
RUU Desain Industri 2026: Risiko Publikasi dan Kepemilikan Desain
“Pembahasan RUU Desain Industri membuka ruang perbaikan perlindungan tampilan produk. Bagi perusahaan, kebaruan dan kepemilikan desain perlu dipastikan sebelum produk diumumkan atau dipasarkan.”
Perusahaan dapat menghabiskan waktu dan biaya untuk mengembangkan kemasan, furnitur, produk fesyen, atau bentuk produk lainnya. Namun, investasi desain tersebut dapat menghadapi masalah hukum apabila tampilannya terlanjur dipublikasikan sebelum permohonan pendaftaran diajukan atau hak atas hasil pekerjaan desainer belum diatur dengan jelas.
Apakah desain produk boleh dipublikasikan sebelum didaftarkan? Publikasi dapat menghilangkan kebaruan yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri). Undang-undang memang memberikan pengecualian tertentu dalam jangka enam bulan sebelum tanggal penerimaan, tetapi pengecualian itu tidak otomatis mencakup promosi di media sosial, katalog, atau lokapasar. Karena itu, perusahaan sebaiknya memastikan kebaruan, dasar kepemilikan, dan kesiapan dokumen pengajuan sebelum peluncuran produk.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri di DPR RI. Meski pembaruan tengah dibahas, ketentuan yang menjadi dasar pengambilan keputusan perusahaan saat ini tetap UU 31/2000, sampai terdapat undang-undang baru yang benar-benar diundangkan dan berlaku.
Apa yang Sedang Dibahas DPR dalam RUU Desain Industri?
Pada 14 September 2026, Panitia Khusus (Pansus) DPR RI membahas kebutuhan penyederhanaan dan percepatan perlindungan desain industri dalam kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Pembahasan antara lain menyoroti pentingnya kepastian hukum agar pendesain dan pelaku usaha dapat menikmati nilai ekonomi dari tampilan produk yang dikembangkan.DJKI juga menyampaikan usulan percepatan proses permohonan hingga 33 hari kerja. Angka tersebut merupakan usulan dalam pembahasan, bukan tenggat layanan baru yang sudah berlaku.
Pada 22 September 2026, Pansus menyerahkan 485 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada pemerintah. Dari jumlah itu, 323 merupakan DIM substansi. Isu yang dibicarakan meliputi persyaratan kebaruan, mekanisme pendaftaran atau pencatatan, masa tenggang pengungkapan (grace period), desain yang melibatkan kecerdasan buatan (AI), dan nilai ekonomi hak desain industri.DJKI mencatat perkembangan pembahasan tersebut.
Pembahasan RUU kemudian diperpanjang pada awal Oktober 2026. Berdasarkan jadwal yang diumumkan, pembahasan DIM substansi di tingkat Panja ditargetkan berlangsung pada 16–28 November 2026. Hingga pemeriksaan sumber untuk revisi ini pada 13 November 2026, belum ditemukan pengundangan undang-undang pengganti UU 31/2000. Oleh sebab itu, perusahaan perlu membedakan kebijakan yang masih berupa usulan dari ketentuan yang sudah mengikat.
Mengapa Desain Produk Sebaiknya Didaftarkan Sebelum Dipublikasikan?
Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri menjelaskan desain industri sebagai kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan/atau warna, dalam dua atau tiga dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diterapkan pada produk atau barang. Contohnya dapat berupa bentuk kemasan, konfigurasi furnitur, dan tampilan visual barang, sepanjang memenuhi persyaratan hukum.
Pasal 2 ayat (1) dan (2) mensyaratkan desain yang baru, yakni desain yang pada tanggal penerimaan permohonannya tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Pasal 2 ayat (3) mencakup pengungkapan yang telah diumumkan atau digunakan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sebelum tanggal yang relevan. Pasal 10 menegaskan bahwa Hak Desain Industri diberikan berdasarkan permohonan.
Akibatnya, promosi dapat menjadi persoalan jika dilakukan sebelum strategi perlindungan diselesaikan. Foto produk yang dipasang pada katalog daring, video peluncuran, unggahan Instagram, atau penawaran di loka pasar berpotensi menjadi bukti bahwa tampilan desain sudah diungkapkan lebih dulu. Risiko serupa dapat muncul ketika vendor mempublikasikan hasil rancangan perusahaan sebagai portofolionya.
Ini bukan berarti setiap desain yang pernah tampil secara terbuka pasti tidak bisa didaftarkan. Namun, perusahaan perlu menilai tanggal, bentuk, pihak yang melakukan pengungkapan, dan apakah pengecualian undang-undang terpenuhi, bukan menganggap publikasi selalu aman.
Baca juga: Beda Logo? Awas Pelanggaran Hak Cipta Fashion
Apakah Masa Tenggang Enam Bulan Berlaku untuk Semua Publikasi?
Tidak. Pasal 3 UU Desain Industri memberikan pengecualian terbatas apabila pengungkapan dilakukan paling lama enam bulan sebelum tanggal penerimaan permohonan, yaitu ketika desain:
- Dipertunjukkan dalam pameran nasional atau internasional yang resmi atau diakui sebagai resmi, baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau
- Digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.
Penjelasan Pasal 3 menyebut pameran resmi sebagai pameran yang diselenggarakan pemerintah, sedangkan pameran yang diakui sebagai resmi diselenggarakan masyarakat dengan pengakuan atau persetujuan pemerintah. Ketentuan tersebut berbeda dari sekadar menghadiri pameran dagang biasa atau mengunggah materi promosi ke internet.
Sebagai ilustrasi, perusahaan yang mempublikasikan kemasan baru untuk menerima pesanan komersial di lokapasar tidak otomatis memperoleh perlindungan pengecualian enam bulan. Sebaliknya, pengungkapan pada pameran yang memenuhi syarat Pasal 3 mungkin dapat dikecualikan apabila waktu dan dokumen pembuktiannya sesuai.
RUU Desain Industri membahas kemungkinan perbaikan grace period untuk mendukung riset dan pengujian pasar. Akan tetapi, rencana perluasan tersebut belum boleh diperlakukan sebagai ketentuan berlaku. Bagi perusahaan, pendekatan yang lebih aman tetap menempatkan penelusuran dan pengajuan permohonan sebelum publikasi komersial.
Siapa Pemilik Desain yang Dibuat Karyawan atau Vendor?
Pembayaran biaya desain tidak otomatis membuktikan bahwa perusahaan merupakan pemegang hak. Menurut Pasal 7 ayat (3) UU Desain Industri, apabila desain dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di lingkungan swasta, orang yang membuatnya dianggap sebagai pendesain sekaligus pemegang Hak Desain Industri, kecuali diperjanjikan lain.
Ketentuan ini penting ketika desain dikembangkan oleh desainer internal, pekerja kontrak, freelancer, agensi kreatif, konsultan produk, atau vendor kemasan. Perusahaan yang hendak mendaftarkan hasil pekerjaan atas namanya sendiri perlu menyiapkan dasar kontraktual yang mendukung hak tersebut.
Misalnya, perusahaan memesan desain botol kepada agensi, membayar seluruh biaya pengerjaan, dan menerima berkas final. Jika perjanjian hanya membahas harga dan penyerahan berkas tanpa mengatur hak atas desain, kemungkinan timbul perbedaan pemahaman mengenai siapa yang boleh mengajukan permohonan atau memberi lisensi kepada pihak lain.
Karena itu, kontrak sebaiknya mengatur secara jelas objek desain, kepemilikan hasil pekerjaan, hak untuk mendaftarkan, ruang lingkup penggunaan, pengalihan hak jika diperlukan, kewajiban kerahasiaan sebelum peluncuran, serta penggunaan desain dalam portofolio vendor. Ketentuan kontrak harus disesuaikan dengan hubungan kerja atau pemesanan yang sebenarnya.
Baca juga: Melindungi Kepemilikan dan Rahasia atas Aset Tidak Berwujud Perusahaan
Dokumen Apa yang Diperlukan untuk Membuktikan Hak atas Desain?
Pasal 11 UU Desain Industri mengatur dokumen permohonan, antara lain identitas pendesain dan pemohon, gambar atau foto serta uraian desain, dan surat pernyataan mengenai kepemilikan. Pasal 11 ayat (6) mewajibkan pemohon yang bukan pendesain menyertakan pernyataan dengan bukti yang cukup bahwa ia berhak atas desain yang dimohonkan.
Pasal 12 juga mengatur anggapan bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan merupakan pemegang hak, kecuali terbukti sebaliknya. Ketentuan ini tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan hak pendesain atau mengajukan desain yang kepemilikannya belum jelas.
Bagi perusahaan, bukti yang perlu disiapkan dapat mencakup kontrak kerja atau pemesanan, klausul kepemilikan, dokumen pengalihan, riwayat rancangan, gambar final, dan catatan penyerahan hasil pekerjaan. Dokumen tersebut akan membantu membuktikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan memang mempunyai dasar hak yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagaimana Pengalihan Hak Desain Industri Dilakukan?
Pasal 31 ayat (1) UU Desain Industri, dalam salinan resmi yang dipublikasikan DJKI, menyebut pengalihan hak antara lain melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 31 ayat (2) mensyaratkan dokumen pengalihan, sedangkan ayat (3) mewajibkan pencatatan dalam Daftar Umum Desain Industri. Berdasarkan ayat (4), pengalihan yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum terhadap pihak ketiga.
Dalam praktik perusahaan, penandatanganan perjanjian pengalihan dan pencatatan administratif perlu dipahami sebagai dua tahap yang berbeda. Perusahaan sebaiknya memastikan dokumen mengidentifikasi desain secara jelas, menyebut pihak yang mengalihkan dan menerima hak, serta memeriksa penyelesaian pencatatannya. Pasal 32 tetap melindungi hak pendesain untuk dicantumkan nama dan identitasnya sebagaimana ditentukan undang-undang.
Apa Hak Perusahaan Setelah Desain Industri Terdaftar?
Pasal 5 ayat (1) memberikan perlindungan Hak Desain Industri selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak tersebut dan melarang pihak lain tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang dilindungi desain industrinya.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, Pasal 46 ayat (1)–(2) membuka kemungkinan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan melalui Pengadilan Niaga. Pemeriksaan tetap perlu didukung bukti hak, objek desain yang terlindungi, serta perbuatan yang dipersoalkan. Pendaftaran tidak berarti perusahaan otomatis memenangkan setiap sengketa kemiripan produk.
Perusahaan juga perlu membedakan objek perlindungannya: desain industri berkaitan dengan tampilan estetis tertentu pada produk; merek dengan tanda pembeda barang atau jasa; dan paten dengan invensi teknis sesuai persyaratan hukumnya. Satu produk dapat mempunyai lebih dari satu jenis aset kekayaan intelektual, tetapi masing-masing memiliki dasar perlindungan dan cara penegakan yang berbeda.
Baca juga: Sengketa Desain Industri: Jam Tangan Apple–Masimo, Ini Ketentuan Paten!
Checklist Perlindungan Desain Sebelum Peluncuran Produk
Sebelum desain diumumkan kepada konsumen, perusahaan dapat menggunakan pemeriksaan berikut:
| Tahap | Pemeriksaan perusahaan |
|---|---|
| Identifikasi aset | Pastikan bagian tampilan produk yang akan dimohonkan perlindungannya. |
| Penelusuran | Telusuri pengungkapan dan desain terdahulu yang relevan. |
| Kepemilikan | Periksa apakah desain dibuat karyawan, freelancer, agensi, atau vendor. |
| Kontrak | Pastikan pengaturan kepemilikan, pengalihan, dan kerahasiaan tertulis jelas. |
| Riwayat publikasi | Catat apakah desain pernah muncul dalam katalog, pameran, media sosial, atau lokapasar. |
| Pengecualian | Jika pernah diungkapkan, uji secara spesifik persyaratan Pasal 3. |
| Dokumen permohonan | Siapkan gambar/foto, uraian, identitas, dan bukti hak pemohon. |
| Jadwal peluncuran | Selaraskan rencana pemasaran dengan pengajuan permohonan. |
| Pengalihan dan pencatatan | Periksa dokumen dan status pencatatan apabila hak dialihkan. |
Checklist ini merupakan alat bantu kepatuhan bagi tim Legal, Product Development, R&D, dan Marketing. Pengajuannya tetap memerlukan pemeriksaan sesuai karakter desain dan dokumen perusahaan.
Melindungi Desain Produk Sebelum Menjadi Sengketa
Pembahasan RUU Desain Industri menunjukkan bahwa kepastian hukum atas tampilan produk semakin penting bagi perusahaan. Namun, sambil menunggu pembaruan aturan, keputusan bisnis tetap harus didasarkan pada UU Desain Industri yang berlaku, terutama terkait kebaruan, pemohon yang berhak, dan pencatatan pengalihan.
Risiko kehilangan kebaruan atau sengketa kepemilikan sebaiknya diperiksa sebelum produk diumumkan, bukan setelah desain beredar luas. BP Lawyers dapat membantu perusahaan menelaah hak atas desain hasil kerja karyawan atau vendor, mengevaluasi risiko publikasi, serta menyiapkan langkah hukum terkait pendaftaran dan perlindungan desain industri sesuai kondisi bisnis.
Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.
Penulis: Arivigo Pranata**
Partner BP Lawyers: Asharyanto**
Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.
Our Newsletter
Our newsletter is personally written and sent out about once a month. It's not the least bit annoying or spammy.
We promise.