laporan tahunan PT 2025

Laporan Tahunan PT 2025: Tarif Rp0 dan Risiko Blokir SABH

“Perseroan persekutuan modal masih dapat memanfaatkan tarif PNBP Rp0 untuk pemberitahuan persetujuan laporan tahunan melalui SABH sampai 31 Desember 2026. Fasilitas tersebut tidak mengubah tenggat RUPS dan kewajiban menyampaikan akta notaris.”

Apakah laporan tahunan PT tahun buku 2025 masih dapat disampaikan sampai 31 Desember 2026? Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) mengumumkan masa transisi penyampaian persetujuan laporan tahunan 2025 hingga akhir Desember 2026. Perseroan persekutuan modal juga dapat menggunakan fasilitas tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp0 untuk layanan pemberitahuan yang diajukan dalam periode yang ditentukan. Namun, perusahaan tetap perlu memastikan persetujuan laporan tahunan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta notaris, dan penyampaian kepada Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Dalam pengumuman AHU tanggal 27 Oktober 2026, teguran tertulis bagi perseroan yang belum memenuhi kewajiban dijadwalkan pada 1–31 Desember 2026, sedangkan pemblokiran akses SABH mulai diberlakukan pada 2 Januari 2027. Kedua tanggal tersebut perlu dibaca bersama mekanisme teguran dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (Permenkum 49/2025), bukan dianggap sebagai pemblokiran otomatis setiap perseroan pada tanggal yang sama.

Apa yang Diperpanjang hingga 31 Desember 2026?

Kebijakan transisi AHU berkaitan dengan penyampaian pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan tahun buku 2025, bukan penghapusan kewajiban penyusunan dan persetujuan laporan tahunan. Pengumuman tersebut memungkinkan perusahaan yang belum menyelesaikan tahap administratif untuk menindaklanjuti kewajibannya sebelum jadwal sanksi yang diumumkan.

Secara terpisah, Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2026 (Permenkum 13/2026) menetapkan tarif Rp0 untuk pemberitahuan persetujuan laporan tahunan perseroan persekutuan modal yang diajukan sejak 1 Agustus sampai 31 Desember 2026. Pasal 2–3 mengatur bahwa fasilitas tersebut mencakup perseroan wajib audit maupun tidak wajib audit, disampaikan melalui sistem elektronik Kementerian Hukum, dan tidak memerlukan permohonan tersendiri untuk mendapatkan tarif nol.

Tarif Rp0 hanya mencakup PNBP atas layanan pemberitahuan persetujuan laporan tahunan. Biaya pembuatan akta notaris, audit laporan keuangan jika diwajibkan, atau layanan lain tidak otomatis menjadi gratis.

Apakah Batas RUPS Tahunan PT 2025 Ikut Diperpanjang?

Tidak. Batas RUPS tahunan menurut undang-undang berbeda dari masa fasilitas PNBP. Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah, mengatur penyampaian laporan tahunan oleh Direksi kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dan penyelenggaraan RUPS tahunan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.

Untuk perseroan dengan tahun buku berakhir 31 Desember 2025, batas umum RUPS tahunan adalah 30 Juni 2026. Jika RUPS belum diselenggarakan, perusahaan tetap perlu menyelesaikannya berdasarkan keadaan yang sebenarnya, tanpa menganggap kebijakan tarif Rp0 telah mengubah tenggat undang-undang.

Kewajiban atau fasilitasBatas waktuDasar
RUPS tahunan atas tahun buku berakhir 31 Desember 202530 Juni 2026Pasal 78 ayat (2) UU PT
Pemberitahuan persetujuan laporan tahunan melalui notarisPaling lama 30 hari kalender sejak akta ditandatanganiPasal 16 ayat (3) Permenkum 49/2025
Pengajuan pemberitahuan dengan PNBP Rp0Sampai 31 Desember 2026Pasal 3 Permenkum 13/2026

Ketiga tenggat itu memiliki fungsi berbeda. Pengajuan dalam periode tarif nol tidak dengan sendirinya menghapus persoalan keterlambatan RUPS atau keterlambatan pemberitahuan dari tanggal akta.

Bagaimana Prosedur RUPS, Akta Notaris, dan Pemberitahuan SABH?

Pasal 16 ayat (2)–(5) Permenkum 49/2025 mengatur bahwa persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS dimuat dalam akta notaris, kemudian diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui notaris paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal penandatanganan akta. Pemberitahuan dilakukan secara elektronik melalui SABH dengan mengunggah akta persetujuan dan laporan tahunan.

Agar tidak berhenti hanya pada pelaksanaan RUPS, perusahaan dapat memeriksa urutan berikut:

  1. Menyiapkan laporan tahunan. Pastikan laporan keuangan, kegiatan usaha, informasi pengawasan, dan komponen lainnya telah lengkap.
  2. Memeriksa penelaahan Dewan Komisaris dan tanda tangan. Pasal 67 UU PT mengatur penandatanganan laporan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku bersangkutan serta perlakuan atas pihak yang tidak menandatangani.
  3. Menentukan apakah laporan keuangan wajib diaudit. Jika wajib, penuhi audit sebelum pengesahan laporan keuangan sesuai Pasal 68 UU PT.
  4. Menyelenggarakan RUPS dan membuat akta notaris. Pastikan keputusan persetujuan laporan tahunan terdokumentasi sesuai persyaratan.
  5. Berkoordinasi dengan notaris untuk pemberitahuan SABH. Cocokkan tanggal akta dengan jangka waktu 30 hari kalender dan kelengkapan dokumen yang diunggah.
  6. Memastikan penerimaan pemberitahuan. Periksa terbitnya surat penerimaan pemberitahuan berdasarkan Pasal 16 ayat (7) Permenkum 49/2025; simpan bersama akta dan laporan.

Bagi tim Corporate Secretary dan Legal, bukti bahwa dokumen telah dikirim kepada notaris belum sama dengan bukti bahwa pemberitahuan telah diterima melalui SABH.

Baca juga: Update! Kini RUPS dan Laporan Tahunan Perusahaan Wajib Akta Notaris

Berapa Tarif PNBP Laporan Tahunan PT pada 2026?

Menurut Lampiran I huruf A angka 11 PP Nomor 30 Tahun 2026, tarif normal pemberitahuan persetujuan laporan tahunan dibedakan berdasarkan kategori wajib audit. Selama periode fasilitas Permenkum 13/2026, PNBP untuk kedua kategori tersebut adalah Rp0.

Kategori perseroan persekutuan modalTarif PNBP sampai 31 Desember 2026Tarif normal dalam PP 30/2026
Wajib auditRp0Rp500.000 per pemberitahuan
Tidak wajib auditRp0Rp250.000 per pemberitahuan

Tarif normal tersebut menjadi rujukan setelah fasilitas berakhir sepanjang belum ada perubahan ketentuan yang berlaku pada saat pengajuan. Fasilitas ini bukan pembebasan biaya untuk semua tahapan korporasi.

Bagaimana Menentukan Perseroan Wajib Audit?

Pasal 68 ayat (1) UU PT mewajibkan audit oleh akuntan publik untuk perseroan yang memenuhi kondisi tertentu, antara lain menghimpun atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, berstatus Perseroan Terbuka atau persero, memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha paling sedikit Rp50 miliar, atau diwajibkan oleh ketentuan lain.

Karena Pasal 68 ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan yang wajib diaudit tidak dapat disahkan RUPS bila audit tersebut belum dipenuhi, pemeriksaan kategori audit sebaiknya dilakukan sebelum persetujuan laporan tahunan. Kategori wajib audit tidak ditentukan hanya berdasarkan pilihan tarif yang dianggap lebih murah.

Baca juga: Awas RUPS Ilegal! Cek Syarat Wajib Audit Laporan Keuangan PT

Kapan AHU Memberikan Teguran dan Memblokir Akses SABH?

Merujuk pengumuman AHU tanggal 27 Oktober 2026, teguran tertulis dijadwalkan pada 1–31 Desember 2026, sedangkan pemblokiran mulai diberlakukan pada 2 Januari 2027 terhadap perseroan yang belum memenuhi kewajiban laporan tahun buku 2025.

Namun, Pasal 17–18 Permenkum 49/2025 mengatur tahapan sanksi administratif. Teguran diberikan melalui notifikasi SABH dan/atau surat elektronik. Jika kewajiban belum dipenuhi dalam 30 hari kalender sejak notifikasi teguran pada SABH, perseroan dapat dikenai pemblokiran akses.

Dengan demikian, perusahaan perlu memeriksa tanggal dan isi notifikasi yang diterimanya, selain memperhatikan jadwal umum AHU. Tidak tepat menyimpulkan bahwa semua perseroan pasti terblokir pada 2 Januari 2027 tanpa pemeriksaan tahap teguran yang berlaku pada masing-masing perseroan.

Pemblokiran membatasi akses perseroan pada layanan SABH dan dapat menghambat proses administratif korporasi yang memerlukan akses tersebut. Hal ini berbeda dari pencabutan status badan hukum atau pernyataan bahwa seluruh tindakan perseroan menjadi tidak sah.

Berapa Biaya Membuka Blokir SABH Akibat Laporan Tahunan?

Lampiran I huruf A angka 12 PP 30/2026 menetapkan tarif layanan pembukaan pemblokiran karena ketidakpatuhan pemberitahuan persetujuan laporan tahunan:

Kriteria perseroanTarif pembukaan blokir
Wajib auditRp2.000.000 per persetujuan
Tidak wajib auditRp1.000.000 per persetujuan

Tarif pembukaan blokir berbeda dari tarif pemberitahuan laporan tahunan. Pembayarannya juga bukan pengganti kelengkapan dokumen. Pasal 19–20 Permenkum 49/2025 mengatur permohonan melalui SABH dengan formulir dan dokumen pendukung berupa akta serta laporan tahunan. Pembukaan blokir dilakukan setelah permohonan diterima dan lengkap.

Baca juga: Tarif Buka Blokir AHU Akibat Telat Lapor Tahunan PT

Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan yang Belum Melaporkan Tahun Buku 2025?

Tidak seluruh perseroan menghadapi masalah pada tahap yang sama. Direksi perlu menentukan pekerjaan yang masih tertunda sebelum mengajukan pemberitahuan.

KondisiLangkah yang perlu diprioritaskan
RUPS tahunan belum diselenggarakanPeriksa laporan, kewajiban audit, dan persyaratan RUPS; selesaikan keputusan berdasarkan kondisi dan tanggal sebenarnya
RUPS sudah menyetujui laporan, tetapi akta belum tersediaKoordinasikan pembuatan akta dengan notaris dan verifikasi tanggal keputusan serta dokumennya
Akta telah ditandatangani, tetapi belum diberitahukanHitung tenggat 30 hari kalender; segera periksa pengajuan SABH dan bukti penerimaannya
Teguran AHU telah diterimaPeriksa tanggal notifikasi dan penuhi dokumen serta pemberitahuan sebelum berlanjut ke sanksi akses
Akses SABH sudah diblokirPeriksa prosedur pembukaan blokir Pasal 19–20, dokumen pendukung, dan tarif yang berlaku

Perusahaan tidak sebaiknya membuat tanggal RUPS atau akta seolah-olah dilakukan lebih awal untuk menyesuaikan tenggat. Dokumentasi harus mencerminkan peristiwa korporasi yang benar-benar terjadi.

Checklist Kepatuhan Laporan Tahunan PT 2025

Sebelum akhir masa transisi, Direksi, Finance, Corporate Secretary, dan Legal dapat memeriksa:

  1. Tahun buku dan tanggal berakhirnya telah dipastikan.
  2. Laporan tahunan telah memuat unsur wajib menurut Pasal 66 UU PT dan Pasal 16 ayat (6) Permenkum 49/2025.
  3. Tanda tangan Direksi dan Dewan Komisaris atau alasan tertulis atas ketidakadaan tanda tangan telah diperiksa.
  4. Kriteria wajib audit telah dinilai dan, bila perlu, audit akuntan publik telah diselesaikan.
  5. Keputusan RUPS dan akta notaris tersedia dengan tanggal yang sesuai fakta.
  6. Batas pemberitahuan 30 hari kalender sejak akta ditandatangani telah dihitung.
  7. Notaris telah mengajukan pemberitahuan di SABH beserta dokumen pendukung.
  8. Surat penerimaan pemberitahuan serta riwayat notifikasi dan korespondensi telah disimpan.

Checklist ini merupakan alat bantu kepatuhan, bukan pengganti pemeriksaan khusus atas keadaan perusahaan.

Menyelesaikan Laporan Tahunan Sebelum Risiko Blokir SABH

Fasilitas PNBP Rp0 hingga 31 Desember 2026 memberikan kesempatan bagi perseroan persekutuan modal untuk menyelesaikan pemberitahuan persetujuan laporan tahunan dengan tarif layanan nol. Namun, Direksi tetap harus memastikan RUPS, akta notaris, kewajiban audit, dan pemberitahuan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi perusahaan yang masih menghadapi keterlambatan atau telah memperoleh teguran, pemeriksaan dokumen dan status SABH menjadi penting agar langkah penyelesaian sesuai dengan kondisi korporasi yang sebenarnya. BP Lawyers dapat membantu perusahaan menelaah kepatuhan laporan tahunan, koordinasi dokumen korporasi, serta risiko hukum terkait pembatasan akses administrasi badan hukum.

Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.

Penulis:  Arivigo Pranata

Managing Partner BP Lawyers: Lita Paromita Siregar

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.