
Sengketa Paten Face ID Apple: Risiko bagi Perusahaan Teknologi
“Gugatan paten terhadap teknologi autentikasi wajah Apple menunjukkan bahwa pengembangan teknologi secara mandiri tidak otomatis menjamin kebebasan penggunaannya secara komersial. Perusahaan perlu memeriksa cakupan klaim paten, wilayah perlindungan, serta risiko penggunaan teknologi sebelum produk dipasarkan.”
Pada 3 September 2026, Reuters memberitakan gugatan yang diajukan trinamiX, perusahaan teknologi dalam kelompok BASF, terhadap Apple di pengadilan federal Amerika Serikat. Penggugat menuduh sejumlah model iPhone dan iPad melanggar tujuh paten yang berkaitan dengan autentikasi wajah, termasuk teknologi pendeteksian material dan kulit untuk mengurangi risiko pemalsuan identitas melalui foto atau replika wajah.
Gugatan itu belum dengan sendirinya membuktikan bahwa Apple melakukan pelanggaran. Persoalan yang harus dinilai adalah apakah implementasi teknis pada perangkat yang disengketakan memenuhi unsur klaim paten yang berlaku.
Apakah perusahaan dapat melanggar paten meskipun teknologinya dikembangkan sendiri? Ya, hal itu mungkin terjadi apabila produk, proses, metode, atau sistem yang digunakan memasuki cakupan paten pihak lain yang masih berlaku di wilayah pemasaran. Karena itu, pemeriksaan freedom to operate (FTO) berbeda dari pemeriksaan apakah suatu inovasi layak memperoleh paten.
Apa yang Dipersoalkan dalam Gugatan Paten Face ID Apple?
Perkara trinamiX Sensing LLC dan trinamiX GmbH melawan Apple Inc. tercatat di U.S. District Court for the Western District of Texas dengan nomor 7:26-cv-00348. Dalam gugatannya, trinamiX menyatakan bahwa teknologi yang digunakan pada sejumlah perangkat Apple diduga mencakup invensi yang dilindungi patennya. Gugatan tersebut meminta ganti rugi dan penghentian dugaan pelanggaran.
Berdasarkan catatan perkara federal yang tersedia untuk publik, pengadilan mengabulkan permohonan penangguhan proses (stay) pada 27 Oktober 2026. Penangguhan proses bukan putusan bahwa Apple terbukti melanggar paten maupun putusan yang menolak pokok tuduhan trinamiX.
Secara terpisah, United States International Trade Commission (USITC) pada 6 Oktober 2026 membuka investigasi 337-TA-1525 atas tuduhan pelanggaran enam paten sehubungan dengan impor dan penjualan perangkat tertentu. Jumlah paten pada proses USITC tersebut tidak sama dengan tujuh paten yang disebut dalam gugatan federal. Pembukaan investigasi juga belum merupakan kesimpulan bahwa terjadi pelanggaran.
Bagi pelaku usaha di Indonesia, sengketa ini memperlihatkan pentingnya membedakan tuduhan pelanggaran, pemeriksaan unsur teknis, dan putusan lembaga yang berwenang.
Baca juga: Huawei Gugat Paten Teknologi Video Transsion, Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur?
Bagaimana Klaim Paten Menentukan Batas Perlindungan Teknologi?
Di Indonesia, perlindungan paten diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 65 Tahun 2024 (UU Paten), serta putusan pengadilan yang relevan.
Pasal 19 ayat (1) UU Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk melaksanakan invensinya, memberikan izin kepada pihak lain, dan melarang pelaksanaan tanpa persetujuan sesuai kategori paten. Setelah perubahan UU 65/2024, ketentuan tersebut mencakup paten produk, paten proses, serta paten metode, sistem, dan penggunaan.
Batas perlindungan tidak ditentukan hanya oleh judul paten, kemiripan nama fitur, atau kesamaan hasil. Klaim paten menjabarkan unsur invensi yang dimintakan perlindungan dan harus dibaca bersama deskripsi serta dokumen patennya.
Misalnya, dua perangkat sama-sama dapat membuka kunci dengan pengenalan wajah. Kesamaan fungsi itu sendiri belum membuktikan bahwa keduanya menggunakan metode pendeteksian atau komponen teknis yang masuk dalam cakupan klaim paten yang sama. Penilaian memerlukan pembandingan setiap unsur klaim yang relevan dengan implementasi teknologi pada produk yang diperiksa.
Karena satu perangkat dapat menggabungkan banyak komponen perangkat keras dan perangkat lunak, perusahaan juga perlu memeriksa potensi keterkaitan dengan beberapa pemegang paten, bukan hanya pihak yang menyediakan fitur utama.
Apakah Paten Amerika Serikat Otomatis Berlaku di Indonesia?
Tidak. Perlindungan paten bersifat teritorial. Gugatan mengenai paten Amerika Serikat tidak otomatis menetapkan adanya pelanggaran paten di Indonesia.
Apabila suatu perangkat dikembangkan, dibuat, diimpor, atau dipasarkan di beberapa negara, perusahaan perlu melakukan penelusuran paten berdasarkan negara tujuan dan kegiatan komersial yang direncanakan. Untuk Indonesia, periksa apakah terdapat paten yang diberikan dan masih berlaku, siapa pemegang haknya, serta apa cakupan klaim yang relevan.
Paten dalam satu keluarga invensi di Amerika Serikat dapat menjadi petunjuk awal penelusuran, tetapi status, rumusan klaim, dan cakupan perlindungannya di Indonesia tetap perlu dinilai secara terpisah.
Mengapa Inovasi yang Baru Belum Tentu Bebas Digunakan?
Kelayakan memperoleh paten (patentability) tidak sama dengan kebebasan menggunakan teknologi (freedom to operate). Pasal 3 ayat (1) UU Paten mensyaratkan invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Pasal 5 mengatur penilaian kebaruan berdasarkan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya.
Persyaratan tersebut digunakan untuk menilai apakah suatu invensi layak mendapatkan paten. Adapun FTO menilai apakah pemanfaatan atau pemasaran teknologi berisiko memasuki cakupan hak paten pihak lain.
| Aspek | Patentability | Freedom to Operate |
|---|---|---|
| Pertanyaan | Apakah invensi layak memperoleh paten? | Apakah teknologi berisiko melanggar paten pihak lain ketika digunakan atau dipasarkan? |
| Fokus | Kebaruan, langkah inventif, penerapan industri | Klaim pihak lain, status paten, wilayah, dan kegiatan komersial |
| Manfaat | Menilai peluang pelindungan invensi | Menilai risiko hukum sebelum komersialisasi |
Sebuah pengembangan dapat memenuhi syarat memperoleh paten, tetapi tetap membutuhkan lisensi untuk menggunakan bagian teknologi yang dilindungi paten terdahulu. Demikian pula, pengembangan secara in-house bukan pembelaan otomatis terhadap dugaan pelanggaran paten.
Pasal 37 ayat (1) UU Paten memberi prioritas pertimbangan kepada permohonan dengan tanggal penerimaan lebih dahulu untuk invensi yang sama. Prinsip first to file tersebut tidak menggantikan pemeriksaan FTO dan tidak menghapus syarat substantif pemberian paten.
Putusan MK Nomor 255/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 28 Agustus 2026 juga memulihkan pengecualian tertentu pada Pasal 4 huruf f UU Paten. Namun, perkara tersebut terutama berkaitan dengan second medical use dan patent evergreening di sektor farmasi. Putusan itu tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan kelayakan paten atau pelanggaran pada teknologi autentikasi wajah tanpa analisis karakter teknis yang berbeda.
Program komputer juga dapat memperoleh perlindungan hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf s UU Nomor 28 Tahun 2014. Akan tetapi, Pasal 41 membedakan perlindungan atas ekspresi program dari ide, sistem, dan metode. Hak cipta atas kode tidak otomatis memberikan hak eksklusif paten atas seluruh fungsi teknis yang dijalankannya.
Baca juga: Melindungi Kepemilikan dan Rahasia atas Aset Tidak Berwujud Perusahaan
Bagaimana Pelanggaran Paten Dibuktikan di Indonesia?
Dalam Pasal 143 ayat (1)–(2) UU Paten, pemegang paten atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak sebagaimana dirujuk dalam Pasal 19 ayat (1). Gugatan tersebut harus didukung pembuktian bahwa produk atau proses menggunakan invensi yang telah diberi paten.
Pembuktian memerlukan dokumen hak paten, rumusan klaim, serta bukti teknis mengenai produk atau proses yang dipersoalkan. Karena itu, penilaian tidak cukup didasarkan pada kemiripan antarmuka atau hasil penggunaan produk.
Namun, beban pembuktian tidak selalu berada sepenuhnya pada penggugat. Pasal 145 UU Paten mengatur keadaan khusus untuk gugatan terkait paten proses, termasuk ketika produk yang dihasilkan merupakan produk baru atau ketika pemegang paten telah berupaya membuktikan tetapi tidak dapat menentukan proses yang digunakan. Dalam keadaan yang memenuhi persyaratan tersebut, kewajiban pembuktian dapat dibebankan kepada tergugat, dengan perlindungan bagi kerahasiaan prosesnya.
Ketentuan khusus paten proses ini tidak boleh otomatis dianggap berlaku bagi seluruh dugaan pelanggaran paten produk, metode, atau sistem, termasuk perkara Face ID, tanpa memeriksa jenis klaim yang disengketakan.
Apa Risiko Perdata dan Pidana Pelanggaran Paten?
Dalam jalur perdata, pemegang paten atau penerima lisensi dapat menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Niaga jika persyaratannya terpenuhi. UU Paten juga menyediakan mekanisme penetapan sementara untuk mencegah kerugian yang lebih besar serta mekanisme arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
Jalur pidana memiliki unsur dan prosedur tersendiri. Pasal 161 juncto Pasal 160 UU Paten mengatur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lampiran I angka 122, ancaman Pasal 161 adalah pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV.
Pasal 165 UU Paten menetapkan tindak pidana dalam Pasal 161 sebagai delik aduan. Pasal 154 mengatur mediasi terlebih dahulu dalam hal terjadi tuntutan pidana atas pelanggaran paten. Kewajiban tersebut tidak boleh digeneralisasi sebagai ketentuan bahwa semua gugatan perdata paten harus menjalani prosedur identik.
Baik gugatan perdata maupun tuntutan pidana memerlukan pemeriksaan unsur yang relevan; tuduhan yang diajukan tidak otomatis berarti pihak yang digugat telah melakukan pelanggaran.
Bagaimana Perusahaan Melakukan Freedom to Operate Sebelum Memasarkan Produk?
Pemeriksaan FTO sebaiknya menjadi bagian dari tahapan pengembangan dan peluncuran produk, terutama ketika perusahaan menggunakan teknologi pihak ketiga atau memasuki negara pemasaran baru.
| Tahap | Pemeriksaan perusahaan |
|---|---|
| 1. Petakan teknologi | Identifikasi fungsi, komponen, metode, dan proses teknis yang benar-benar digunakan |
| 2. Tentukan wilayah | Daftar negara tempat produk akan dibuat, diimpor, atau dipasarkan |
| 3. Telusuri paten | Cari paten dan permohonan yang berpotensi relevan di masing-masing wilayah |
| 4. Verifikasi status | Periksa pemegang hak, masa perlindungan, status berlaku, dan cakupan klaim |
| 5. Bandingkan klaim | Cocokkan unsur klaim dengan spesifikasi dan implementasi produk secara teknis |
| 6. Tentukan respons | Pertimbangkan lisensi, perubahan rancangan (design-around), atau penilaian hukum lanjutan |
Tim Legal dan R&D perlu bekerja dengan dokumen teknis yang konsisten. Jika terdapat paten relevan yang masih berlaku, perusahaan sebaiknya menentukan langkah sebelum investasi pemasaran dan distribusi semakin besar.
Hasil FTO adalah penilaian risiko berdasarkan ruang lingkup penelusuran dan informasi yang tersedia, bukan jaminan bahwa produk tidak mungkin menghadapi gugatan. Penelusuran juga perlu diperbarui apabila rancangan produk, negara tujuan, atau status paten berubah.
Baca juga: Sengketa Desain Industri: Jam Tangan Apple–Masimo, Ini Ketentuan Paten!
Memeriksa Risiko Paten Sebelum Produk Dipasarkan
Gugatan trinamiX terhadap Apple menunjukkan bahwa risiko paten dapat muncul pada fitur teknologi yang telah digunakan dalam produk komersial. Perkara yang masih berproses harus dibedakan dari temuan pelanggaran yang telah diputuskan.
Bagi perusahaan, memiliki teknologi yang dikembangkan sendiri atau paten atas suatu pengembangan belum berarti bebas menggunakan seluruh unsur teknologinya. Sebelum meluncurkan produk, penilaian atas klaim paten, status perlindungan, wilayah pemasaran, dan pilihan lisensi atau perubahan rancangan menjadi bagian penting dari pengelolaan risiko kekayaan intelektual.
BP Lawyers dapat membantu perusahaan menelaah perlindungan dan penggunaan teknologi, mengidentifikasi risiko hukum paten yang relevan, serta mempertimbangkan langkah penanganan sesuai kondisi bisnis dan ruang lingkup hak yang berlaku.
Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.
Penulis:Arivigo Pranata
Partner BP Lawyers:Asharyanto
Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.
Our Newsletter
Our newsletter is personally written and sent out about once a month. It's not the least bit annoying or spammy.
We promise.