
Kasus Motor Listrik MBG: Batas Tanggung Jawab Beneficial Owner
"Status beneficial owner tidak otomatis membuktikan kesalahan pidana. Dalam perkara pengadaan pemerintah, pertanggungjawaban harus ditentukan berdasarkan peran pengendalian, keterlibatan dalam perbuatan, dan pembuktian unsur tindak pidana."
Beneficial owner kasus motor listrik MBG menjadi perhatian dalam pembahasan dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).
Perkara ini memperlihatkan bahwa pemeriksaan kegiatan usaha suatu perusahaan tidak selalu berhenti pada direksi, komisaris, atau pihak yang menandatangani kontrak.
Aparat penegak hukum juga dapat menelusuri pihak yang secara nyata mengendalikan keputusan, mengarahkan transaksi, atau menerima manfaat ekonomi dari kegiatan perusahaan.
Namun, pemeriksaan terhadap pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) tidak boleh langsung disamakan dengan pembuktian kesalahan pidana.
Jawaban singkat: Beneficial owner tidak otomatis bertanggung jawab secara pidana ketika perusahaan terlibat dugaan korupsi. Pasal 45–49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana telah diubah, membuka kemungkinan pertanggungjawaban terhadap pemilik manfaat yang mempunyai peran pengendalian dalam tindak pidana korporasi. Namun, tetap diperlukan pembuktian unsur tindak pidana, keterlibatan, serta dasar pertanggungjawaban menurut hukum.
Bagi perusahaan yang mengikuti pengadaan pemerintah, perkara motor listrik BGN memberikan pelajaran mengenai pentingnya transparansi kepemilikan, dokumentasi keputusan, pengawasan harga, dan pengendalian penggunaan dana perusahaan.
Perkembangan Kasus Pengadaan Motor Listrik MBG
Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan motor listrik oleh PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) untuk kebutuhan BGN pada periode 2025–2026.
Dalam penyidikan, Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) memeriksa dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan.
Aspek yang didalami mencakup penentuan pemenang, spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri (HPS), perusahaan pembanding, serah terima barang, hingga pembayaran.
Menurut siaran pers Kejaksaan Agung tanggal 2 Oktober 2026, penyidik menduga terdapat pengondisian proses pengadaan dan ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan dengan dokumen serah terima.
Penyidik menyatakan jumlah pengadaan yang semula 25.644 unit kemudian berubah menjadi 21.801 unit. Namun, berdasarkan keterangan saksi yang disebut dalam siaran pers tersebut, realisasi pekerjaan secara riil sampai 20 Maret 2026 baru mencapai 2.117 unit.
Penyidik juga menduga adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang menyatakan seolah-olah 21.801 unit telah diselesaikan.
Seluruh keterangan tersebut merupakan dugaan dan hasil penyidikan yang masih harus diuji melalui proses peradilan.
Perkembangan Penetapan Tersangka
Pada 2 Oktober 2026, Kejaksaan Agung mengumumkan lima tersangka dalam perkara pengadaan motor listrik BGN.
Berdasarkan siaran pers resmi, pihak-pihak yang disebut meliputi:
| Inisial | Jabatan yang Diumumkan Kejagung |
|---|---|
| BU | Mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) |
| AM | Komisaris PT ASE dan PT Yasa Artha Trimanunggal |
| YY | Direktur PT Yasa Artha Trimanunggal |
| AA | Direktur PT ASE |
| GB | Direktur PT ASE dan PT AKI |
Pada 9 Oktober 2026, penyidik menyerahkan kelima tersangka beserta barang bukti kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melalui mekanisme Tahap II.
Keterangan resmi tersebut menyebut pengadaan sebanyak 19.269 unit motor listrik, terdiri atas 13.155 unit jenis trail dan 6.114 unit jenis skuter/bebek.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.355 unit motor jenis trail dan 230 unit skuter/bebek dilaporkan tidak dilengkapi baterai.
Kejaksaan Agung juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara tanggal 5 Oktober 2026, nilai kerugian dalam perkara tersebut mencapai Rp863.846.166.953.
Nilai tersebut berbeda dari nilai pengadaan sekitar Rp1,22 triliun.
Angka kerugian negara yang disampaikan penyidik merupakan bagian dari pembuktian perkara dan tidak boleh diperlakukan sebagai penetapan akhir pengadilan terhadap kesalahan para tersangka.
Sumber fakta perkara:Siaran Pers Kejaksaan Agung, 2 Oktober 2026 danSiaran Pers Kejaksaan Agung, 9 Oktober 2026.
Siapa yang Disebut Beneficial Owner dalam Kasus Motor Listrik MBG?
Dalam pemberitaan sebelumnya, nama Yenna Yuniana sempat dikaitkan dengan status beneficial owner perusahaan yang terlibat pengadaan motor listrik.
Namun, penyebutan seseorang sebagai beneficial owner dalam pemberitaan perlu dibedakan dari hasil verifikasi kepemilikan manfaat dan keterangan resmi penegak hukum.
Dalam siaran pers Kejaksaan Agung tanggal 2 dan 9 Oktober 2026, YY disebut berdasarkan jabatannya sebagai Direktur PT Yasa Artha Trimanunggal.
Keterangan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan apakah YY juga merupakan pemilik manfaat perusahaan menurut peraturan mengenai beneficial ownership.
Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan semata-mata karena seseorang memiliki status beneficial owner.
Jabatan direksi, status beneficial owner, dan penetapan tersangka merupakan tiga hal yang berbeda secara hukum.
Seseorang dapat memiliki lebih dari satu kedudukan dalam suatu perusahaan. Namun, setiap kedudukan harus diperiksa berdasarkan bukti dan dasar hukum yang relevan.
Apa Itu Beneficial Owner Menurut Hukum Indonesia?
Dasar hukum utama pengaturan beneficial owner terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
Pengaturan tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.
Menurut peraturan tersebut, pemilik manfaat merujuk kepada orang perseorangan yang memenuhi kriteria kepemilikan, pengendalian, atau penerimaan manfaat dari suatu korporasi.
Dengan demikian, beneficial owner tidak selalu merupakan pihak yang namanya tercantum langsung dalam daftar pemegang saham.
Kriteria Beneficial Owner Perusahaan
Berdasarkan Pasal 4 Perpres 13/2018, seseorang dapat termasuk dalam kriteria pemilik manfaat perseroan terbatas apabila memenuhi kondisi yang diatur, antara lain:
- mempunyai saham lebih dari 25%;
- mempunyai hak suara lebih dari 25%;
- menerima laba lebih dari 25% dari keuntungan perseroan;
- mempunyai kewenangan mengangkat atau memberhentikan direksi dan komisaris;
- memiliki kemampuan mengendalikan kebijakan perusahaan tanpa memerlukan otorisasi pihak lain;
- menerima manfaat dari perusahaan; atau
- merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham.
Kriteria tersebut tidak harus selalu dibuktikan melalui kepemilikan saham mayoritas.
Sebagai ilustrasi, seseorang yang tidak tercatat sebagai pemegang saham langsung dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan bisnis melalui struktur kepemilikan berlapis atau pengendalian tertentu.
Namun, status sebagai beneficial owner merupakan konsep identifikasi kepemilikan dan pengendalian, bukan dengan sendirinya penetapan kesalahan pidana.
Baca juga: Panduan Lengkap Identifikasi Beneficial Owner pada Struktur Kepemilikan Perusahaan
Perbedaan Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, dan Beneficial Owner
Dalam perkara pidana korporasi, kedudukan hukum masing-masing pihak perlu dibedakan.
| Kedudukan | Peran Utama |
|---|---|
| Pemegang saham | Memiliki saham dan menjalankan hak berdasarkan kepemilikannya |
| Direksi | Mengurus dan mewakili perseroan sesuai kewenangannya |
| Dewan Komisaris | Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi |
| Beneficial Owner | Memiliki kendali atau menerima manfaat sesuai kriteria hukum |
| Pemberi perintah atau pengendali faktual | Menentukan atau memengaruhi tindakan korporasi berdasarkan keadaan yang terbukti |
Pihak-pihak tersebut dapat memiliki tanggung jawab berbeda.
Sebagai contoh, seorang komisaris tidak otomatis bertanggung jawab secara pidana atas setiap keputusan operasional direksi.
Demikian pula, beneficial owner yang tidak menjadi pengurus tetap perlu diperiksa keterlibatannya sebelum dapat dikaitkan dengan tindak pidana tertentu.
Sebaliknya, seseorang yang tidak tercatat sebagai pengurus formal tidak selalu terbebas dari risiko hukum jika terbukti memberikan perintah atau secara nyata mengendalikan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Inilah alasan mengapa penyidikan pidana korporasi dapat menelusuri pengendalian perusahaan hingga melampaui struktur formal dalam akta.
Kapan Beneficial Owner Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana?
Dasar utamanya adalah Pasal 45–49 KUHP berdasarkan UU 1/2023 sebagaimana telah diubah melalui UU 1/2026.
Ketentuan tersebut memberikan kerangka untuk menentukan kapan korporasi dan pihak-pihak yang mempunyai peran dalam tindak pidana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban.
Pasal 45 KUHP: Korporasi Merupakan Subjek Tindak Pidana
Pasal 45 ayat (1) mengatur bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana.
Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya dapat menjangkau orang perseorangan, tetapi juga korporasi apabila persyaratan pertanggungjawaban terpenuhi.
Namun, status suatu perusahaan sebagai pihak dalam proyek yang bermasalah tidak otomatis berarti perusahaan tersebut telah melakukan tindak pidana.
Pasal 46 KUHP: Perbuatan Pengurus dan Pihak yang Bertindak untuk Korporasi
Pasal 46 menjelaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan melalui pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional atau orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup kegiatan usahanya.
Dalam konteks pengadaan, pemeriksaan dapat mencakup pihak yang menyusun penawaran, menetapkan kebijakan, menyetujui kontrak, atau mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
Pasal 47 KUHP: Pengendali dan Pemilik Manfaat di Luar Struktur Formal
Pasal 47 memperluas cakupan pihak yang tindakannya dapat dikaitkan dengan tindak pidana korporasi.
Ketentuan tersebut mencakup pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi tetapi dapat mengendalikan korporasi.
Artinya, tidak tercantum sebagai direksi bukan berarti seseorang pasti berada di luar jangkauan pertanggungjawaban pidana.
Namun, penyidik tetap perlu membuktikan peran yang relevan dengan tindak pidana.
Pasal 48 KUHP: Dasar Pertanggungjawaban Korporasi
Pasal 48 mengatur keadaan yang menjadi dasar pertanggungjawaban tindak pidana korporasi.
Aspek yang dapat diperiksa mencakup apakah perbuatan:
- termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi;
- menguntungkan korporasi secara melawan hukum;
- diterima sebagai kebijakan korporasi;
- berkaitan dengan kegagalan korporasi melakukan langkah pencegahan dan kepatuhan; dan/atau
- dibiarkan terjadi oleh korporasi.
Penilaian harus mengikuti konstruksi ketentuan tersebut serta fakta perkara, bukan menganggap semua unsur harus selalu muncul secara bersamaan.
Pasal 49 KUHP: Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi dapat dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat.
Ketentuan ini bukan berarti setiap beneficial owner otomatis dapat dipidana.
Pertanggungjawaban tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum dan pembuktian peran yang relevan.
Bagi perusahaan, kerangka tersebut menegaskan bahwa dokumentasi pembagian kewenangan dan pengawasan internal merupakan bagian penting dari pengelolaan risiko pidana korporasi.
Baca juga: Awas Jerat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Menerima Manfaat Proyek Tidak Otomatis Membuktikan Korupsi
Salah satu persoalan penting dalam pemeriksaan beneficial owner adalah penelusuran keuntungan ekonomi.
Penyidik dapat memeriksa apakah seseorang menerima dana, dividen, pembayaran jasa, atau keuntungan lain yang berkaitan dengan proyek yang dipersoalkan.
Namun, penerimaan manfaat ekonomi tidak otomatis sama dengan perbuatan pidana.
Dalam kegiatan bisnis yang sah, pemegang saham, pengurus, maupun pihak lain dapat memperoleh manfaat berdasarkan hubungan hukum yang diperbolehkan.
Persoalan pidana baru muncul apabila terdapat dasar hukum dan pembuktian yang menghubungkan perbuatan atau keterlibatan pihak tersebut dengan tindak pidana.
Contohnya, terdapat perbedaan antara:
- Pemegang saham yang menerima dividen dari keuntungan usaha berdasarkan keputusan perseroan yang sah.
- Pihak yang memberikan instruksi untuk memanipulasi dokumen pengadaan.
- Pihak yang menerima aliran dana yang diduga berasal dari transaksi fiktif dan terbukti mempunyai keterlibatan pidana.
- Pihak yang hanya mengetahui informasi tertentu dan dimintai keterangan sebagai saksi.
Keempat keadaan tersebut tidak dapat diperlakukan sama.
Oleh karena itu, penelusuran beneficial ownership perlu disertai pemeriksaan bukti mengenai hubungan antara pihak yang bersangkutan, keputusan bisnis, transaksi keuangan, dan dugaan tindak pidana.
Bagaimana Unsur Korupsi Pengadaan Pemerintah Dibuktikan?
Dalam siaran pers Tahap II tanggal 9 Oktober 2026, Kejaksaan Agung mengumumkan konstruksi sangkaan primair Pasal 603 KUHP dan subsidair Pasal 604 KUHP, yang dihubungkan dengan Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 20 huruf c KUHP.
Kedua pasal KUHP tersebut mempunyai unsur yang berbeda.
Pasal 603 KUHP: Memperkaya Secara Melawan Hukum
Pasal 603 berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pembuktian perlu memperhatikan unsur perbuatan melawan hukum, perolehan keuntungan yang relevan, serta kerugian negara atau perekonomian negara.
Pasal 604 KUHP: Penyalahgunaan Kewenangan
Pasal 604 berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Karena itu, Pasal 604 mempunyai karakter khusus terkait jabatan atau kedudukan yang menjadi sumber kewenangan, kesempatan, atau sarana.
Tidak tepat menyamakan seluruh unsur Pasal 603 dan 604.
Selain itu, karena pengadaan melibatkan periode 2025–2026, penentuan hukum pidana yang berlaku terhadap perbuatan tertentu perlu memperhatikan waktu kejadian serta ketentuan perubahan hukum, termasuk Pasal 3 KUHP sebagaimana diubah melalui UU 1/2026.
Konstruksi sangkaan dalam siaran pers tidak dapat menggantikan pemeriksaan terhadap surat dakwaan dan pembuktian di pengadilan.
Mengapa Aliran Dana dan Pengendalian Perusahaan Diperiksa?
Dalam perkara pengadaan pemerintah, aparat penegak hukum dapat menelusuri hubungan antara kontrak, pembayaran, pengurus, pemilik manfaat, dan pihak lain yang terlibat.
Penelusuran tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai bagaimana keputusan dibuat dan siapa yang mempunyai kewenangan atas transaksi.
Beberapa kategori bukti yang dapat relevan antara lain:
| Dokumen atau Informasi | Tujuan Pemeriksaan |
|---|---|
| Akta dan struktur kepemilikan | Mengidentifikasi pemegang saham dan pengendali |
| Data beneficial ownership | Menelusuri individu pemilik manfaat |
| Dokumen tender dan HPS | Memeriksa proses penetapan harga dan penawaran |
| Kontrak dan adendum | Memeriksa kewajiban dan perubahan pekerjaan |
| BAST dan dokumen pengiriman | Memeriksa kesesuaian pekerjaan dan serah terima |
| Bukti pembayaran dan rekening | Menelusuri aliran dana berdasarkan transaksi |
| Notulen serta komunikasi bisnis | Mengidentifikasi pemberi instruksi dan pengambil keputusan |
| Hasil pemeriksaan teknis | Menguji spesifikasi, jumlah, dan kondisi barang |
Keberadaan suatu nama dalam rekening, kontrak, atau dokumen perusahaan belum cukup untuk langsung menetapkan kesalahan pidana.
Setiap informasi harus dinilai dalam hubungannya dengan unsur tindak pidana yang disangkakan.
Bagi perusahaan, dokumentasi transaksi yang dapat diuji membantu menunjukkan alasan bisnis, dasar persetujuan, dan pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya.
Parameter Kesalahan Korporasi Menurut Perma 13/2016
Selain KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi relevan untuk memahami pemeriksaan kesalahan korporasi.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain melalui keadaan ketika:
- korporasi memperoleh manfaat atau keuntungan dari tindak pidana, atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingannya;
- korporasi membiarkan tindak pidana terjadi; atau
- korporasi tidak melakukan langkah pencegahan dan kepatuhan yang diperlukan.
Ketentuan tersebut perlu dibaca selaras dengan Pasal 48 KUHP dan hukum pidana lain yang berlaku.
Dari perspektif perusahaan, kepatuhan tidak cukup hanya dinyatakan dalam kode etik atau kebijakan tertulis.
Perusahaan juga perlu menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan melalui persetujuan transaksi, pengawasan internal, audit, dan tindak lanjut atas temuan pelanggaran.
Namun, keberadaan program kepatuhan juga tidak otomatis membebaskan korporasi atau pengurus dari seluruh kemungkinan pertanggungjawaban.
Efektivitas program tersebut dan hubungannya dengan fakta perkara tetap perlu diperiksa.
Perbedaan Status Saksi, Tersangka, dan Terdakwa
Penyebutan nama seseorang dalam pemeriksaan pidana perlu memperhatikan status hukumnya.
Perbedaan ini sangat penting, terutama ketika perkara melibatkan direksi, komisaris, pemegang saham, atau beneficial owner.
| Status | Makna dalam Proses Pidana |
|---|---|
| Saksi | Orang yang memberikan keterangan yang relevan menurut hukum acara pidana |
| Tersangka | Orang yang telah ditetapkan berdasarkan persyaratan hukum acara pidana karena diduga melakukan tindak pidana |
| Terdakwa | Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan |
| Terpidana | Orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap |
Pada 2026, hukum acara pidana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Pemeriksaan sebagai saksi tidak sama dengan penetapan tersangka.
Demikian pula, penetapan tersangka dan pelimpahan Tahap II tidak membuktikan bahwa seseorang telah bersalah.
Pihak yang diperiksa tetap memiliki hak menurut hukum acara pidana, termasuk hak memperoleh pendampingan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi perusahaan, pemberian respons atas permintaan dokumen atau pemeriksaan perlu dilakukan secara terkoordinasi, dengan tetap menjaga keaslian bukti dan menghormati proses hukum.
Checklist Pencegahan Risiko Pidana Korporasi dalam Pengadaan Pemerintah
Perusahaan yang mengikuti pengadaan pemerintah sebaiknya melakukan pemeriksaan risiko sejak tahap penawaran hingga pembayaran dan penyelesaian pekerjaan.
| Area Pemeriksaan | Langkah yang Perlu Dilakukan |
|---|---|
| Identitas beneficial owner | Verifikasi pemilik manfaat dan struktur pengendalian |
| Data AHU | Pastikan informasi BO dilaporkan dan diperbarui |
| Benturan kepentingan | Identifikasi hubungan dengan pejabat atau pihak pengadaan |
| Kewenangan keputusan | Dokumentasikan persetujuan dan batas kewenangan pengurus |
| Penentuan harga | Simpan perhitungan HPS pembanding, harga penawaran, dan dasar komersial |
| Kontrak pengadaan | Periksa kesesuaian lingkup, spesifikasi, jadwal, dan pembayaran |
| Serah terima barang | Cocokkan kondisi barang dengan dokumen BAST |
| Aliran dana | Pastikan pembayaran memiliki dasar transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan |
| Pengawasan vendor | Lakukan pemeriksaan kinerja dan bukti pengiriman |
| Audit internal | Dokumentasikan temuan, tindakan korektif, dan tindak lanjut |
| Respons pemeriksaan | Siapkan penanggung jawab dokumen dan pendampingan hukum |
Dalam proyek yang bernilai besar, pemisahan fungsi pengadaan, penerimaan barang, verifikasi pekerjaan, dan persetujuan pembayaran dapat membantu mengurangi risiko konflik kepentingan.
Perusahaan juga perlu memastikan bahwa beneficial owner tidak memberikan instruksi di luar mekanisme tata kelola yang sah tanpa dokumentasi kewenangan yang jelas.
Kewajiban Pelaporan Beneficial Ownership
Perpres 13/2018 mewajibkan korporasi menetapkan pemilik manfaat serta menyampaikan informasi yang benar sesuai ketentuan.
Sementara itu, Permenkum 2/2025 memperkuat pengaturan verifikasi dan pengawasan informasi pemilik manfaat.
Kewajiban tersebut perlu dipenuhi sebagai bagian dari transparansi badan hukum.
Namun, pelaporan BO adalah kewajiban administratif yang berbeda dari pembuktian tindak pidana.
Baca juga: Laporan Pemilik Manfaat bagi Perusahaan: Simak Aturan Terkini di Indonesia
Kesimpulan
Kasus motor listrik MBG memperlihatkan pentingnya membedakan kepemilikan formal, pengendalian perusahaan, penerimaan manfaat ekonomi, dan pertanggungjawaban pidana.
Seseorang yang tercatat sebagai beneficial owner tidak otomatis bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana yang melibatkan perusahaan.
Sebaliknya, pihak yang berada di luar struktur formal perusahaan tetap dapat menghadapi risiko hukum apabila terbukti mempunyai peran yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.
Dalam perkara pengadaan pemerintah, pemeriksaan dapat mencakup penetapan harga, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima barang, aliran dana, dan keputusan pengendalian perusahaan.
Bagi perusahaan, langkah pencegahan tidak cukup hanya dengan melaporkan beneficial owner.
Perusahaan juga perlu menerapkan pengawasan transaksi, pengelolaan konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan pemeriksaan kepatuhan pengadaan secara konsisten.
BP Lawyers dapat mendampingi perusahaan dalam pemeriksaan struktur beneficial ownership, evaluasi risiko pidana korporasi, audit hukum kontrak pengadaan, penyusunan kebijakan kepatuhan, serta pendampingan ketika menghadapi pemeriksaan penegak hukum.
Penulis: Arivigo Pranata
Partner BP Lawyers: Sekar Ayu Primadani
Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.
Our Newsletter
Our newsletter is personally written and sent out about once a month. It's not the least bit annoying or spammy.
We promise.