Business Judgment Rule

Business Judgment Rule: Perlindungan Bagi Direksi yang Berani Ambil Risiko

”Business Judgment Rule penting untuk mendorong keberanian mengambil keputusan bisnis, namun hanya berlaku jika direksi mampu menunjukkan proses yang bertanggungjawab.”

Business Judgment Rule atau BJR sering disebut sebagai payung hukum bagi direksi ketika mengambil keputusan strategis yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam praktik korporasi, manajemen dituntut untuk bergerak cepat agar perusahaan tetap bertahan dan tumbuh.

Setiap keputusan membawa potensi hasil baik atau buruk. Tanpa kerangka yang jelas, kerugian bisnis mudah berubah menjadi gugatan terhadap pribadi direksi. Di sinilah BJR hadir. Prinsip ini menilai proses dan niat di balik keputusan. BJR akan berfokus pada itikad baik, kehati-hatian, dan bebas dari adanya benturan kepentingan. 

Jika prosesnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PT) dan tujuannya untuk kepentingan perseroan, maka hasil yang merugi tidak otomatis menjadi dasar pertanggungjawaban pribadi.

Baca juga: Mengapa Direksi Wajib Sampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada RUPS?

Pengertian Business Judgment Rule Menurut UU PT

BJR pada dasarnya berfungsi sebagai “filter” agar keputusan bisnis yang diambil direksi tidak otomatis dipidanakan atau digugat hanya karena hasilnya merugi. Secara normatif,  UU PT tidak menggunakan istilah “BJR” namun substansi BJR diatur dalam Pasal 97 UU PT.

Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU PT mewajibkan setiap anggota direksi mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta direksi bertanggung jawab pribadi atas kerugian bila bersalah atau lalai. 

Lebih lanjut Pasal 97 ayat (5) UU PT mengatur bahwa direksi dapat bebas dari tanggung jawab jika mampu membuktikan empat hal kumulatif yaitu:

  1. kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya;
  2. pengurusan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan serta sesuai maksud dan tujuan Perseroan; 
  3. tidak ada benturan kepentingan; dan
  4. sudah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Baca juga: Apa Konsekuensi Jika Direktur Pindahkan Kekayaan Tanpa Persetujuan RUPS atau Direksi?

Implikasi Praktis BJR Dalam Tata Kelola Korporasi

Pada pokoknya, BJR bekerja sebagai pelindung yang bersyarat. Direksi hanya terlindungi bila dapat menunjukkan bahwa keputusan lahir dari proses yang wajar, berbasis data, dan untuk kepentingan perseroan.

Selain itu, beban pembuktian berada pada direksi. Frasa “apabila dapat membuktikan” di Pasal 97 ayat (5) UU PT menuntut rekam jejak proses. Risalah rapat, analisis risiko, pendapat independen, dan dokumentasi mitigasi menjadi bukti utama. 

Tanpa adanya dokumentasi maupun pertimbangan-pertimbangan yang matang, maka pembelaan dapat sulit untuk dibangun. Oleh karena itu, pengadilan dapat melihat bahwa kerugian adalah konsekuensi bisnis yang wajar dan bukan merupakan hasil dari kelalaian atau niat buruk.

Hak pemegang saham tetap terjaga melalui mekanisme gugatan derivatif. Pasal 97 ayat (6) UU PT memberi hak kepada pemegang saham yang mewakili sedikitnya sepersepuluh dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk menggugat atas nama perseroan terhadap direksi yang diduga bersalah atau lalai. 

Ambang tersebut tentunya akan menjaga keseimbangan dimana direksi tetap punya ruang mengambil keputusan berisiko secara terukur. Sedangkan di sisi lain, pemegang saham juga memiliki alat kontrol ketika melihat proses yang dirasa menyimpang. 

Oleh karena itu, Pastikan setiap keputusan strategis memiliki kertas kerja yang jelas. Catat sumber data, asumsi, alternatif yang dipertimbangkan, alasan memilih satu opsi, serta rencana mitigasi bila skenario buruk terjadi.

Laporkan ke dewan komisaris dan mintakan masukan tertulis. Jika ada potensi benturan kepentingan, lakukan pengungkapan dan pengecualian pihak yang berkepentingan dari proses pengambilan keputusan. Dengan disiplin seperti ini, unsur-unsur Pasal 97 UU PT akan terpenuhi, dan BJR akan bekerja sebagaimana mestinya melindungi direksi.

Contohnya akuisisi dengan valuasi wajar yang didukung fairness opinion, bebas konflik kepentingan, dan diikuti rencana integrasi serta exit strategy, akan lebih mudah dikualifikasi sebagai keputusan bisnis yang dilindungi meski hasil akhirnya merugi.

Pelajari lebih dalam syarat BJR dan lindungi keputusan Anda melalui email ask@bplawyers.co.id

Penulis: Bimo Prasetio

Editor: Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.