PKWT UU 272026

PKWT UU 27/2026: Batas 4 Tahun dan Kompensasi

“Kontrak awal PKWT kini dibatasi paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali, masing-masing satu tahun. Perusahaan juga harus memperhatikan waktu pembayaran kompensasi, pencatatan kontrak, serta kemungkinan ganti rugi jika hubungan kerja berakhir sebelum waktunya.”

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU 27/2026) pada 28 Oktober 2026 mengubah cara perusahaan merencanakan penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tim HR tidak cukup hanya memeriksa kapan kontrak berakhir. Jenis pekerjaan, jumlah perpanjangan, pemberitahuan tertulis, pencatatan, dan pembayaran hak pekerja juga harus diperhitungkan sejak kontrak disusun.

Berapa lama batas PKWT menurut UU 27/2026? Pasal 82 ayat (2) mengatur masa awal paling lama dua tahun, dengan paling banyak dua kali perpanjangan, masing-masing paling lama satu tahun. Dengan demikian, skema maksimalnya mencapai empat tahun. Namun, empat tahun bukan durasi yang otomatis dapat langsung dicantumkan sebagai satu kontrak awal. PKWT juga hanya dapat digunakan untuk pekerjaan yang memenuhi persyaratan hukum.

Apa yang Berubah dalam Aturan PKWT Menurut UU 27/2026?

Sebelumnya, PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur jangka waktu PKWT dengan batas kumulatif paling lama lima tahun. Kini Pasal 82 UU 27/2026, sebagai ketentuan pada tingkat undang-undang, menetapkan struktur masa awal dan perpanjangan yang lebih khusus.

AspekPengaturan sebelumnya dalam PP 35/2021UU 27/2026
Jangka waktuMaksimal lima tahun, termasuk perpanjangan menurut pengaturan sebelumnyaMasa awal maksimal dua tahun
PerpanjanganMengikuti batas kumulatif sebelumnyaPaling banyak dua kali, masing-masing maksimal satu tahun
Skema durasi maksimumLima tahun menurut ketentuan sebelumnyaEmpat tahun menurut Pasal 82 ayat (2)
Pemberitahuan perpanjanganPerlu diperiksa menurut ketentuan yang berlaku saat ituTertulis paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir

Pasal 310 UU 27/2026 mempertahankan peraturan pelaksanaan lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru. Karena itu, angka lima tahun dalam PP 35/2021 tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan batas baru Pasal 82. Akan tetapi, ketentuan teknis PP 35/2021 mengenai uang kompensasi masih relevan sepanjang konsisten dengan UU 27/2026.

Perusahaan juga harus membedakan PKWT berdasarkan jangka waktu dan PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Pasal 82 ayat (1)–(2) mencakup kedua dasar tersebut. Untuk kontrak berbasis penyelesaian pekerjaan, hasil atau keadaan yang menandakan pekerjaan selesai perlu dinyatakan dengan jelas, bukan hanya menggunakan label “proyek” tanpa batas pekerjaan yang terukur.

Pekerjaan Apa yang Diperbolehkan Menggunakan PKWT?

Pasal 87 ayat (1) UU 27/2026 membatasi PKWT pada pekerjaan yang menurut jenis, sifat, atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu. Cakupannya antara lain pekerjaan sekali selesai atau sementara, pekerjaan yang penyelesaiannya diperkirakan dalam waktu tidak terlalu lama, pekerjaan musiman, pekerjaan yang terkait produk atau kegiatan baru dalam tahap percobaan, serta pekerjaan yang jenis dan sifatnya tidak tetap.

Sebaliknya, Pasal 87 ayat (2) melarang penggunaan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jika jenis pekerjaan tidak memenuhi Pasal 87 ayat (1) dan (2), Pasal 87 ayat (5) mengatur bahwa PKWT demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Penilaian harus mempertimbangkan kegiatan yang benar-benar dilakukan, bukan sekadar nama jabatan atau judul kontraknya.

Contohnya, perusahaan tidak sebaiknya menamakan pekerjaan operasional yang berlangsung terus-menerus sebagai “proyek sementara” tanpa memeriksa sifat pekerjaan tersebut. Risiko perubahan status hubungan kerja dapat timbul sekalipun kontrak mencantumkan jangka waktu dan telah ditandatangani kedua pihak.

Baca juga: PKWT Berubah Menjadi PKWTT: Belajar dari Kasus PT Phillips Seafoods Indonesia

Apa Kewajiban Perusahaan Saat Membuat dan Memperpanjang PKWT?

Selain mengatur batas durasi, UU 27/2026 menetapkan syarat bentuk kontrak dan administrasinya. Pasal 83 mensyaratkan PKWT dibuat secara tertulis dengan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Apabila dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dan kemudian terjadi perbedaan penafsiran, yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia. Pasal 85 mengatur bahwa PKWT yang tidak dibuat tertulis demi hukum menjadi PKWTT.

Pasal 86 melarang masa percobaan (probation) dalam PKWT. Jika klausul masa percobaan tetap dicantumkan, klausul tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Hal ini berbeda dengan akibat hukum PKWT yang tidak dibuat tertulis.

Pada tahap administrasi, Pasal 87 ayat (3) mewajibkan pemberi kerja mencatatkan PKWT paling lambat tiga hari kerja sejak penandatanganan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Pencatatan yang telah dilakukan dapat diakses pekerja dan pengawas ketenagakerjaan menurut Pasal 87 ayat (4).

Perusahaan tidak boleh otomatis menyimpulkan bahwa keterlambatan pencatatan saja menyebabkan PKWT menjadi PKWTT, karena akibat perubahan status dalam Pasal 87 ayat (5) secara eksplisit merujuk persyaratan jenis dan sifat pekerjaan pada ayat (1) dan (2). Meskipun demikian, pencatatan tetap kewajiban yang harus dipenuhi.

Apabila kontrak akan diperpanjang, Pasal 82 ayat (3) mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum PKWT berakhir. Tim HR perlu menyimpan bukti pemberitahuan dan kesepakatan perpanjangan, serta memastikan durasi dan jumlah perpanjangan masih sesuai ketentuan.

Baca juga: PKWT Tidak Boleh Memuat Klausul Masa Percobaan, Apa Dampaknya ke HR?

Kapan Uang Kompensasi PKWT Harus Dibayarkan?

Pasal 88 UU 27/2026 mewajibkan pemberi kerja memberikan uang kompensasi ketika PKWT berakhir sesuai Pasal 81 ayat (1), dengan mempertimbangkan masa kerja pekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Sebagai aturan pelaksanaan yang masih dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan, Pasal 15 ayat (3) PP 35/2021 mengatur bahwa kompensasi diberikan kepada pekerja yang memiliki masa kerja paling sedikit satu bulan secara terus-menerus. Pasal 15 ayat (5) mengecualikan tenaga kerja asing yang dipekerjakan berdasarkan PKWT dari ketentuan uang kompensasi tersebut.

Jika PKWT diperpanjang, Pasal 15 ayat (4) PP 35/2021 menetapkan pembayaran pada akhir periode kontrak sebelum perpanjangan. Untuk periode perpanjangan, kompensasi berikutnya dibayarkan ketika periode perpanjangan itu berakhir. Perusahaan tidak sebaiknya menunda seluruh pembayaran sampai berakhirnya masa kontrak paling akhir.

Sebagai ilustrasi, untuk masa awal 24 bulan yang kemudian diperpanjang 12 bulan dan 12 bulan, pembayaran kompensasi dijadwalkan pada akhir bulan ke-24, ke-36, dan ke-48. Ilustrasi ini mengasumsikan seluruh periode, pekerjaan, dan perpanjangan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Bagaimana Menghitung Besaran Kompensasi PKWT?

Pasal 16 ayat (1) PP 35/2021 mengatur pemberian satu bulan upah untuk masa kerja 12 bulan. Masa kerja satu bulan atau lebih yang kurang atau lebih dari 12 bulan dihitung secara proporsional:

Uang kompensasi = (masa kerja dalam bulan ÷ 12) × satu bulan upah dasar.

Besaran upah dasar perlu diperiksa menurut struktur pengupahan perusahaan, sebagaimana Pasal 16 ayat (2)–(4):

Struktur upahDasar kompensasi
Upah pokok dan tunjangan tetapUpah pokok ditambah tunjangan tetap
Upah tanpa komponen tunjanganUpah tanpa tunjangan
Upah pokok dan tunjangan tidak tetapUpah pokok

Misalnya dasar upah yang sah adalah Rp6.000.000 per bulan. Berikut ilustrasi nilai kompensasi tanpa perubahan upah selama setiap periode:

Masa kerja dalam satu periodePerhitunganKompensasi
6 bulan6/12 × Rp6.000.000Rp3.000.000
12 bulan12/12 × Rp6.000.000Rp6.000.000
24 bulan24/12 × Rp6.000.000Rp12.000.000

Untuk skenario kontrak awal 24 bulan, kemudian dua perpanjangan masing-masing 12 bulan, total ilustrasi pembayaran sepanjang 48 bulan adalah Rp24.000.000, tetapi dibayarkan menurut akhir masing-masing periode, bukan dalam satu pembayaran di akhir tahun keempat.

Ada dua ketentuan khusus yang perlu diperhatikan. Pasal 16 ayat (5) menghitung kompensasi sampai saat pekerjaan benar-benar selesai apabila pekerjaan tertentu selesai lebih cepat daripada jangka waktu yang diperjanjikan. Sementara itu, Pasal 16 ayat (6) menentukan besaran uang kompensasi bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja.

Baca juga: Memahami Ketentuan Pemberian Uang Kompensasi yang Wajib Diberikan Perusahaan

Apa Bedanya Kompensasi PKWT dan Ganti Rugi Pengakhiran Lebih Awal?

Kompensasi PKWT dan ganti rugi sisa kontrak merupakan dua kewajiban yang berbeda. Pasal 17 PP 35/2021 mengatur bahwa jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan kompensasi berdasarkan masa kerja yang sudah dilaksanakan oleh pekerja.

Adapun Pasal 90 UU 27/2026 mengatur ganti rugi sebesar upah hingga akhir jangka waktu PKWT bagi pihak yang mengakhiri lebih awal atau ketika hubungan kerja berakhir di luar alasan yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1), sepanjang unsur ketentuan tersebut terpenuhi.

AspekUang kompensasi PKWTGanti rugi sisa kontrak
Dasar hukumPasal 88 UU 27/2026 dan PP 35/2021Pasal 90 UU 27/2026
Pihak yang menanggungPemberi kerjaPihak yang mengakhiri, jika unsur terpenuhi
Dasar perhitunganMasa kerja yang telah dijalankanUpah sepanjang sisa masa kontrak

Contoh: Perusahaan menandatangani PKWT selama 12 bulan dengan dasar upah Rp6.000.000 per bulan, tetapi perusahaan mengakhirinya setelah pekerja bekerja delapan bulan. Jika pengakhiran itu memenuhi unsur Pasal 90 dan tidak termasuk alasan berakhirnya perjanjian menurut Pasal 81 ayat (1), ilustrasinya adalah:

KewajibanPerhitunganNilai
Kompensasi delapan bulan kerja8/12 × Rp6.000.000Rp4.000.000
Ganti rugi empat bulan sisa kontrak4 × Rp6.000.000Rp24.000.000
Potensi keseluruhan dalam skenario iniDua komponen berbedaRp28.000.000

Jika justru pekerja yang mengakhiri lebih awal dalam keadaan yang memenuhi Pasal 90, arah kewajiban ganti rugi harus dinilai berdasarkan ketentuan tersebut, sedangkan kewajiban kompensasi pengusaha atas masa kerja yang telah dijalani tetap perlu diperiksa secara terpisah.

Tidak setiap PKWT yang selesai lebih awal otomatis menimbulkan ganti rugi sisa kontrak. Misalnya, selesainya pekerjaan tertentu atau pengakhiran melalui perjanjian bersama termasuk keadaan berakhirnya perjanjian yang perlu diuji berdasarkan Pasal 81 ayat (1). Sebelum menghitung nilai ganti rugi, HR dan Legal harus memeriksa alasan, bukti, serta tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja.

Apa Sanksi Jika Perusahaan Tidak Membayar Kompensasi PKWT?

Pasal 89 ayat (1) UU 27/2026 mengatur sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban uang kompensasi menurut Pasal 88 ayat (1), berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Ketentuan tersebut tidak berarti seluruh sanksi dijatuhkan secara otomatis atau sekaligus. Pasal 89 ayat (2) menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepada Peraturan Pemerintah.

Dari perspektif kepatuhan perusahaan, data akhir kontrak dan nilai kompensasi sebaiknya dicatat dalam sistem penggajian serta diverifikasi sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Keterlambatan pembayaran bukan hanya menimbulkan potensi tuntutan pekerja, tetapi juga risiko pengawasan administratif.

Bagaimana Nasib PKWT yang Ditandatangani Sebelum 28 Oktober 2026?

Perusahaan mungkin masih mempunyai PKWT yang dibuat ketika batas lima tahun dalam PP 35/2021 digunakan. Tidak tepat menyimpulkan seluruh kontrak lama otomatis batal pada 28 Oktober 2026, tetapi tidak tepat pula menganggap seluruh kontrak tersebut pasti boleh diteruskan mengikuti skema lama tanpa penilaian lebih lanjut.

UU 27/2026 memuat ketentuan peralihan untuk beberapa keadaan khusus, tetapi tidak menetapkan satu masa transisi umum yang secara eksplisit membebaskan seluruh PKWT lama dari pemeriksaan berdasarkan batas baru. Karena itu, perusahaan perlu menilai tanggal kontrak ditandatangani, riwayat perpanjangan, jenis pekerjaan, hak yang sudah timbul, serta apakah setelah tanggal berlakunya undang-undang akan dilakukan perpanjangan atau perubahan kontrak.

Langkah yang disarankan adalah menginventarisasi kontrak aktif dan meminta penelaahan terhadap kasus yang melewati skema baru, alih-alih langsung membatalkan atau mengubahnya secara sepihak. Terlebih untuk kontrak yang telah memunculkan kewajiban pembayaran atau perselisihan, analisis harus mempertimbangkan peristiwa hukum dan ketentuan yang berlaku pada waktu yang relevan.

Checklist Penyesuaian PKWT untuk HR dan Legal

Sebelum membuat, memperpanjang, atau mengakhiri PKWT, perusahaan dapat menggunakan pemeriksaan berikut:

  1. Jenis pekerjaan: pastikan pekerjaan memang memenuhi kriteria PKWT dan bukan pekerjaan tetap.
  2. Kontrak tertulis: gunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin; periksa konsistensi dokumen dwibahasa jika ada.
  3. Durasi: batasi kontrak awal paling lama dua tahun dan perpanjangan paling banyak dua kali, masing-masing maksimal satu tahun.
  4. Pemberitahuan: kirim pemberitahuan rencana perpanjangan tertulis paling lambat tujuh hari sebelum kontrak selesai.
  5. Pencatatan: lakukan pencatatan PKWT paling lambat tiga hari kerja sejak penandatanganan serta simpan buktinya.
  6. Klausul masa percobaan: pastikan PKWT tidak memuat klausul probation.
  7. Kompensasi: periksa masa kerja, struktur upah, pengecualian, dan jadwal pembayaran pada setiap akhir periode.
  8. Pengakhiran lebih awal: bedakan kompensasi yang ditanggung pengusaha dari kemungkinan ganti rugi oleh pihak yang mengakhiri.
  9. Kontrak eksisting: inventarisasi PKWT yang telah berjalan sebelum 28 Oktober 2026 dan periksa rencana perpanjangannya.

Checklist ini merupakan alat bantu manajemen kepatuhan, bukan pengganti pemeriksaan ketentuan dan fakta pada setiap hubungan kerja.

Menyesuaikan PKWT Sebelum Menjadi Risiko Hukum

UU 27/2026 menuntut perusahaan lebih cermat membedakan batas masa awal, jumlah perpanjangan, dan waktu pembayaran kompensasi PKWT. Risiko tidak hanya muncul ketika durasi kontrak melewati ketentuan, tetapi juga saat perusahaan keliru mengklasifikasikan pekerjaan, tidak mencatatkan kontrak, mengabaikan kompensasi, atau menghitung ganti rugi pengakhiran lebih awal tanpa memeriksa alasan hukumnya.

Bagi perusahaan yang masih menggunakan format PKWT lama, audit dokumen dan proses HR dapat membantu mengidentifikasi klausul yang harus disesuaikan serta kewajiban yang perlu dianggarkan. BP Lawyers dapat membantu menelaah PKWT perusahaan, memetakan risiko kepatuhan, dan menilai langkah penyesuaian atau penyelesaian perselisihan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.

Penulis:Arivigo Pranata

Partner BP Lawyers:Sekar Ayu Primandani

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.