merek terdaftar di luar negeri

Merek Terdaftar di Luar Negeri: Apakah Otomatis Dilindungi di Indonesia?

“Merek yang telah terdaftar di luar negeri tidak otomatis memperoleh perlindungan eksklusif di Indonesia. Perusahaan tetap perlu memperhatikan pendaftaran, merek terdahulu, merek terkenal, Hak Prioritas, dan penggunaan merek setelah terdaftar.”

Status sebagai merek internasional tidak otomatis membuat suatu brand memperoleh perlindungan yang sama di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan prinsip teritorialitas dalam perlindungan merek. Pada dasarnya, hak merek berlaku berdasarkan wilayah hukum tempat perlindungan tersebut diperoleh. Karena itu, perusahaan yang telah memiliki pendaftaran di negara lain tetap perlu memastikan mereknya memperoleh perlindungan berdasarkan sistem hukum Indonesia.

Jawaban singkat: merek terdaftar di luar negeri belum otomatis memberikan hak eksklusif di Indonesia. Pemilik merek tetap perlu memperoleh perlindungan melalui pendaftaran di Indonesia atau mekanisme pendaftaran internasional yang menunjuk Indonesia. Reputasi global dapat memperkuat posisi sebagai merek terkenal, tetapi status tersebut tetap harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia.

Beberapa sengketa merek internasional menunjukkan pentingnya strategi tersebut.

Pierre Cardin pernah menghadapi sengketa pembatalan terhadap merek yang telah lama didaftarkan pihak Indonesia. IKEA juga pernah kehilangan pendaftaran pada kelas tertentu akibat perkara penghapusan merek karena tidak digunakan berdasarkan aturan yang berlaku pada saat itu.

Sementara itu, dalam salah satu gugatan pembatalan Arc’teryx pada 2026, Pengadilan Niaga dilaporkan mengakui Arc’teryx sebagai merek terkenal dan menilai pendaftaran yang dipersoalkan dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Ketiga perkara tersebut memiliki dasar dan konteks berbeda. Namun, semuanya menunjukkan bahwa perlindungan brand internasional di Indonesia tetap bergantung pada pendaftaran, bukti reputasi, penggunaan merek, dan strategi penegakan hukum.

Baca juga: Sengketa Merek Perusahaan: Pelajaran Hukum dari Kasus DIESEL dan Ramayana

Mengapa Merek Terdaftar di Luar Negeri Tidak Otomatis Berlaku di Indonesia?

Perlindungan merek pada dasarnya bersifat teritorial.

Artinya, pendaftaran merek di Amerika Serikat, Uni Eropa, Singapura, Korea Selatan, atau negara lain tidak dengan sendirinya memberikan hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi merek tersebut di Indonesia.

Pemilik merek terdaftar di luar negeri tetap perlu memastikan bahwa perlindungannya mencakup Indonesia.

Dalam proses pendaftaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat menolak permohonan apabila terdapat alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta perubahannya (UU Merek).

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Merek, permohonan antara lain dapat ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

  • merek terdaftar milik pihak lain atau merek yang lebih dahulu dimohonkan;
  • merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  • dalam kondisi tertentu, merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis.

Dengan demikian, reputasi internasional merupakan faktor penting, tetapi tidak menggantikan kebutuhan membangun perlindungan hukum di Indonesia.

First to File Penting, tetapi Bukan Perlindungan Absolut

Sistem perlindungan merek di Indonesia memberikan posisi penting kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran.

Namun, prinsip first to file tidak berarti pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu akan selalu memperoleh perlindungan tanpa pengecualian.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Merek, permohonan harus ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Iktikad tidak baik dapat menjadi isu ketika terdapat indikasi bahwa pemohon berusaha meniru, membonceng reputasi, atau mengambil keuntungan dari merek milik pihak lain.

Karena itu, ketika terjadi sengketa, analisis tidak cukup hanya menjawab:

Siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu?

Perlu pula diperiksa:

  • apakah terdapat merek terkenal;
  • apakah pemohon mengetahui keberadaan merek sebelumnya;
  • apakah terdapat kesamaan yang signifikan;
  • apakah pendaftaran bertujuan memperoleh keuntungan dari reputasi pihak lain.

Hal tersebut menjadi penting terutama ketika perusahaan internasional baru memasuki Indonesia setelah mereknya lebih dahulu digunakan atau didaftarkan di negara lain.

Baca juga: Ganti Rugi Rp23 Miliar! Sengketa Merek Dagang LV vs Molly Tea

Persamaan pada Pokoknya Tidak Harus Berarti Identik

Permohonan merek juga dapat ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain.

Penjelasan Pasal 21 UU Merek pada dasarnya melihat persamaan yang timbul karena adanya unsur dominan yang menimbulkan kesan kesamaan, antara lain terkait bentuk, penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur, atau persamaan bunyi ucapan.

Selain itu, Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek memberikan kriteria untuk menilai hubungan antara barang dan jasa, termasuk:

  • sifat barang atau jasa;
  • tujuan dan metode penggunaannya;
  • apakah bersifat komplementer;
  • apakah saling bersaing;
  • saluran distribusi;
  • konsumen yang relevan;
  • asal produksi.

Karena itu, trademark clearance sebaiknya tidak hanya mencari nama yang identik.

Perusahaan juga perlu memeriksa merek yang:

  • memiliki bunyi serupa;
  • mempunyai tampilan visual serupa;
  • menggunakan unsur dominan yang sama;
  • digunakan untuk produk atau jasa yang memiliki keterkaitan.

Merek Terkenal Tetap Harus Dibuktikan

Merek internasional juga dapat memperoleh perlindungan sebagai merek terkenal.

Namun, status tersebut tidak otomatis muncul hanya karena sebuah brand populer secara global.

Permenkum 5/2026 mengatur sejumlah faktor yang dapat digunakan dalam menilai merek terkenal, antara lain:

  • tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek;
  • volume penjualan;
  • pangsa pasar;
  • intensitas promosi;
  • wilayah penggunaan;
  • lamanya penggunaan;
  • pendaftaran merek di negara lain;
  • keberhasilan penegakan hukum sebelumnya;
  • nilai yang melekat pada reputasi merek.

Karena itu, perusahaan yang mengandalkan status merek terkenal perlu menyimpan bukti reputasi secara sistematis.

Dokumen yang relevan dapat meliputi data penjualan, laporan pemasaran, investasi promosi, publikasi media, pendaftaran internasional, penghargaan, hingga putusan atau tindakan penegakan hukum yang pernah dilakukan.

Penolakan, Pembatalan, dan Penghapusan Merek Berbeda

Tiga istilah ini sering dianggap sama, padahal memiliki konteks hukum berbeda.

MekanismeKapan Terjadi?Contoh Isu
PenolakanSaat permohonan masih diperiksaPersamaan dengan merek terdahulu
PembatalanSetelah merek terdaftarIktikad tidak baik atau pelanggaran syarat pendaftaran
PenghapusanMerek sudah terdaftar tetapi muncul alasan penghapusanMerek tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu

Perbedaan tersebut penting untuk menentukan strategi hukum.

Perusahaan yang permohonannya sedang diperiksa akan menghadapi strategi berbeda dengan perusahaan yang ingin menggugat merek milik pihak lain atau mempertahankan mereknya dari gugatan non-use.

Pierre Cardin: Pentingnya Early Registration

Sengketa Pierre Cardin menunjukkan risiko ketika sebuah merek internasional memasuki suatu pasar setelah pihak lain telah memiliki pendaftaran merek dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam perkara tersebut, upaya Pierre Cardin membatalkan merek yang telah didaftarkan pihak Indonesia sejak 1977 pada akhirnya tidak berhasil dalam tahapan kasasi dan peninjauan kembali.

Perkara tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai aturan bahwa merek lokal selalu mengalahkan merek internasional.

Pelajaran yang lebih relevan bagi perusahaan adalah pentingnya early registration.

Ketika perusahaan telah memiliki rencana ekspansi ke Indonesia, penundaan pendaftaran merek dapat membuka ruang bagi:

  • permohonan oleh pihak lain;
  • sengketa kepemilikan;
  • biaya litigasi;
  • negosiasi pembelian merek;
  • bahkan kebutuhan melakukan rebranding.

Baca juga: ANTA Beli Puma? Cek Status Hak Merek dalam Akuisisi

IKEA: Merek yang Sudah Terdaftar Tetap Harus Digunakan

Kasus IKEA memberikan pelajaran berbeda.

Sengketa tersebut berkaitan dengan penghapusan merek karena tidak digunakan, bukan penolakan terhadap permohonan merek baru.

Perkara IKEA diputus berdasarkan ketentuan non-use yang berlaku pada saat itu, ketika jangka waktunya masih tiga tahun.

Namun, ketentuan tersebut telah berubah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, Pasal 74 ayat (1) UU Merek kini dimaknai bahwa gugatan penghapusan dapat diajukan apabila merek tidak digunakan selama lima tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Artinya, perlindungan merek tidak selesai setelah sertifikat diterbitkan.

Perusahaan tetap perlu:

  • menggunakan merek secara nyata;
  • menyimpan bukti penggunaan;
  • menjaga konsistensi penggunaan merek;
  • mendokumentasikan kegiatan komersial yang relevan.

Arc’teryx: Merek Terkenal dan Iktikad Tidak Baik

Arc’teryx memberikan ilustrasi lain mengenai hubungan antara merek terkenal dan iktikad tidak baik.

Dalam salah satu gugatan pembatalan yang diputus pada 2026 terhadap pendaftaran logo tertentu, Pengadilan Niaga dilaporkan mengakui Arc’teryx sebagai merek terkenal serta menilai pendaftaran yang disengketakan memiliki persamaan dan dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran lebih dahulu bukan satu-satunya faktor yang diperiksa dalam sengketa merek.

Reputasi merek dan latar belakang pendaftaran dapat menjadi faktor penting apabila terdapat indikasi bahwa sebuah merek didaftarkan untuk mengambil keuntungan dari reputasi pihak lain.

Hak Prioritas bagi Pemilik Merek dari Luar Negeri

Perusahaan yang telah mengajukan pendaftaran merek di negara lain juga dapat memanfaatkan Hak Prioritas.

Berdasarkan Pasal 9 UU Merek, permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan paling lama enam bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pertama di negara anggota Paris Convention atau WTO.

Mekanisme tersebut memungkinkan tanggal permohonan pertama diperhitungkan ketika perusahaan melakukan pendaftaran di Indonesia.

Karena waktunya terbatas, keputusan mengenai perlindungan merek sebaiknya menjadi bagian dari strategi ekspansi sejak awal.

Perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai produk telah memasuki pasar Indonesia sebelum menentukan strategi pendaftarannya.

Pendaftaran Internasional melalui Madrid Protocol

Selain melalui permohonan nasional, perusahaan juga dapat menggunakan sistem pendaftaran internasional berdasarkan Madrid Protocol dan menunjuk Indonesia sebagai negara tujuan perlindungan.

Namun, mekanisme internasional tersebut bukan berarti merek otomatis diterima di Indonesia.

Permohonan yang menunjuk Indonesia tetap diperiksa berdasarkan ketentuan substantif hukum merek Indonesia.

Artinya, risiko seperti:

  • persamaan pada pokoknya;
  • merek terdahulu;
  • iktikad tidak baik;
  • syarat daya pembeda;

tetap perlu diperhitungkan.

Karena itu, strategi Madrid Protocol tetap sebaiknya didahului trademark clearance pada negara tujuan.

Trademark Clearance Sebelum Ekspansi ke Indonesia

Bagi perusahaan yang akan membawa brand asing ke Indonesia, pemeriksaan merek sebaiknya dilakukan sebelum:

  • produk diluncurkan;
  • distributor ditunjuk;
  • kontrak lisensi ditandatangani;
  • materi promosi diterbitkan;
  • investasi branding dilakukan.

Dalam praktik corporate IP, trademark clearance tidak cukup hanya mencari nama identik di database merek.

Legal review juga perlu mempertimbangkan:

PemeriksaanYang Perlu Dilihat
Identical SearchApakah nama yang sama telah terdaftar?
Similarity SearchApakah terdapat merek dengan bunyi atau visual serupa?
Class SearchApakah kelas barang dan jasa sudah tepat?
Related Goods/ServicesApakah kelas berbeda tetap memiliki hubungan?
Famous Mark RiskApakah terdapat merek terkenal yang relevan?
Applicant HistoryApakah pihak tertentu memiliki pola pendaftaran merek serupa?
Domain & DigitalApakah domain dan identitas digital tersedia?

Pemeriksaan tersebut dapat membantu perusahaan menentukan apakah merek dapat langsung didaftarkan atau memerlukan strategi lain sebelum digunakan secara komersial.

Checklist Perlindungan Merek Asing di Indonesia

Sebelum ekspansi, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah berikut:

  1. Melakukan trademark clearance di Indonesia.
  2. Menentukan kelas barang dan jasa yang relevan.
  3. Mengajukan pendaftaran sebelum peluncuran produk.
  4. Memanfaatkan Hak Prioritas apabila masih dalam jangka waktu enam bulan.
  5. Mempertimbangkan Madrid Protocol apabila sesuai dengan strategi global.
  6. Menyimpan bukti reputasi jika merek berpotensi dikategorikan sebagai merek terkenal.
  7. Memantau Berita Resmi Merek dan permohonan serupa.
  8. Menyimpan bukti penggunaan merek setelah pendaftaran.

Strategi tersebut penting karena perlindungan merek tidak hanya berkaitan dengan memperoleh sertifikat.

Perusahaan juga perlu memastikan merek dapat digunakan, dipertahankan, dan ditegakkan ketika bisnis berkembang.

Kesimpulan

Merek terdaftar di luar negeri tidak otomatis memperoleh perlindungan eksklusif di Indonesia.

Perusahaan tetap perlu membangun perlindungan berdasarkan hukum merek Indonesia melalui pendaftaran nasional atau mekanisme internasional yang menunjuk Indonesia.

Reputasi internasional dapat memperkuat perlindungan sebagai merek terkenal. Namun, status tersebut tetap harus dibuktikan.

Pada saat yang sama, perusahaan perlu memperhatikan risiko merek terdahulu, persamaan pada pokoknya, iktikad tidak baik, dan penggunaan merek setelah pendaftaran.

Kasus Pierre Cardin, IKEA, dan Arc’teryx menunjukkan tiga pelajaran berbeda: pentingnya pendaftaran sejak dini, kewajiban menjaga penggunaan merek, serta peran reputasi dan iktikad tidak baik dalam sengketa.

Bagi perusahaan yang akan membawa brand ke pasar Indonesia, trademark clearance dan strategi pendaftaran sebaiknya dilakukan sebelum produk dipasarkan atau distributor ditunjuk. Pemeriksaan sejak awal dapat membantu mengurangi risiko penolakan, pembatalan, sengketa, maupun kebutuhan rebranding setelah investasi bisnis berjalan.

Audit Legalitas Portofolio Kekayaan Intelektual Anda Sekarang

Jangan biarkan investasi dan ekspansi bisnis lintas negara Anda tersandera oleh mafia merek atau kecerobohan administratif dalam mendaftarkan HKI. Sertifikat merek dari negara asal Anda tidak memiliki kekuatan eksekutorial di Pengadilan Niaga Indonesia tanpa pendaftaran domestik yang valid.

Pastikan seluruh aset intelektual, nama produk, dan sub-brand perseroan Anda telah melewati uji tuntas (clearance search) dan dilindungi secara hukum sebelum kontrak distributor lokal ditandatangani.

Untuk pendampingan uji tuntas kekayaan intelektual lintas yurisdiksi, eksekusi pendaftaran Protokol Madrid, hingga representasi strategis di Pengadilan Niaga, diskusikan langkah mitigasi korporasi Anda bersama tim advokat korporasi BP Lawyers.

Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.

Penulis: Asharyanto

Editor: Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.