Konsultan Hukum Indonesia – Banyaknya bisnis yang Go Digital mengubah pola belanja masyarakat dari konvensional ke online.  Perubahan pola ini tidak hanya memudahkan, namun memantik masalah-masalah yang menyangkut barang, penjual, pembeli dan termasuk jasa kirim. Khusus untuk menjaga hak konsumen atas kepuasan dan keamanan dalam berbelanja online, berikut ini adalah ketentuan hukum yang mengaturnya.

Hak Perlindungan Konsumen

Secara hukum, perlindungan Konsumen sudah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat tahun dibuatnya UU ini adalah sebelum maraknya penjualan melalui internet, namun UU tersebut masih sangat relevan bahkan tetap sesuai untuk menjaga agar konsumen mempunya perlindungan hukum atas transaksi jual beli.

Pada Pasal 4 huruf b UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak:

  1. atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
  2. untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
  3. atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
  4. untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
  5. untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
  6. untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
  7. untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
  8. untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
  9. yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada poin-poin di atas sangat jelas telah diatur tentang bagaimana seorang konsumen wajib diperlakukan dengan baik oleh penjual. Banyak masalah dalam transaksi online yang meliputi cacat barang, beda barang, barang yang tidak dikembalikan atau ditukar, atau bahkan pengabaian terhadap keluhan konsumen.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum baik pada penjual maupun pembeli di marketplace dan toko-toko online, membuat banyak permasalahan pada transaksi jual beli secara elektronik jarang ditenggarai. Baik penjual maupun pembeli hanya mampu memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan oleh marketplace tersebut seperti pengembalian barang cacat, pengembalian uang jika barang tidak dikirim dalam jangak waktu tertentu dan sebagainya. Namun, jika tidak melihat undang-undang yang berlaku maka masih banyak celah dimana hak konsumen bisa diabaikan.

Contoh kasus paling umum adalah ketika barang yang dibeli konsumen ternyata tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di foto elektronik. Lalu pembeli berniat mengembalikan barang tersebut untuk diganti barang yang sesuai dan jika tidak meminta pengembalian dana. Tidak sedikit penjual yang menolak klaim ini. Bahkan ada yang mengabaikannya karena proses transaksi telah selesai melalui market place.

Ganti rugi secara hukum

Meskipun tidak ada sanski tegas terhadap pelanggaran hak konsumen, namun hukum mengaturnya sebagai kewajiban ganti rugi. Hal ini bisa dirujuk ke Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen dimana mengatur pelaku usaha dalam hal penjual wajib memberikan ganti rugi atas:

  • kerusakan barang, cacat barang atau barang yang tercemar,
  • dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Nilai ganti rugi bisa melalui uang atau barang yang sama atau barang yang setara dengan apa yang dibeli oleh pembeli. Penjual yang tidak memberikan detail informasi yang jelas bisa pula dikenai pasal-pasal di atas, seperti menjual barang bekas tanpa informasi atau menyamarkannya.

Baca Juga: Barang Tidak Sampai Ke Pembeli, Siapa Yang Bertanggung Jawab?

BPLawyers akan terus memberikan update kepada Anda sehubungan dengan isu konsumen. Jika Anda ingin berkonsultasi dengan kami mengenai pelanggaran hak konsumen dalam transaksi jual-beli, Anda dapat menghubungi Kami di 082112341235 atau ask@bplawyers.co.id.