataupun penipuan.

Kapan Kerja Sama Bisnis Termasuk Waralaba?

Pasal 4 ayat (2)PP 35/2024 menentukan empat kriteria kegiatan waralaba: mempunyai sistem bisnis, bisnis telah memberikan keuntungan, memiliki kekayaan intelektual yang tercatat atau terdaftar, dan memberikan dukungan berkesinambungan kepada penerima waralaba.

Ketentuan tersebut tidak hanya memeriksa nama dokumen. Penggunaan istilah franchise, pembayaran franchise fee, atau pencantuman merek pada tempat usaha tidak cukup jika berdiri sendiri untuk menentukan bahwa suatu transaksi merupakan waralaba. Sebaliknya, menamai perjanjian sebagai “kemitraan” atau “kerja sama pengelolaan” juga tidak otomatis menghindarkan kewajiban waralaba apabila substansi dan pelaksanaannya memenuhi kriteria peraturan.

Pasal 4 ayat (5) menjelaskan bahwa bisnis yang telah memberikan keuntungan dibuktikan antara lain dengan kegiatan usaha yang berlangsung sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut serta laporan keuangan dua tahun terakhir yang memenuhi persyaratan, dengan pengecualian ketentuan audit tertentu untuk usaha mikro dan kecil pada ayat (6).

Hal yang perlu diujiJika substansinya waralabaJika merupakan kemitraan/pengelolaan lain
Model bisnisAda sistem bisnis dan dukungan yang memenuhi kriteria PP 35/2024Hak dan kewajiban bergantung pada struktur kerja sama sebenarnya
Kekayaan intelektualHak yang digunakan dan status pencatatan/pendaftarannya diperiksaIzin penggunaan merek tetap perlu mempunyai dasar
PembayaranImbalan waralaba mengikuti ketentuan perjanjian yang sahBiaya manajemen, investasi, dan pembagian hasil mengikuti kontrak
PerizinanKewajiban STPW berlaku menurut kategori penyelenggaraTidak otomatis wajib STPW jika bukan waralaba; izin lain tetap perlu diperiksa

Penentuan kategori harus didukung perjanjian, materi penawaran, alur transaksi, penggunaan merek, SOP, pembagian pengelolaan, dan praktik operasional sebenarnya.

Baca juga: Memahami Apa Saja Ketentuan Kriteria Waralaba Terbaru

Siapa yang Wajib Memiliki STPW dan Kapan?

Pasal 12 PP 35/2024 mewajibkan pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, penerima waralaba, dan penerima waralaba lanjutan mempunyai STPW sebagai perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Namun, tenggat yang ditentukan tidak sama bagi setiap kategori.

Penyelenggara waralabaKapan STPW wajib dimiliki?Dasar
Pemberi waralabaSebelum membuat perjanjian waralabaPasal 13 ayat (1)
Pemberi waralaba lanjutanSebelum membuat perjanjian waralabaPasal 13 ayat (1)
Penerima waralabaSebelum memulai usahaPasal 14 ayat (1)
Penerima waralaba lanjutanSebelum memulai usahaPasal 14 ayat (1)

Pasal 15 mengatur permohonan STPW melalui sistem OSS. Karena itu, pemeriksaan tidak cukup dengan menanyakan apakah suatu merek secara umum memiliki STPW. Tim Legal perlu mengidentifikasi badan usaha yang menjadi pihak pemberi atau penerima, kategori penyelenggara, nomor dan tanggal penerbitan STPW, serta kapan perjanjian ditandatangani atau usaha dimulai.

Pasal 5 ayat (1) PP 35/2024 juga mewajibkan pemberi waralaba menyampaikan prospektus penawaran paling lambat 14 hari kalender sebelum perjanjian ditandatangani. Ketentuan ini relevan untuk menguji informasi legalitas dan kelayakan bisnis yang disampaikan sebelum mitra memutuskan bekerja sama.

Apa Sanksi Jika Waralaba Tidak Memiliki STPW?

Pasal 17 PP 35/2024 menyatakan bahwa pelanggaran kewajiban dalam Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perizinan berusaha berbasis risiko. Jenis, tahapan, dan pelaksanaan sanksi harus diperiksa menurut ketentuan perizinan yang relevan serta keadaan pelanggarannya.

Ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh perjanjian tanpa STPW otomatis batal demi hukum, atau seluruh dana yang pernah dibayarkan mitra otomatis harus dikembalikan. Akibat administratif dan tuntutan perdata merupakan dua persoalan yang berhubungan, tetapi tidak identik.

Pada kasus yang diberitakan, keberadaan serta cakupan surat Kemendag juga perlu dinilai bersama data OSS, identitas badan hukum penyelenggara, bukti STPW yang relevan, dan tanggal kerja sama. Hasil pencarian administrasi pada suatu nama atau periode tidak boleh diperluas menjadi kesimpulan bahwa tidak ada izin dalam seluruh keadaan tanpa pembuktian tambahan.

Apakah Ketiadaan STPW Membuat Perjanjian Batal?

Tidak otomatis. Keabsahan perjanjian harus diuji menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Pasal 1335 dan 1337 relevan apabila dipersoalkan adanya sebab yang palsu atau terlarang.

Apabila mitra mendalilkan bahwa persetujuan lahir karena tipu muslihat, Pasal 1328 KUHPerdata memerlukan pembuktian bahwa penipuan tersebut sedemikian menentukan sehingga pihak yang bersangkutan tidak akan menyetujui perjanjian tanpanya. Dugaan penipuan tidak cukup hanya didasarkan pada hasil usaha yang mengecewakan atau informasi yang kemudian diperselisihkan.

Dengan demikian, perusahaan harus memisahkan tiga pemeriksaan:

Isu hukumPertanyaan inti
Kepatuhan administratifApakah kegiatan memenuhi kriteria waralaba dan penyelenggara wajib memiliki STPW pada tanggal yang relevan?
Keabsahan kontrakApakah syarat sah perjanjian terpenuhi? Adakah cacat kehendak atau persoalan sebab perjanjian yang terbukti?
Ganti rugi perdataPerbuatan apa yang dituduhkan, siapa yang bertanggung jawab, kerugian apa yang terjadi, dan bagaimana hubungan sebab akibatnya?

Pelanggaran administratif dapat menjadi salah satu fakta penting dalam sengketa. Namun, fakta itu bukan pengganti pemeriksaan unsur pembatalan kontrak atau tuntutan ganti rugi.

Apakah Direktur Dapat Bertanggung Jawab Secara Pribadi?

Dalam gugatan yang diberitakan, Edward Djaja dicantumkan sebagai tergugat dengan jabatan direktur. Namun, penyebutan jabatan dalam identitas tergugat tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh perbuatan perseroan menjadi tanggung jawab pribadinya.

Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1)–(2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi menjalankan pengurusan perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Pasal 97 ayat (3) mengatur tanggung jawab pribadi anggota Direksi karena kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian perseroan. Ketentuan ini tidak boleh langsung disamakan dengan tanggung jawab pribadi atas seluruh kerugian mitra sebagai pihak ketiga.

Apabila pihak ketiga menuntut seorang direktur secara pribadi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, harus diperiksa perbuatan pribadi apa yang didalilkan, unsur kesalahannya, kerugian yang diderita penggugat, dan hubungan sebab akibatnya. Perlu pula dinilai apakah komunikasi, penawaran, penerimaan dana, atau keputusan yang dipersoalkan dilakukan atas nama perseroan atau dalam kapasitas pribadi.

Oleh karena itu, pemeriksaan harus dimulai dari identitas para pihak dalam kontrak, kewenangan penandatangan, dokumen korespondensi, dan tindakan konkret yang menjadi dasar gugatan, bukan hanya dari jabatan seorang direktur.

Baca juga: Jenis Gugatan dalam Sengketa Kontrak yang Sering Terjadi

Apa yang Harus Dibuktikan dalam Gugatan PMH?

Pasal 1365 KUHPerdata pada pokoknya mensyaratkan pembuktian atas perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dituduhkan dengan kerugian. Pasal 1865 KUHPerdata menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa berkewajiban membuktikan dalilnya.

Perusahaan juga perlu membedakan PMH dengan wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual. Keduanya dapat muncul dalam sengketa bisnis, tetapi dasar dan fokus pembuktiannya tidak sama. Adapun Pasal 1328 digunakan ketika yang dipersoalkan adalah pembentukan persetujuan akibat tipu muslihat.

Dasar persoalanBukti utama yang diperiksa
PMHTindakan yang dituduh melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas
WanprestasiIsi kewajiban kontrak, pemenuhannya, pelanggaran, dan akibatnya
Penipuan sebagai cacat kehendakPernyataan atau tindakan yang didalilkan menyesatkan dan pengaruhnya terhadap persetujuan

Karena kasus FIT HUB diklasifikasikan sebagai PMH dalam data perkara, artikel ini tidak mengasumsikan bahwa penggugat telah memenangkan pembuktian, atau bahwa pengadilan pasti akan menerima konstruksi gugatan tertentu. Nilai sengketa sekitar Rp11,2 miliar juga tidak dapat disamakan dengan kerugian yang telah terbukti.

Bagaimana Menilai Laporan Keuangan dan Denda Pengakhiran?

Menurut pemberitaan, pihak mitra mempertanyakan laporan pengelolaan usaha yang disebut hanya disampaikan sebagai berkas Excel tanpa bukti transaksi atau dokumen perpajakan yang diharapkan. Format Excel saja bukan bukti pelanggaran hukum. Penilaiannya bergantung pada kewajiban pelaporan dalam kontrak, keakuratan data, dan kemampuan mencocokkan laporan dengan dokumen sumber.

Tim Finance dan Legal dapat memeriksa rekening bank, bukti penerimaan penjualan, faktur biaya, kontrak pemasok, laporan pembayaran management fee, penghitungan bagi hasil, serta dokumen perpajakan yang relevan. Jika kontrak memberikan hak audit atau pemeriksaan independen, prosedur tersebut dapat digunakan sesuai kesepakatan para pihak.

Pihak mitra juga mengklaim pernah diminta membayar denda Rp15 miliar untuk mengakhiri kerja sama, yang menurut mereka tidak tercantum dalam perjanjian. Klaim ini berbeda dari nilai perkara Rp11,2 miliar dan belum menjadi kesimpulan pengadilan. Dasar denda harus diperiksa melalui kontrak, adendum, dan dokumen yang secara sah menjadi bagian dari kesepakatan. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah dan kewajiban melaksanakannya dengan iktikad baik.

Apabila hubungan tersebut benar-benar merupakan waralaba, Pasal 6 ayat (2) huruf l dan m PP 35/2024 juga mengharuskan pengaturan penyelesaian sengketa serta tata cara perpanjangan dan pengakhiran. Penjelasan huruf m memuat prinsip bahwa pengakhiran perjanjian waralaba tidak dapat dilakukan secara sepihak, selain berakhirnya perjanjian karena jangka waktunya telah selesai. Karena itu, rencana penghentian kerja sama perlu ditelaah bersama hak dan kewajiban yang masih berjalan.

Baca juga: Kasus Wendy’s: Pengakhiran Perjanjian Waralaba

Checklist Pemeriksaan STPW dan Risiko Sengketa bagi Perusahaan

AreaDokumen atau langkah pemeriksaan
Klasifikasi hubunganBandingkan penawaran, perjanjian, alur operasional, dan kriteria Pasal 4 PP 35/2024
Para pihakCocokkan identitas badan hukum, jabatan, dan kewenangan penandatangan
Legalitas waralabaPeriksa kategori STPW, nomor, tanggal, penerbit, dan data OSS
Informasi pra-kontrakPeriksa prospektus, brosur, proyeksi bisnis, serta komunikasi kepada calon mitra
Penggunaan merekPeriksa hak kekayaan intelektual dan dasar penggunaan merek
PembayaranRekonsiliasi franchise fee, management fee, biaya operasional, dan bagi hasil
Laporan usahaCocokkan laporan berkala dengan bukti transaksi dan kewajiban audit kontraktual
PengakhiranPeriksa klausul jangka waktu, prosedur, tagihan akhir, dan dasar denda
DireksiPisahkan tindakan atas nama perseroan dari dugaan tindakan pribadi
Bukti perselisihanSimpan perjanjian, surat, pembayaran, hasil audit, dan dokumen proses hukum

Checklist ini merupakan alat bantu legal and financial due diligence, bukan pernyataan bahwa salah satu pihak dalam sengketa FIT HUB terbukti gagal memenuhi seluruh butir tersebut.

Memeriksa Legalitas Waralaba sebelum Sengketa Membesar

Kasus FIT HUB memperlihatkan bahwa status STPW, klasifikasi hubungan bisnis, isi penawaran, dan pertanggungjawaban para pihak dapat menjadi persoalan yang berbeda meskipun muncul dalam satu sengketa. Ketiadaan STPW dapat memiliki akibat administratif apabila kewajibannya berlaku, tetapi tidak otomatis membatalkan perjanjian, membuktikan penipuan, atau mengakibatkan ganti rugi dikabulkan.

Bagi perusahaan pemberi maupun penerima kerja sama, pemeriksaan legalitas dan kontrak sebaiknya dilakukan sejak sebelum penandatanganan, dilanjutkan dengan dokumentasi pembayaran dan laporan kegiatan secara tertib. Apabila sengketa telah terjadi, BP Lawyers dapat membantu menelaah klasifikasi dan legalitas kerja sama, mengevaluasi kontrak serta aliran dana, menilai risiko tanggung jawab direksi, dan menyusun langkah penyelesaian sengketa berdasarkan bukti yang tersedia.

Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.

Penulis: Arivigo Pranata

Partner BP Lawyers: Bimo Prasetio

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.