Update KBLI 2025: Cek Izin Jasa Pengurusan Transportasi Anda 

“Jangan biarkan operasional logistik Anda lumpuh. Pahami aturan Izin Jasa Pengurusan Transportasi dari perubahan KBLI 2025”

Dalam rezim KBLI 2020, aktivitas freight forwarding tersebar di beberapa kode. 52291 Bagi jajaran Direksi dan Legal Manager di perusahaan logistik serta supply chain, transisi sistem perizinan pemerintah sering kali hanya dianggap sebagai rutinitas administratif di atas kertas. Namun, pembaruan KBLI 2025 membawa risiko operasional yang jauh lebih destruktif.

Ketidaksinkronan antara data di sistem Online Single Submission (OSS) RBA, klasifikasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), dan akta perseroan dapat memicu efek domino: mulai dari gagalnya proses customs clearance di pelabuhan, hingga ancaman pembekuan Izin Jasa Pengurusan Transportasi perusahaan Anda.

Pertanyaan krusial yang kini menghantui manajemen adalah: Apakah penyesuaian KBLI OSS ini otomatis memaksa perseroan untuk merombak Anggaran Dasar (AD)? Jika salah mengambil keputusan, arus kas perseroan bisa terkuras untuk urusan birokrasi dan penalti akibat tertundanya pengiriman barang klien multinasional.

Baca juga:Perlukah Melakukan Perubahan Akta Perusahaan dalam Penyesuaian KBLI 2025

Restrukturisasi Tajam: Pemisahan JPT dan Angkutan Multimoda 

Pada rezim sebelumnya (KBLI 2020), aktivitas logistik berserakan di banyak KBLI.

Kini, pemerintah melakukan tata ulang klasifikasi yang sangat radikal guna menutup area abu-abu dalam penerbitan Izin Jasa Pengurusan Transportasi:

• Kode 52291 secara eksklusif dikhususkan untuk Angkutan Multimoda. Ini mencakup angkutan barang dengan minimal dua moda berbeda dalam satu kontrak yang sama, di mana kegiatan forwarding, pergudangan, dan kepabeanan melekat sebagai bagian dari layanan utamanya.
• Kode 52311 ditetapkan sebagai rumah baru untuk Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Kode ini mencakup aktivitas pengorganisasian pengiriman barang dalam volume besar (darat, laut, udara), termasuk usaha freight forwarding yang beroperasi secara mandiri sebagai entitas terpisah.

Melalui konstruksi ini, pemerintah secara paksa membedah model bisnis logistik Anda. Mencampuradukkan dua jenis layanan yang secara regulasi telah dipisahkan dapat membuat perpanjangan izin ekspedisi atau JPT perusahaan Anda ditolak oleh sistem.

Baca juga: KBLI Content Creator 2025: Strategi & Mitigasi Risiko OSS

Jebakan Hukum: Kapan Wajib Mengubah Anggaran Dasar? 

Dalam praktik freight forwarding, perubahan yang paling banyak terjadi adalah peralihan dari kode lama seperti 52291, 52292, 52293, atau 52294 ke 52311 JPT. Jika pelaku usaha sejak awal memang menjalankan jasa pengurusan transportasi, pengaturan kiriman, pengurusan dokumen pengiriman, koordinasi antarmoda, atau layanan serupa atas nama klien, maka secara materiil kegiatan usahanya tetap berada di rumpun freight forwarding. 

Dalam skenario tersebut, yang berubah adalah cara negara mengklasifikasikan kegiatan itu dalam KBLI 2025. Yang tidak berubah adalah watak usahanya.

Di titik ini, arah kebijakan transisi dari pemerintah menjadi penting. BKPM menyatakan bahwa perizinan yang sudah terbit sebelum KBLI 2025 tetap berlaku.

 Penyesuaian diperlukan bila ada perubahan substansi usaha. Perubahan kode numerik sendiri akan disesuaikan otomatis oleh OSS dan Ditjen AHU paling lambat 18 Juni 2026. Dengan demikian, selama perseroan tetap menjalankan freight forwarding dan penyesuaian hanya berupa konversi kode ke 52311, perubahan AD pada umumnya tidak otomatis diperlukan. 

Secara sederhana, perubahan dari 52293 EMKL ke 52311 JPT tidak serta-merta berarti perseroan berpindah usaha. 

Perubahan tersebut merupakan konsolidasi klasifikasi. Sebab, substansi bisnisnya tetap sama, yaitu pengurusan pengiriman barang. Dalam hal tersebut, penyesuaian lebih dekat kepada ranah administrasi OSS dan AHU, bukan perubahan fundamental atas identitas usaha perseroan. 

Walaupun secara prinsip konversi kode ke 52311 tidak otomatis mewajibkan perubahan AD, pelaku usaha tetap perlu memeriksa redaksi akta. Ada perseroan yang menulis kegiatan usaha secara umum dan deskriptif, misalnya “jasa pengurusan transportasi”, “pengurusan pengiriman barang”, atau “kegiatan logistik dan forwarding”. 

Namun ada juga perseroan yang merumuskan kegiatan usaha secara sangat sempit dan menempel pada nomor KBLI tertentu. Dalam kasus semacam ini, perubahan kode dapat memunculkan persoalan sinkronisasi antara akta, data AHU, dan data OSS. Jadi, meskipun secara materiil tidak terjadi perubahan usaha, penelaahan akta oleh notaris tetap penting untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian administratif.

Audit Perizinan Perseroan Anda Sebelum Tenggat Waktu Berakhir

Jangan pertaruhkan rantai pasok dan kontrak bernilai miliaran rupiah hanya karena kelalaian sinkronisasi dokumen hukum. Tenggat waktu pembaruan sistem perizinan nasional sudah di depan mata.

Pastikan klausul kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar perseroan Anda telah dikonstruksikan dengan fleksibilitas tinggi agar kebal terhadap perubahan regulasi (future-proof).

Lindungi keberlangsungan operasional logistik perseroan Anda. Untuk Legal Audit menyeluruh dan mitigasi risiko pencabutan izin, segera diskusikan bersama BP Lawyers melalui tombol di bawah ini. 

Penulis: Lita Paromita Siregar

Editor: Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.