Konsultan Hukum Indonesia – Bagaimana hukum melindungi konsumen jka terjadi masalah pada pengiriman barang yang tidak sampai ke tujuan? Untuk melihat masalah ini, maka akan ada 3 komponen yang perlu diperhatikan yakni pembeli, penjual dan kurir/jasa pengiriman.

Sebagai contoh, kita menggunakan pola pembelian melalui marketplace dimana setelah seorang pembeli memesan barang dan mengkonfirmasi pembayaran, penjual harus merespon dengan segera mengirimkan barang tersebut sesuai dengan pesanan. Bukti bahwa penjual sudah mengirimkan barang umumnya menggunakan nomor resi dari jasa pengiriman yang bisa dilacak secara online oleh penjual.

Hukum yang Mengatur Pembeli, Penjual dan Jasa Pengiriman

Pasal 1457 KUHPerdata mendefenisikan transaksi Jual-Beli sebagai: Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Mengingat bahwa sistem transaksi secara online saat ini mendahulukan pembayaran sebelum pembelian, maka sebagai penjual wajib mengirimkan barang setelah uang masuk dari pembeli. Jika barang tidak sampai kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka paling pertama yang dilakukan oleh pembeli adalah melacak resi pengiriman dari penjual. Jika resi valid, maka bisa dianggap bahwa penjual sudah melakukan tugasnya. Selanjutnya, masalah akan diletakan pada jasa pengiriman.

Sistem marketplace menjamin bahwa jika barang tidak dikirim oleh penjual, maka penjual bisa membatalkan pembelian sehingga uang telah disetor akan kembali kepada pembeli bersangkutan. Namun demikian, tidak demikian dengan jasa pengiriman. Sekalipun resi valid, kemungkinan barang tidak sampai ke tujuan tetap ada. Untuk menangani masalh ini, maka pembeli perlu perhatikan pasal di bawah ini.

Berdasarkan hukum, jasa pengiriman/ekspeditur memiliki kewajiban untuk menyampaikan barang dari pembeli kepada penjual. Ketentuan ini disebut sebagai Perjanjian Pengangkutan yang bisa ditemukan dalam KUHPerdata dan pada KUH Dagang. Dalam perjanjian ini, jasa pengiriman mengikatkan diri untuk mengangkut dang menyampaikan barang kepada pembeli, sementara penjual mengikatkan diri dalam hal membayar jasa angkut. Tindakan jasa pengiriman baik itu lupa kirim atau barang hilang ditangan kurir bisa dianggap sebagai perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi.

Solusi Hukum

Bagi pembeli yang mengalami kejadian semaxam ini, bilamana dalam rentang waktu yang lama barang belum sampai juga, maka pembeli bisa mnggugat jasa pengiriman. Sebelum melakukan gugatan, biasanya didahului dengan surat peringatan atau somasi dengan mengacu pada Pasal 1238 KUH Perdata. Setelah disomasi, jika tidak ada tanggapan atau solusi maka pembeli bisa melanjutkannya dengan gugatan yang dilakukan berupa ganti rugi dengan mengacu Pasal 1244-1245 KUH Perdata.

Dalam KUH Dagang, secara hukum telah diatur kewajiban terhadap jasa pengangkutan barang. Pada Pasal 468 menyatakan: Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu. Kemudian, diikuti pula Pasal 477 yang menyatakan: Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya.

Demikian solusi hukum yang bisa diambil oleh pembeli. Namun ada catatan, bahwa dalam mengambil langkah hukum pada kasus barang tidak sampai ke pembeli maka diperhatikan pula peraturan dan hukum asuransi jika penjual atau pembeli menggunakan jasa asuransi dalam pengiriman barang tersebut.

Baca Juga: Penjualan Handphone Ilegal 

 

BPLawyers akan terus memberikan update kepada Anda sehubungan dengan isu ketenagakerjaan. Jika Anda ingin berkonsultasi dengan kami mengenai pembuatan perjanjian kerja atau isu ketenagakerjaan lainnya, Anda dapat menghubungi Kami di 082112341235 atau ask@bplawyers.co.id.