Cara Melindungi Resep Makanan sebagai Rahasia Dagang

“Resep makanan dapat menjadi aset bernilai tinggi bagi perusahaan kuliner. Namun, perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan menyimpan formula secara rahasia. Perusahaan perlu memastikan kepemilikan resep, menerapkan NDA, membatasi akses, dan mengatur penggunaan formula oleh mitra bisnis.”

Cara melindungi resep makanan menjadi persoalan penting bagi perusahaan yang memproduksi makanan kemasan, frozen food, sambal, bumbu siap pakai, mi instan, serta berbagai produk makanan dan minuman lainnya.

Dalam industri kuliner, resep tidak hanya menentukan cita rasa produk. Formula bahan, metode pengolahan, suhu produksi, dan teknik pencampuran juga dapat menentukan konsistensi kualitas serta keunggulan kompetitif perusahaan.

Masalah dapat muncul ketika karyawan yang mengetahui formula mengundurkan diri, perusahaan maklon menggunakan resep untuk pihak lain, atau mitra bisnis mendirikan usaha dengan produk serupa.

Tidak sedikit pelaku usaha beranggapan bahwa resep harus didaftarkan sebagai paten agar mendapatkan perlindungan hukum.

Padahal, paten bukan satu-satunya instrumen perlindungan. Bagi banyak perusahaan kuliner, rahasia dagang justru dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai.

Jawaban singkat: Resep makanan dapat dilindungi sebagai rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 apabila formula tersebut tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui langkah yang layak. Perlindungan ini tidak memerlukan pendaftaran resep ke DJKI. Namun, perusahaan perlu membuktikan adanya pengamanan nyata, seperti perjanjian kerahasiaan, pembatasan akses, SOP produksi, dan pengendalian dokumen.

Perlindungan rahasia dagang juga memiliki batas. Hukum tidak otomatis melarang pihak lain menciptakan produk dengan rasa serupa melalui pengembangan yang sah dan independen.

Karena itu, perusahaan perlu memahami instrumen hukum yang tepat sekaligus menyiapkan sistem pencegahan kebocoran formula.

Apakah Resep Makanan Bisa Dilindungi Secara Hukum?

Resep makanan dapat memperoleh perlindungan hukum, tetapi bentuk perlindungannya bergantung pada karakter informasi dan hak yang ingin dijaga.

Secara umum, perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa instrumen kekayaan intelektual.

Instrumen tersebut tidak selalu saling menggantikan.

Sebagai contoh, perusahaan sambal kemasan dapat memiliki merek terdaftar untuk nama produknya, desain kemasan yang dilindungi sesuai rezim hukum terkait, serta formula bumbu yang dijaga sebagai rahasia dagang.

Mendaftarkan merek tidak berarti seluruh formula produk otomatis memperoleh perlindungan rahasia dagang.

Demikian pula, memiliki dokumen resep tidak selalu berarti perusahaan mempunyai hak eksklusif untuk melarang setiap produk dengan rasa serupa.

Paten atau Rahasia Dagang: Mana yang Lebih Tepat untuk Resep Makanan?

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 65 Tahun 2024 mengatur persyaratan perlindungan invensi melalui paten.

Pasal 3 UU Paten membedakan persyaratan paten dan paten sederhana.

Untuk paten, invensi harus memenuhi syarat kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Sementara itu, paten sederhana memberikan perlindungan terhadap invensi baru atau pengembangan produk maupun proses tertentu sesuai persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

Kapan Formula Makanan Berpotensi Dipatenkan?

Formula atau proses produksi pangan dapat dipertimbangkan untuk perlindungan paten apabila benar-benar mempunyai karakter teknis yang memenuhi persyaratan hukum.

Contohnya dapat berupa teknologi pengolahan tertentu yang meningkatkan ketahanan produk, metode produksi yang menghasilkan manfaat teknis baru, atau pengembangan komposisi dengan karakteristik teknis yang dapat dibuktikan.

Namun, mencampurkan bahan-bahan umum dengan variasi rasa tertentu tidak otomatis memenuhi syarat paten.

Perusahaan perlu memeriksa kebaruan dan karakter teknis invensi sebelum mengajukan permohonan.

Perbandingan Paten dan Rahasia Dagang

Khusus untuk paten dan paten sederhana, jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan menurut ketentuan UU Paten.

Bagi perusahaan yang ingin menjaga formula tetap tertutup, rahasia dagang dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai.

Namun, strategi ini harus dievaluasi secara komersial. Jika formula relatif mudah dianalisis dari produk yang dijual bebas, perusahaan perlu mempertimbangkan apakah perlindungan rahasia dagang saja sudah memadai.

Mengapa Rahasia Dagang Tepat untuk Melindungi Resep Makanan?

Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang).

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik.

Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan bahwa lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.

Ketentuan tersebut relevan terhadap industri makanan karena nilai suatu produk sering berasal dari informasi yang tidak terlihat pada kemasan.

Contohnya:

• Perbandingan atau rasio bahan tertentu.
• Urutan pencampuran dan pengolahan.
• Metode fermentasi.
• Pengaturan suhu dan waktu pemanasan.
• Formula bumbu konsentrat.
• Teknik stabilisasi rasa dan tekstur.
• Parameter produksi yang menentukan konsistensi produk.

Informasi tersebut dapat menjadi rahasia dagang apabila memenuhi seluruh persyaratan hukum.

Tiga Syarat Perlindungan Resep sebagai Rahasia Dagang

Berdasarkan Pasal 3 UU Rahasia Dagang, terdapat tiga persyaratan utama.

Pertama, informasi harus bersifat rahasia.

Formula hanya diketahui pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

Kedua, informasi harus mempunyai nilai ekonomi.

Kerahasiaan formula memberikan manfaat komersial, misalnya mempertahankan keunikan produk, meningkatkan efisiensi produksi, atau memberikan keunggulan dibandingkan pesaing.

Ketiga, informasi harus dijaga kerahasiaannya.

Pasal 3 ayat (4) menegaskan pentingnya langkah-langkah yang layak dan patut untuk menjaga informasi.

Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya menyatakan suatu resep sebagai rahasia.

Perusahaan juga harus dapat menunjukkan tindakan konkret untuk membatasi akses dan mencegah pengungkapan tanpa hak.

Apakah Resep Rahasia Dagang Harus Didaftarkan ke DJKI?

Tidak. Perlindungan substansi resep sebagai rahasia dagang tidak mensyaratkan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Hak tersebut memperoleh perlindungan selama informasi memenuhi unsur kerahasiaan, nilai ekonomi, dan upaya penjagaan sebagaimana diatur UU Rahasia Dagang.

Namun, perlu dibedakan antara perlindungan informasi rahasia dan pencatatan transaksi hukum atas hak rahasia dagang.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3), pengalihan hak rahasia dagang wajib dicatatkan.

Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) mengatur kewajiban pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang.

Pengalihan hak maupun lisensi yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga sesuai Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2).

Pencatatan tersebut menyangkut informasi administratif, bukan publikasi seluruh formula rahasia perusahaan.

Perbedaan ini penting bagi perusahaan yang melakukan pengalihan formula kepada badan hukum lain atau memberikan lisensi kepada mitra produksi dan jaringan usaha.

Baca juga: Melindungi Kepemilikan dan Rahasia atas Aset Tidak Berwujud Perusahaan

Lima Langkah Melindungi Resep Produk Kuliner

Perlindungan hukum resep sebaiknya dibangun melalui kombinasi perjanjian, pembatasan akses, pengaturan operasional, dan keamanan informasi.

Berikut lima langkah yang dapat diterapkan perusahaan.

1. Gunakan NDA untuk Karyawan, Supplier, dan Mitra Produksi

Non-Disclosure Agreement (NDA) atau perjanjian kerahasiaan merupakan instrumen untuk mengatur kewajiban pihak yang memperoleh akses terhadap formula perusahaan.

NDA dapat digunakan dalam hubungan dengan:

• Karyawan dapur produksi dan tim R&D.
• Formulator makanan.
• Konsultan pengembangan produk.
• Supplier bahan baku.
• Perusahaan maklon.
• Mitra waralaba atau franchisee.
• Mitra bisnis lain yang memperoleh akses terhadap informasi rahasia.

Pasal 1338 KUHPerdata memberikan dasar bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak.

Namun, keberlakuan NDA tetap harus memenuhi ketentuan keabsahan perjanjian serta tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Klausul yang Perlu Ada dalam NDA

Perusahaan juga perlu membedakan klausul kerahasiaan dari klausul larangan bekerja pada pesaing.

Kewajiban menjaga formula rahasia tidak berarti perusahaan dapat secara otomatis melarang mantan karyawan menggunakan pengalaman dan keterampilan profesional yang bersifat umum.

Ketentuan kerahasiaan harus disusun secara jelas dan proporsional.

Baca juga: Meta PHK Karyawan karena Bocorkan Data: Sejauh Mana Perusahaan Dibolehkan?

2. Batasi Akses Resep Berdasarkan Kebutuhan Kerja

Tidak semua karyawan harus mengetahui keseluruhan formula.

Perusahaan dapat menerapkan prinsip need-to-know basis, yaitu akses terhadap informasi hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar memerlukannya.

Pendekatan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) UU Rahasia Dagang.

Dalam praktik perusahaan makanan, pembatasan akses dapat dilakukan melalui:

• Klasifikasi dokumen berdasarkan tingkat kerahasiaan.
• Pembatasan akses file formula.
• Penggunaan kode bahan tertentu.
• Pemisahan hak akses tim produksi dan tim penjualan.
• Larangan penggunaan perangkat pribadi pada area sensitif yang ditetapkan secara sah.
• Pencatatan pihak yang membuka atau mengubah dokumen formula.

Misalnya, karyawan pengemasan hanya memerlukan informasi mengenai prosedur pengemasan dan kontrol kualitas, bukan seluruh perbandingan bahan rahasia dalam produk.

Namun, pengaturan tersebut harus tetap memperhatikan kebutuhan operasional, keamanan pangan, dan kewajiban pengawasan kualitas.

3. Pisahkan Tahapan Produksi untuk Mengurangi Risiko Kebocoran

Perusahaan dapat mempertimbangkan pemisahan tahapan produksi agar informasi formula tidak terkonsentrasi pada terlalu banyak pihak.

Sebagai contoh, bisnis sambal kemasan dapat membagi kegiatan menjadi:

• Pembuatan bumbu konsentrat.
• Pengolahan bahan utama.
• Pencampuran sesuai parameter produksi.
• Sterilisasi dan pengemasan.
• Pengendalian mutu produk akhir.

Strategi tersebut dapat mengurangi jumlah pihak yang mengetahui keseluruhan formula.

Namun, pemisahan pekerjaan bukan jaminan bahwa kebocoran tidak akan terjadi.

Perusahaan tetap memerlukan dokumentasi proses, pengawasan mutu, serta petugas tertentu yang memiliki kewenangan mengakses formula lengkap untuk alasan yang sah.

Pasal 13 UU Rahasia Dagang mengatur pelanggaran berupa pengungkapan rahasia dagang secara sengaja atau pengingkaran kesepakatan maupun kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.

Karena itu, pemisahan proses perlu didukung perjanjian dan prosedur operasional yang dapat dibuktikan.

4. Terapkan SOP Produksi dan Pengendalian Dokumen

Perusahaan perlu mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) yang secara khusus mengatur pengamanan resep.

SOP tidak hanya menjelaskan cara memasak atau memproduksi makanan, tetapi juga mengatur bagaimana informasi rahasia disimpan, dibagikan, diperbarui, dan dimusnahkan.

Beberapa aspek yang perlu dicantumkan adalah:

1. Klasifikasi dokumen formula.
2. Penanggung jawab setiap versi resep.
3. Mekanisme persetujuan perubahan formula.
4. Pengendalian dokumen cetak.
5. Larangan penyalinan tanpa kewenangan.
6. Prosedur pengiriman informasi kepada vendor.
7. Pemeriksaan akses secara berkala.
8. Pengembalian dokumen ketika hubungan kerja berakhir.

SOP juga perlu mengatur proses offboarding.

Ketika karyawan mengundurkan diri atau kontrak maklon dihentikan, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan atas dokumen, perangkat, sampel formula, dan akses sistem yang sebelumnya diberikan.

Pengaturan tersebut membantu perusahaan menunjukkan bahwa kerahasiaan resep dijaga melalui langkah aktif.

5. Amankan Data Digital Resep dan Bukti Pengembangannya

Banyak perusahaan makanan menyimpan formula melalui cloud storage, spreadsheet, sistem ERP, email, atau aplikasi komunikasi.

Kemudahan berbagi dokumen tersebut juga dapat meningkatkan risiko informasi diakses atau disebarkan tanpa kewenangan.

Langkah pengamanan yang dapat diterapkan meliputi:

• Autentikasi dua faktor atau multifaktor.
• Pembatasan izin unduh dan berbagi.
• Pencatatan access log.
• Enkripsi dokumen sensitif.
• Penyimpanan pada folder khusus.
• Pengawasan penggunaan akun bersama.
• Pencabutan akses ketika karyawan atau vendor tidak lagi berwenang.
• Penyimpanan cadangan dan riwayat perubahan formula.

Selain mengamankan file, perusahaan perlu menyimpan bukti pengembangan resep.

Dokumen yang relevan dapat berupa catatan uji coba, formulasi awal, hasil pengujian produk, tanggal revisi, kontrak R&D, serta bukti biaya pengembangan.

Dokumen tersebut dapat membantu menelusuri asal-usul formula, pihak yang mengembangkannya, dan langkah perusahaan dalam mempertahankan kerahasiaan.

Pasal 14 UU Rahasia Dagang mengatur pelanggaran apabila seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang melalui cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, bukti akses dan riwayat dokumen dapat menjadi bagian penting dalam pemeriksaan dugaan kebocoran formula.

Siapa Pemilik Resep yang Dibuat Karyawan, Konsultan, atau Perusahaan Maklon?

Salah satu risiko hukum terbesar dalam industri kuliner adalah ketidakjelasan kepemilikan formula.

Misalnya, perusahaan membayar konsultan R&D untuk mengembangkan bumbu baru. Setelah kontrak berakhir, konsultan menggunakan formula tersebut untuk usaha lain.

Dalam keadaan tersebut, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah formula sudah dijaga kerahasiaannya, tetapi juga siapa yang berhak atas informasi tersebut.

Kepemilikan tidak sebaiknya diasumsikan hanya berdasarkan pihak yang membayar biaya riset atau pihak yang secara fisik menyimpan dokumen.

Pasal 5 UU Rahasia Dagang mengatur bahwa hak rahasia dagang dapat dialihkan melalui dasar hukum tertentu, termasuk perjanjian tertulis.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa hubungan kepemilikan dan penggunaan formula telah diatur secara jelas.

Klausul Penting dalam Kontrak Maklon

Untuk perusahaan yang menggunakan jasa maklon, kontrak sebaiknya menjelaskan:

Selain itu, perusahaan perlu membedakan pengalihan hak penuh dari pemberian lisensi penggunaan.

Perusahaan yang hanya memberikan izin produksi kepada maklon tidak selalu bermaksud mengalihkan kepemilikan formula.

Hal serupa berlaku dalam hubungan franchise dan kerja sama antarpemegang saham.

Karena itu, perlindungan resep perlu dirancang sejak kontrak awal, bukan baru dibahas ketika hubungan bisnis berakhir.

Baca juga: Hak Merek Saat Pecah Kongsi: Siapa yang Boleh Membawa Brand?

Apakah Kompetitor Boleh Meniru Rasa Makanan atau Melakukan Reverse Engineering?

Kemiripan rasa makanan tidak otomatis membuktikan pelanggaran rahasia dagang.

Hal ini perlu dipahami oleh perusahaan yang ingin melindungi produknya.

Hukum rahasia dagang melindungi informasi yang memenuhi persyaratan perlindungan, bukan memberikan monopoli mutlak atas seluruh karakter rasa suatu makanan.

Misalnya, dua produsen dapat menghasilkan sambal dengan tingkat kepedasan, tekstur, dan aroma yang mirip.

Kemiripan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa salah satu perusahaan telah mencuri formula perusahaan lainnya.

Penilaian perlu memperhatikan bagaimana resep diperoleh dan dikembangkan.

Bagaimana Aturan Reverse Engineering?

Pasal 15 UU Rahasia Dagang mengatur pengecualian terhadap perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 13.

Salah satunya adalah rekayasa ulang atau reverse engineering atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang pihak lain, apabila dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk tersebut.

Pasal 15 juga memuat pengecualian tertentu yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.

Namun, pengecualian reverse engineering tidak boleh disimpulkan sebagai izin umum untuk mengambil dokumen formula rahasia, membobol sistem perusahaan, atau melanggar kewajiban kontraktual yang sah.

Bagi perusahaan, hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan apakah formula dapat diketahui hanya melalui pemeriksaan produk akhir.

Apabila produk relatif mudah direkayasa ulang, perlindungan yang lebih luas dapat memerlukan strategi tambahan, termasuk pengembangan teknologi yang berpotensi dipatenkan apabila memenuhi persyaratan hukum.

Apakah Menjaga Resep Rahasia Bertentangan dengan Kewajiban Label Pangan?

Perusahaan tidak dapat menggunakan alasan kerahasiaan resep untuk mengabaikan ketentuan keamanan dan pelabelan pangan.

Dalam pengaturan label pangan olahan, BPOM mewajibkan pencantuman daftar bahan yang digunakan atau komposisi, beserta informasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, kewajiban mencantumkan daftar bahan tidak selalu sama dengan kewajiban mempublikasikan setiap parameter teknis, urutan proses, atau rasio formula secara menyeluruh.

Sebagai contoh, label sambal kemasan dapat diwajibkan menyebut bahan-bahan yang digunakan, sedangkan parameter pemanasan atau teknik pencampuran tertentu masih dapat menjadi informasi rahasia sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Meski demikian, untuk bahan tertentu terdapat kewajiban tambahan, termasuk pencantuman persentase bahan dalam keadaan yang ditentukan.

Karena itu, perusahaan harus membedakan secara cermat:

Informasi yang wajib diungkapkan kepada konsumen atau regulator, dan informasi teknis yang secara sah dapat dijaga sebagai rahasia dagang.

Perlindungan kekayaan intelektual harus berjalan bersama dengan kepatuhan keamanan dan informasi pangan.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Resep Perusahaan Bocor?

Ketika perusahaan menemukan indikasi kebocoran formula, tindakan pertama tidak selalu harus berupa gugatan.

Perusahaan perlu memastikan bahwa informasi yang dipersoalkan memenuhi unsur rahasia dagang dan terdapat bukti dugaan pelanggaran.

Langkah Awal Penanganan Kebocoran Resep

Pertama, amankan bukti.

Simpan file, catatan akses, riwayat perubahan dokumen, komunikasi yang sah diperoleh, dan bukti lain yang relevan.

Kedua, identifikasi informasi yang bocor.

Periksa apakah yang tersebar merupakan formula lengkap, sebagian informasi produksi, atau informasi yang sebenarnya sudah diketahui umum.

Ketiga, periksa hubungan hukum pihak terkait.

Tinjau perjanjian kerja, NDA, kontrak maklon, lisensi, serta kewajiban kerahasiaan yang relevan.

Keempat, kendalikan akses lanjutan.

Lakukan pencabutan akses dan pengamanan dokumen sesuai kewenangan perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kelima, tentukan jalur penyelesaian.

Perusahaan dapat mempertimbangkan langkah perdata, alternatif penyelesaian sengketa, atau jalur hukum lain berdasarkan fakta dan dasar hukumnya.

Gugatan atas Pelanggaran Rahasia Dagang

Berdasarkan Pasal 11 UU Rahasia Dagang, pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Tuntutannya dapat berupa:

• Ganti rugi; dan/atau
• Penghentian seluruh perbuatan yang melanggar hak.

Gugatan berdasarkan ketentuan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Selain itu, Pasal 12 memungkinkan penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

UU Rahasia Dagang juga memuat ketentuan pidana dalam Pasal 17 yang dapat relevan apabila unsur perbuatan terpenuhi. Ketentuan pidana tersebut merupakan delik aduan.

Pemilihan langkah hukum perlu mempertimbangkan bukti, tujuan penyelesaian, serta kebutuhan mempertahankan kerahasiaan formula selama proses perkara.

Perusahaan sebaiknya tidak melakukan pemeriksaan perangkat pribadi atau pengambilan akun milik pihak lain tanpa dasar kewenangan yang sah.

Checklist Perlindungan Resep bagi Perusahaan Kuliner

Sebelum memperluas produksi atau bekerja sama dengan pihak ketiga, perusahaan dapat menggunakan daftar pemeriksaan berikut.

Checklist tersebut dapat menjadi dasar awal untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan dan perlindungan kekayaan intelektual perusahaan.

Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan skala produksi, hubungan bisnis, dan karakter informasi yang dilindungi.

Kesimpulan

Melindungi resep makanan bukan sekadar membuat NDA atau mendaftarkan paten.

Bagi perusahaan makanan dan minuman, formula dapat menjadi aset strategis yang menentukan kualitas produk, konsistensi produksi, dan keunggulan bisnis.

UU Nomor 30 Tahun 2000 memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang apabila informasi tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga melalui langkah yang layak.

Karena itu, perusahaan perlu menerapkan pengamanan berlapis melalui perjanjian kerahasiaan, pembatasan akses, pemisahan tahapan produksi, SOP, dan keamanan dokumen digital.

Perusahaan juga harus memastikan siapa pemilik formula yang dikembangkan karyawan, konsultan, atau maklon serta mengatur penggunaan resep ketika kerja sama berakhir.

Namun, perlindungan tersebut memiliki batas. Kemiripan rasa atau pengembangan produk secara independen tidak otomatis membuktikan pelanggaran rahasia dagang.

BP Lawyers dapat mendampingi perusahaan makanan dan minuman dalam pemeriksaan kepemilikan formula, penyusunan NDA, kontrak maklon dan lisensi, audit perlindungan rahasia dagang, serta penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Pemeriksaan hukum sejak tahap pengembangan produk dapat membantu perusahaan mempertahankan nilai komersial resep sekaligus mengurangi risiko kebocoran dalam kegiatan produksi dan kerja sama bisnis.

Penulis:  Arivigo Pranata

Managing Partner BP Lawyers: Lita Paromita Siregar

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.