Jasa Pembuatan Kontrak Kerja Bisnis di Jakarta – Menjelang libur Lebaran, ada beberapa perusahaan yang membuat aturan tentang leibur karyawannya. Di antara aturan tersebut adalah mewajibkan karyawan untuk tetap bekerja pada hari libur lebaran. Dengan demikian, jika ada karyawan yang memutuskan tidak bekerja maka akan ada pemotongan upah berdasarkan perhitungan harian karyawan tersebut. Untuk menanggapi hal ini, bagaimana sebenarnya peraturan yang berlaku?

Dasar Hukum tentang Hari Libur Lebaran bagi Pekerja/Buruh

  • Pasal 85 Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:
  1. Karyawan tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi
  2. Pengusaha dapat mempekerjakan karyawan untuk bekerja di hari liburresmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
  3. Pengusaha yang mempekerjakan karyawannya di hari libur resmi, wajib membayar upah kerja lembur.

Libur resmi yang dimaksud adalah Libur Nasional sehingga Hari Raya Idul Fitri (lebaran) terhitung sebagai hari libur nasional.

  • Pasal 3 Ayat 1, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 memperbolehkan jenis-jenis pekerjaan yang boleh mempekerjakan karyawannya adalah jenis dan sifat pekerjaan yang dikerjakan secara terus-menerus. Pekerjaan-pekerjaan tersebut mencakup:
  1. Pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan
  2. Pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi
  3. Pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi
  4. Pekerjaan di bidang usaha pariwisata
  5. Pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi
  6. Pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas
  7. Pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya
  8. Pekerjaan di bidang media massa
  9. Pekerjaan di bidang pengamanan
  10. Pekerjaan di lembaga konservasi
  11. Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

Karyawan yang bukan bekerja pada bidang-bidang pekerjaan di atas memiliki hak untuk menolak dipekerjakan pada hari libur nasional. Keputusan untuk mempekerjakan karyawan pada hari lebaran, jika bukan bidang pekerjaan di atas harus melalui kesepakatan bersama antara pengusaha dengan karyawan. Jika karyawan bersangkutan setuju untuk dipekerjakan maka perusahaan wajib membayar upah lembur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Lembur karyawan

Peraturan mengenai lembur karyawan terdapat pada:

  • Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan: Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
  1. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan
  2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Dari pasal di atas maka diketahui bahwa lembur hanya terjadi atas dasar kesepakatan bersama antara perusahaan dengan karyawan (buruh/pekerja).

  • Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur menyebutkan:
    • Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan
    • Perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha
    • Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur.

Dari pasal di atas bisa disimpulkan bahwa jika pekerja/buruh tidak menyetujui peraturan lembur yang ditulis oleh perusahaan maka pekerja/buruh berhak untuk menolak kerja lembur yang dimaksud.

Kesimpulan: pekerja/buruh yang bekerja pada bidang pekerjaan yang bukan termasuk ke dalam bidang pekerjaan sesuai dalam Pasal 3 Ayat 1, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 berhak mendapatkan libur Lebaran tanpa pemotongan upah. Dalam hal ini, lembur yang diinginkan oleh perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja harus berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan karyawan. Jika karyawan setuju untuk bekerja lembur, maka perusahaan wajib membayar upah lembur.

Baca Juga: Pemegang Hak Cipta Vs Pemegang Lisensi 

 

BPLawyers akan terus memberikan update kepada Anda sehubungan dengan isu ketenagakerjaan. Jika Anda ingin berkonsultasi dengan kami mengenai pembuatan perjanjian kerja atau isu ketenagakerjaan lainnya, Anda dapat menghubungi Kami di 082112341235 atau ask@bplawyers.co.id.