
Audit PKB: Risiko Klausul Pesangon bagi Perusahaan
“Klausul pesangon dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dapat menimbulkan kewajiban pembayaran yang jauh melebihi perhitungan undang-undang.”
Perusahaan yang berencana melakukan efisiensi, restrukturisasi, merger, atau penutupan unit usaha perlu memeriksa kembali klausul pesangon dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Rumus yang telah disepakati dengan serikat pekerja dapat menimbulkan kewajiban lebih besar daripada perhitungan berdasarkan ketentuan umum pemutusan hubungan kerja (PHK).
Apakah perusahaan boleh menurunkan pesangon dalam PKB karena kondisi keuangannya memburuk? Pada prinsipnya, tidak secara sepihak. Selama klausul tersebut sah dan masih mengikat, perusahaan perlu memperhitungkannya sebagai kewajiban. Perubahan PKB mensyaratkan kesepakatan pengusaha dan serikat pekerja, sedangkan berakhirnya tanggal masa berlaku PKB tidak selalu berarti seluruh ketentuannya otomatis berhenti berlaku.
Karena itu, audit PKB sebaiknya dilakukan sebelum perusahaan menetapkan anggaran PHK atau mengajukan perubahan manfaat, bukan ketika tuntutan pembayaran sudah menjadi sengketa.
Mengapa Klausul Pesangon dalam PKB Perlu Diaudit?
PKB merupakan hasil perundingan pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh mengenai syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak. Perusahaan perlu membaca PKB bersama dokumen perpanjangan, addendum, perjanjian kerja, dan catatan perundingan yang relevan.
Audit menjadi penting ketika PKB menggunakan faktor pengali pesangon tertentu, mendefinisikan “penghasilan terakhir” secara khusus, atau memberi manfaat tambahan untuk alasan PHK tertentu. Kewajiban yang timbul tidak cukup diperkirakan dari tabel pesangon dalam peraturan saja.
Bagi direksi, HR, Legal, dan Finance, persoalannya adalah memastikan nilai yang akan dicatat sebagai kewajiban benar-benar didasarkan pada dokumen yang berlaku. Selisih perhitungan untuk satu pekerja dapat berdampak besar jika diterapkan pada banyak pekerja.
Pelajaran dari Sengketa Pesangon 75 Kali Penghasilan
Perkara yang berkaitan dengan PT Industri Sandang Nusantara (Persero), Unit Produksi Patal Tohpati, memberikan ilustrasi mengapa rumusan PKB perlu diperiksa dengan saksama. Dalam uraian gugatan yang menjadi bahan naskah awal, para pekerja mendasarkan tuntutannya pada klausul yang disebut memberikan pesangon 75 kali penghasilan terakhir untuk PHK karena efisiensi.
Penyebutan angka tersebut merupakan dalil dalam bahan sengketa, bukan ketentuan pesangon umum di Indonesia. Nomor putusan, isi amar, dan pertimbangan kasasi dalam perkara historis tersebut masih memerlukan pencocokan dengan salinan putusan primer sebelum dapat dinyatakan sebagai temuan pengadilan yang pasti.
Pelajaran bagi perusahaan tetap jelas: nilai kewajiban dapat berubah secara material bergantung pada faktor pengali, definisi “penghasilan terakhir”, alasan PHK, dan apakah klausul terkait masih mengikat. Karena itu, jangan menganggap “penghasilan terakhir” selalu sama dengan gaji pokok atau otomatis mencakup seluruh penerimaan pekerja.
Apakah Pesangon dalam PKB Boleh Lebih Tinggi daripada Undang-Undang?
Pada prinsipnya boleh, sepanjang klausulnya sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Pasal 124 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang ketentuan PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya menekankan bahwa kualitas dan kuantitas isi PKB tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan hukum. Pasal 126 ayat (1) mewajibkan pengusaha, serikat pekerja, dan pekerja melaksanakan PKB.
Ketentuan pesangon saat ini juga perlu dibaca bersama PP Nomor 35 Tahun 2021, perubahan ketentuan ketenagakerjaan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, dan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan MK tersebut memaknai Pasal 156 ayat (2) mengenai pesangon dengan frasa “paling sedikit”.
Namun, putusan MK itu tidak menetapkan pesangon 75 kali penghasilan bagi semua pekerja dan tidak boleh digunakan untuk menyamakan seluruh faktor pengali menurut alasan PHK. Perusahaan perlu menilai ketentuan yang berlaku untuk alasan PHK tertentu sekaligus manfaat yang sah menurut PKB.
Baca juga: PHK Massal karena Efisiensi: Bukti, Pesangon, dan Risiko
Apakah PKB yang Habis Masa Berlakunya Masih Mengikat?
Tidak selalu otomatis berhenti berlaku. Pasal 123 UU Ketenagakerjaan mengatur masa berlaku PKB paling lama dua tahun dan kemungkinan perpanjangan paling lama satu tahun berdasarkan kesepakatan tertulis.
Apabila perundingan PKB baru belum mencapai kesepakatan, perusahaan juga perlu memeriksa Pasal 29 ayat (3) Permenaker Nomor 28 Tahun 2014. Pasal tersebut mengatur keberlakuan PKB sebelumnya sampai PKB baru disepakati ketika perundingan belum berhasil dan masa perpanjangan telah habis.
Apa Arti Putusan MA Nomor 40 P/HUM/2025 bagi Perusahaan?
Dalam Putusan Nomor 40 P/HUM/2025, diputus pada 12 November 2025, Mahkamah Agung menolak permohonan pengujian terhadap Pasal 29 ayat (3) Permenaker 28/2014. MA menilai ketentuan keberlakuan PKB sebelumnya dalam kondisi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan diperlukan untuk menjaga kepastian hukum serta keberlanjutan hubungan industrial.
Putusan itu bukan berarti semua PKB otomatis berlaku selamanya. Perusahaan harus memeriksa apakah perundingan PKB baru memang berlangsung, apakah terdapat kesepakatan perpanjangan, dan keadaan mana yang relevan berdasarkan aturan tersebut. Dokumentasi berupa PKB, surat perpanjangan, undangan, risalah perundingan, serta korespondensi antara para pihak menjadi penting.
Bolehkah Perusahaan Mengurangi Pesangon PKB Secara Sepihak?
Tidak. Pasal 125 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perubahan PKB berdasarkan kesepakatan kedua pihak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku. Hal itu diperjelas Pasal 27 Permenaker 28/2014, yang mensyaratkan kesepakatan pengusaha dan serikat pekerja atas perubahan PKB.
Kesulitan keuangan, penurunan pendapatan, atau rencana efisiensi dapat menjadi dasar bisnis bagi perusahaan untuk mengusulkan perubahan. Akan tetapi, alasan tersebut bukan dasar untuk mengubah manfaat melalui keputusan direksi secara sepihak.
Menurut Bimo Prasetio, Partner BP Lawyers Counselors at Law, pengelolaan pesangon dalam PKB berkaitan erat dengan manajemen risiko keuangan perusahaan.
“Ketika perusahaan sudah menyepakati formula pesangon dalam PKB yang nilainya lebih tinggi daripada ketentuan minimum peraturan perundang-undangan, perusahaan tidak bisa begitu saja kembali menggunakan perhitungan undang-undang ketika PHK terjadi. Sepanjang klausul tersebut masih sah dan mengikat, maka itulah kewajiban yang harus diperhitungkan perusahaan,” ujar Bimo.
Jika perusahaan akan mengusulkan penyesuaian, pembahasan perlu dilakukan secara transparan dan terdokumentasi. Rumusan perubahan sebaiknya menetapkan cakupan pekerja, alasan PHK yang dicakup, manfaat yang diubah, tanggal mulai berlaku, serta ketentuan peralihan.
Hak yang telah timbul sebelum perubahan tidak boleh otomatis dianggap terhapus karena kesepakatan baru. Posisi hak dan kewajiban harus dinilai menurut dokumen serta peristiwa hukum yang relevan.
Apa Saja yang Harus Diperiksa dalam Audit Klausul Pesangon?
Audit harus memisahkan tiga hal: apakah PKB masih mengikat, bagaimana manfaat dihitung, dan kapan kewajiban timbul. Pemeriksaan yang dapat dilakukan perusahaan antara lain:
| Area audit | Pertanyaan pemeriksaan |
|---|---|
| Dokumen PKB | Versi mana yang ditandatangani, didaftarkan, atau diubah? |
| Masa berlaku | Apakah ada perpanjangan dan perundingan PKB baru yang terdokumentasi? |
| Alasan PHK | Apakah pengali berbeda untuk efisiensi, pensiun, atau penutupan unit? |
| Dasar perhitungan | Apa arti “upah”, “upah pokok”, atau “penghasilan terakhir” dalam PKB? |
| Hak tambahan | Apakah UPMK, UPH, atau manfaat lain dibayarkan terpisah? |
| Cakupan pekerja | Siapa yang tercakup dalam rumusan pesangon tersebut? |
| Hak yang sudah timbul | Kapan peristiwa PHK atau kewajiban pembayaran terjadi? |
| Administrasi perubahan | Apakah ada kesepakatan, pendaftaran, dan pemberitahuan kepada pekerja? |
Matriks ini adalah alat bantu kepatuhan untuk HR, Legal, dan Finance, bukan daftar yang seluruh butirnya diwajibkan dalam satu pasal.
Bagaimana Menghitung Risiko Finansial Klausul Pesangon?
Sebelum restrukturisasi, perusahaan sebaiknya membuat dua skenario: perhitungan hak menurut peraturan yang relevan dengan alasan PHK, serta perhitungan manfaat menurut PKB yang sah dan masih mengikat. Keduanya kemudian dievaluasi untuk menentukan kewajiban yang benar, bukan untuk otomatis memilih nilai yang paling rendah.
Ilustrasi Perhitungan dengan Faktor Pengali 75 Kali
Misalnya, suatu PKB secara hipotetis mengatur manfaat sebesar 75 kali dasar penghasilan dan hasil pemeriksaan dokumen menetapkan dasar tersebut sebesar Rp10.000.000 per bulan.
| Komponen | Nilai ilustrasi |
|---|---|
| Dasar penghasilan per bulan | Rp10.000.000 |
| Faktor pengali dalam contoh PKB | 75 kali |
| Manfaat untuk 1 pekerja | Rp750.000.000 |
| Manfaat untuk 20 pekerja dengan dasar sama | Rp15.000.000.000 |
Angka ini bukan amar putusan PT Industri Sandang Nusantara dan bukan jumlah pesangon yang otomatis berlaku bagi perusahaan lain. Jumlah akhir harus memperhitungkan klausul yang benar, komponen hak lain, dan keadaan masing-masing pekerja.
Simulasi seperti ini membantu manajemen mengidentifikasi eksposur keuangan sebelum keputusan PHK dibuat. Apabila terdapat potensi sengketa, perusahaan juga perlu mempertimbangkan biaya proses dan kewajiban lain yang relevan berdasarkan situasi hukum masing-masing perkara.
Baca juga: Mengira Hemat Padahal Boncos: Risiko Finansial PHK Batal Demi Hukum
Bagaimana Menyesuaikan PKB Melalui Perundingan?
Perusahaan sebaiknya tidak memulai dengan menetapkan angka pesangon baru secara sepihak. Tahap pertama adalah menyusun hasil audit dan menjelaskan alasan bisnis yang mendasari usulan perubahan.
Langkah yang dapat diterapkan ialah:
- Petakan ketentuan yang akan diubah. Identifikasi rumus, definisi, kelompok pekerja, dan kondisi PHK yang relevan.
- Susun dasar bisnis dan keuangan. Gunakan proyeksi biaya serta kemampuan pendanaan yang dapat dijelaskan kepada pihak perunding.
- Lakukan perundingan dengan serikat pekerja. Catat usulan dan tanggapan, serta susun kesepakatan tertulis apabila dicapai titik temu.
- Tetapkan ketentuan transisi. Perjelas tanggal berlaku dan perlakuan atas hak yang telah timbul.
- Selesaikan administrasi dan komunikasi. Periksa pendaftaran PKB atau perubahannya sesuai ketentuan yang relevan dan beritahukan hasilnya kepada pekerja.
Pasal 30–32 Permenaker 28/2014 mengatur pendaftaran PKB dan pemberitahuan isi PKB atau perubahannya kepada pekerja. Bila perundingan tidak mencapai kesepakatan, perusahaan perlu memeriksa ketentuan keberlakuan PKB sebelumnya dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang tersedia.
Menurut Bimo, audit idealnya dilakukan sebelum restrukturisasi, efisiensi, merger, penutupan unit usaha, atau PHK massal, sehingga perusahaan masih memiliki ruang untuk mempersiapkan pendanaan dan merundingkan perubahan secara bertanggung jawab.
“Prinsipnya sederhana: jangan menjanjikan dalam PKB sesuatu yang perusahaan tidak siap membayarnya di kemudian hari. Begitu disepakati dan mengikat, klausul tersebut bukan lagi sekadar janji kepada pekerja, tetapi telah menjadi risiko hukum dan kewajiban perusahaan yang harus diperhitungkan,” pungkas Bimo.
Baca juga: PHK Tanpa Putusan Pengadilan: Kapan Diperbolehkan?
Kesimpulan: Audit PKB Sebelum Keputusan Restrukturisasi
Audit PKB membantu perusahaan mengetahui apakah klausul pesangon masih mengikat, berapa dasar perhitungan yang benar, dan bagaimana manfaat dapat disesuaikan melalui mekanisme hukum. Perusahaan tidak dapat mengesampingkan klausul yang sah dan mengikat hanya karena angkanya lebih tinggi daripada peraturan atau kondisi keuangan memburuk.
Apabila perusahaan sedang mengevaluasi klausul pesangon, merencanakan restrukturisasi, atau mempersiapkan renegosiasi PKB, BP Lawyers dapat membantu menelaah dokumen, memetakan risiko hukum dan finansial, serta mendampingi perundingan berdasarkan kondisi perusahaan.
Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.
Penulis: Arivigo Pranata
Partner BP Lawyers: Bimo Prasetio
Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.
Our Newsletter
Our newsletter is personally written and sent out about once a month. It's not the least bit annoying or spammy.
We promise.