
Hak Merek Saat Pecah Kongsi: Siapa yang Boleh Membawa Brand?
“Pecah kongsi bisnis tidak otomatis membagi hak atas merek. Perusahaan perlu memeriksa siapa pemilik brand, logo, resep, dan aset digital sebelum menentukan pihak yang berhak menggunakannya setelah berpisah.”
Hak merek saat pecah kongsi sering menjadi persoalan yang tidak kalah rumit dibandingkan pembagian saham dan modal. Ketika dua pendiri memutuskan mengakhiri kerja sama, keduanya mungkin sepakat mengenai nilai investasi atau kepemilikan perusahaan, tetapi belum tentu sepakat mengenai siapa yang berhak membawa nama bisnis.
Masalah tersebut dapat berkembang menjadi sengketa merek, hak cipta logo, rahasia dagang, hingga penguasaan akun media sosial perusahaan.
Sebab, brand bukan satu objek hukum yang kepemilikannya selalu berada pada satu pihak. Nama usaha dapat dilindungi sebagai merek, desain tertentu dapat memiliki hak cipta, sedangkan resep atau metode bisnis dapat memperoleh perlindungan rahasia dagang apabila memenuhi persyaratan hukum.
Jawaban singkat: Saat bisnis pecah kongsi, pihak yang berhak menggunakan brand ditentukan berdasarkan kepemilikan hukum masing-masing aset. Merek yang terdaftar atas nama perseroan pada prinsipnya tetap menjadi milik perseroan meskipun salah satu founder keluar. Sebaliknya, merek yang terdaftar atas nama pribadi pendiri tidak otomatis menjadi milik perusahaan. Penggunaan maupun pengalihan merek perlu memiliki dasar hukum yang sah.
Kasus pemisahan usaha Holycow! dan perkembangan identitas bisnis Maicih menunjukkan bahwa perpisahan partner dapat berkaitan dengan perubahan nama, logo, serta kanal pemasaran.
Bagi perusahaan, persoalan ini penting diselesaikan sebelum pemisahan dilakukan agar tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan.
Pecah Kongsi Bisnis Tidak Otomatis Membagi Hak atas Brand
Ketika para pendiri membangun usaha bersama, masing-masing dapat memberikan kontribusi berbeda.
Ada yang menyediakan modal, membangun konsep bisnis, menciptakan nama, mengembangkan resep, atau mengurus pemasaran.
Namun, kontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan tidak otomatis membuat seluruh pendiri menjadi pemilik bersama setiap aset kekayaan intelektual.
Dalam perseroan terbatas, perseroan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang sahamnya.
Karena itu, apabila merek telah terdaftar atas nama PT, hak merek tersebut pada prinsipnya merupakan aset perseroan, bukan milik pribadi masing-masing pemegang saham.
Seorang founder yang menjual saham atau mengundurkan diri dari perusahaan tidak otomatis berhak membawa merek tersebut untuk bisnis barunya.
Sebaliknya, apabila merek terdaftar atas nama salah satu pendiri, perusahaan perlu memeriksa apakah terdapat perjanjian pengalihan, lisensi, atau dasar hukum lain yang memberikan hak kepada perseroan.
Menurut Asharyanto, Partner BP Lawyers, persoalan kepemilikan brand dapat menjadi bagian paling rumit dalam proses pemisahan bisnis.
“Modal sudah dibagi adil. Saham sudah jelas. Tapi pas pecah kongsi, yang paling ribut dan rumit justru memutuskan siapa pemilik brand-nya.”
Hal tersebut menunjukkan pentingnya membedakan kepemilikan saham perusahaan dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual.
Baca juga: Awas Didepak Partner! Bahaya Pecah Kongsi Founder
Siapa Pemilik Merek Saat Pecah Kongsi: PT atau Founder?
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah (UU Merek), hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.
Dalam sengketa kepemilikan merek perusahaan, data pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi dasar penting untuk menentukan pihak yang tercatat sebagai pemilik.
Namun, status tersebut tetap dapat diuji jika terdapat alasan hukum yang relevan, seperti dugaan pendaftaran dengan iktikad tidak baik.
Secara praktis, terdapat beberapa kondisi:
| Status Merek | Kedudukan Hukum |
|---|---|
| Terdaftar atas nama PT | Pada prinsipnya merupakan aset PT |
| Terdaftar atas nama founder pribadi | Hak terdaftar berada pada founder tersebut, dengan tetap memperhatikan kemungkinan sengketa atau perjanjian lain |
| Telah dialihkan kepada pihak lain | Perlu diperiksa dasar pengalihan dan pencatatannya |
| Digunakan berdasarkan lisensi | Hak penggunaan mengikuti perjanjian lisensi |
| Belum terdaftar | Perlu pemeriksaan riwayat penggunaan, permohonan, perjanjian, dan risiko pendaftaran oleh pihak lain |
Sebagai contoh, dua founder mendirikan PT yang bergerak di bidang kuliner. Salah satu founder menciptakan nama restoran, tetapi pendaftaran merek dilakukan atas nama PT.
Ketika founder tersebut keluar, kontribusinya sebagai pencipta nama tidak otomatis memberikan hak menggunakan merek terdaftar milik PT untuk restoran baru.
Sebaliknya, jika pendaftaran merek masih atas nama founder pribadi, PT tidak otomatis menjadi pemilik hanya karena telah menggunakan dan mempromosikan merek selama bertahun-tahun.
Kondisi demikian memerlukan pemeriksaan dokumen serta hubungan hukum para pihak sebelum menentukan langkah penyelesaiannya.
Pelajaran dari Pemisahan Bisnis Holycow! dan Maicih
Pemisahan bisnis Holycow! pada 2012 menjadi contoh bagaimana berakhirnya kerja sama dapat berdampak pada identitas komersial.
Berdasarkan keterangan publik dari pihak yang menjalankan Holycow! Steakhouse by Chef Afit, pemisahan usaha tersebut diikuti perubahan nama brand, logo, dan akun media sosial.
Pihak Steak Hotel by HOLYCOW! juga mempertahankan identitas bisnisnya sendiri.
Perkembangan tersebut menggambarkan pentingnya membedakan identitas masing-masing usaha setelah hubungan bisnis berakhir.
Sementara itu, pemberitaan mengenai Maicih pada 2011 mencatat munculnya akun dan identitas pemasaran yang berbeda di tengah dugaan perpecahan manajemen.
Kedua contoh tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan siapa pemilik sah seluruh merek atau aset terkait tanpa memeriksa dokumen dan riwayat hukum masing-masing.
Namun, terdapat pelajaran yang relevan bagi perusahaan:
Pemisahan usaha tidak cukup hanya mengatur pembagian modal. Identitas brand dan hak penggunaannya juga perlu diselesaikan secara tertulis.
Hak Cipta Logo Tidak Selalu Sama dengan Hak atas Merek
Selain nama usaha, logo dapat menjadi objek perselisihan ketika partner bisnis berpisah.
Perusahaan perlu membedakan dua aspek:
Pertama, hak atas desain. Karya visual yang memenuhi syarat perlindungan dapat berkaitan dengan hak cipta.
Kedua, hak atas logo sebagai merek. Ketika logo digunakan sebagai tanda pembeda barang atau jasa dan didaftarkan sebagai merek, perlindungannya mengikuti ketentuan UU Merek.
Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), untuk ciptaan dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pencipta dan pemegang hak cipta pada prinsipnya adalah pihak yang membuat ciptaan, kecuali diperjanjikan lain.
Dengan demikian, pembayaran jasa desain tidak otomatis membuktikan adanya pengalihan seluruh hak ekonomi atas karya tersebut.
Selain itu, Pasal 65 UU Hak Cipta membatasi pencatatan ciptaan untuk seni lukis berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan atau lambang organisasi dan badan usaha.
Ketentuan mengenai pencatatan ini perlu dibedakan dari prinsip bahwa perlindungan hak cipta dapat timbul secara otomatis bagi ciptaan yang memenuhi syarat.
Oleh karena itu, ketika terjadi pecah kongsi, perusahaan perlu memeriksa:
- siapa pembuat desain logo;
- apakah terdapat kontrak pengalihan hak ekonomi;
- siapa pemilik merek terdaftar;
- apakah terdapat lisensi penggunaan desain;
- apakah perubahan logo diperbolehkan berdasarkan perjanjian dan ketentuan hak moral.
Pemeriksaan ini penting agar penggunaan logo setelah perpisahan tidak menimbulkan klaim hukum baru.
Apakah Resep dan Metode Bisnis Boleh Dibawa Mantan Partner?
Dalam usaha kuliner, manufaktur, atau bisnis berbasis formula tertentu, resep dan metode produksi sering menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Namun, resep tidak otomatis memperoleh perlindungan sebagai rahasia dagang hanya karena digunakan perusahaan.
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, informasi memperoleh perlindungan apabila:
- bersifat rahasia;
- memiliki nilai ekonomi; dan
- dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang layak.
Misalnya, sebuah perusahaan mempunyai formula bumbu yang hanya dapat diakses oleh tim produksi tertentu, disimpan dalam sistem terbatas, serta dilindungi melalui perjanjian kerahasiaan.
Kondisi tersebut dapat mendukung perlindungan rahasia dagang apabila unsur hukumnya terpenuhi.
Sebaliknya, apabila resep telah diketahui secara umum atau tidak dijaga kerahasiaannya, klaim perlindungan rahasia dagang dapat menghadapi hambatan.
Dalam proses pecah kongsi bisnis, perusahaan perlu memastikan siapa pemilik informasi, siapa yang dapat menggunakannya, serta kewajiban kerahasiaan apa yang tetap berlaku setelah kerjasama berakhir.
Baca juga: Melindungi Kepemilikan dan Rahasia atas Aset Tidak Berwujud Perusahaan
Siapa yang Berhak atas Domain dan Akun Media Sosial?
Domain, akun marketplace, dan media sosial juga dapat menjadi sumber perselisihan.
Misalnya, akun Instagram bisnis sejak awal didaftarkan menggunakan email pribadi salah satu founder. Setelah pecah kongsi, founder tersebut masih memiliki akses penuh terhadap akun yang telah digunakan perusahaan untuk pemasaran.
Situasi tersebut tidak otomatis berarti pemegang kata sandi merupakan pemilik seluruh hak atas identitas bisnis dalam akun.
Kepemilikan atau penguasaan yang sah perlu diperiksa berdasarkan:
- identitas pendaftar akun atau domain;
- perjanjian internal;
- ketentuan penyedia platform;
- penggunaan akun untuk kepentingan perusahaan;
- bukti pengelolaan dan pembayaran;
- hak atas merek yang digunakan dalam akun.
Karena itu, serah-terima aset digital perlu menjadi bagian dari perjanjian pemisahan bisnis.
Perusahaan sebaiknya menentukan administrator baru, mengalihkan akses yang memang berhak dialihkan, serta mengatur penggunaan konten dan nama brand setelah perpisahan.
Tiga Cara Menyelesaikan Hak Merek Saat Pecah Kongsi
Apabila para pendiri sepakat untuk berpisah, terdapat beberapa skema hukum yang dapat dipertimbangkan.
1. Pengalihan Hak atas Merek
Salah satu pihak dapat memperoleh kepemilikan merek melalui pengalihan hak berdasarkan dasar hukum yang sah.
Berdasarkan Pasal 41 UU Merek, hak atas merek terdaftar dapat dialihkan antara lain melalui perjanjian.
Pengalihan hak wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri melalui DJKI. Pengalihan yang tidak dicatat tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
Tata cara pencatatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek (Permenkum 5/2026).
Karena itu, kesepakatan pemisahan yang memuat pengalihan merek perlu ditindaklanjuti dengan administrasi yang sesuai.
2. Lisensi Penggunaan Merek
Apabila kepemilikan tetap dipertahankan oleh salah satu pihak, pihak lainnya dapat memperoleh hak penggunaan melalui lisensi.
Pasal 42 UU Merek mengatur bahwa pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain.
Lisensi perlu mengatur antara lain:
- jenis barang atau jasa;
- jangka waktu;
- wilayah penggunaan;
- eksklusivitas;
- standar kualitas;
- pembayaran royalti jika disepakati;
- pengakhiran penggunaan merek.
Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya dan lisensi yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
Baca juga: Cap Kaki Tiga Merek Asing? Awas Jebakan Lisensi
3. Rebranding atau Pemisahan Identitas Usaha
Apabila pengalihan maupun lisensi tidak sesuai dengan kepentingan para pihak, salah satu pihak dapat memilih menggunakan brand baru.
Namun, rebranding perlu dilakukan secara hati-hati.
Perusahaan harus memastikan brand baru tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang masih dilindungi milik pihak lain.
Selain itu, perjanjian pemisahan perlu mengatur penggunaan stok lama, kemasan, materi promosi, akun digital, dan komunikasi kepada pelanggan.
Apakah Pengalihan Brand Perusahaan Harus Mendapat Persetujuan RUPS?
Tidak setiap pengalihan merek perusahaan otomatis membutuhkan persetujuan RUPS.
Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) UU PT, direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang nilainya melebihi 50% dari jumlah kekayaan bersih perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, sesuai ketentuan pasal tersebut.
Namun, Pasal 102 ayat (3) UU PT memberikan pengecualian bagi tindakan yang dilakukan direksi dalam pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai anggaran dasarnya.
Karena itu, kebutuhan persetujuan RUPS harus dianalisis berdasarkan:
- nilai aset dan transaksi;
- sifat pengalihan;
- anggaran dasar perseroan;
- kewenangan direksi;
- apakah tindakan merupakan pelaksanaan kegiatan usaha perseroan;
- kemungkinan benturan kepentingan.
Untuk brand yang memiliki nilai ekonomi besar, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan penilaian aset dan pemeriksaan kewenangan sebelum menandatangani perjanjian pengalihan.
Checklist Audit Kekayaan Intelektual Sebelum Pecah Kongsi
Sebelum menyelesaikan pemisahan usaha, perusahaan perlu melakukan intellectual property audit untuk memastikan setiap aset memiliki dasar kepemilikan yang jelas.
| Aset atau Dokumen | Pemeriksaan Utama |
|---|---|
| Merek terdaftar | Nama pemilik, nomor pendaftaran, kelas, masa perlindungan |
| Perjanjian pengalihan merek | Dasar peralihan dan status pencatatan DJKI |
| Perjanjian lisensi | Pihak, ruang lingkup, jangka waktu, pencatatan |
| Logo dan desain | Pencipta, kontrak pengalihan, serta status merek |
| Resep dan know-how | Pemilik informasi dan langkah penjagaan kerahasiaan |
| Domain | Identitas registran dan hak administratif |
| Media sosial | Dasar pengelolaan, akses, serta kebijakan platform |
| Anggaran dasar | Kewenangan organ perseroan |
| Perjanjian pemisahan | Nilai aset, tanggal efektif, penggunaan pascapemisahan |
Menurut perspektif hukum korporasi dan kekayaan intelektual, audit tersebut tidak hanya bertujuan menentukan siapa yang berhak atas aset, tetapi juga mengurangi risiko terganggunya kegiatan operasional.
Ketika kepemilikan brand tidak jelas, perusahaan dapat menghadapi masalah dalam pemasaran, pembukaan cabang, pengembangan franchise, penunjukan distributor, hingga transaksi investasi.
Karena itu, kejelasan hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari keberlangsungan bisnis.
Kesimpulan
Hak merek saat pecah kongsi tidak otomatis mengikuti pembagian saham atau berakhirnya hubungan kerja sama para pendiri.
Hak atas brand perlu ditentukan berdasarkan kepemilikan hukum masing-masing aset.
Merek yang terdaftar atas nama perseroan pada prinsipnya tetap menjadi aset perseroan, sedangkan merek atas nama pribadi founder memerlukan dasar pengalihan atau lisensi jika akan menjadi milik atau digunakan oleh perusahaan.
Demikian pula, desain logo, resep, rahasia dagang, domain, dan akun digital harus diperiksa secara terpisah.
Bagi perusahaan yang sedang merencanakan pemisahan usaha, audit kekayaan intelektual dan penyusunan perjanjian pemisahan dapat membantu memastikan kepemilikan, penggunaan, serta pengalihan brand dilakukan dengan dasar hukum yang jelas.
Pemeriksaan sejak awal dapat mengurangi risiko sengketa merek dan menjaga keberlangsungan bisnis setelah para pendiri berpisah.
Untuk pendampingan pelaksanaan Intellectual Property Audit, perancangan draf restrukturisasi aset HKI pasca-pecah kongsi, hingga litigasi pertahanan merek dagang di Pengadilan Niaga, diskusikan langkah strategis mitigasi perseroan Anda bersama tim dari BP Lawyers.
Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.
Penulis: Asharyanto
Editor: Arivigo Pranata
Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.
Our Newsletter
Our newsletter is personally written and sent out about once a month. It's not the least bit annoying or spammy.
We promise.