Hak-Hak yang Harus Didapat Pekerja Rumah Tangga (ART)

Hak-Hak yang Harus Didapat Pekerja Rumah Tangga (ART)

Hak-Hak yang Harus Didapat Pekerja Rumah Tangga (ART)

”Sama seperti pekerja lainnya, pekerja rumah tangga juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi.”

Pekerja rumah tangga atau lebih dikenal sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), merupakan orang-orang yang memiliki peran krusial dalam membantu keluarga-keluarga di Indonesia untuk menjaga kebersihan dan keteraturan rumah tangga. 

Isu mengenai perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia sebenarnya sudah ada selama bertahun-tahun.

Apabila pekerja rumah tangga dipandang di mata hukum sebagai pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 6/2023), pekerja rumah tangga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, sama seperti pekerja yang bekerja di sektor lainnya.

Secara praktik, banyak pekerja rumah tangga yang tidak mendapatkan hak-hak seperti pekerja yang bekerja di sektor lainnya karena satu dan lain hal.

Baca juga: Perusahaan Wajib untuk Lapor Lowongan Kerja menurut Peraturan Terbaru 2023

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengatur khusus mengenai ketentuan pekerja rumah tangga dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker 2/2015). Namun, peraturan tersebut dirasa masih belum dapat mengakomodir hak-hak yang harus didapat oleh pekerja rumah tangga. 

Dikutip dari Tempo.co (6/8/2023), pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sudah hampir mencapai dua dekade dan tidak kunjung disahkan. Hal ini pun dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk, seperti pekerja rumah tangga yang tidak mendapatkan perlindungan hukum secara patut di Indonesia.

Sambil menunggu RUU PPRT disahkan, bagaimana hukum Indonesia saat ini mengatur mengenai pekerja rumah tangga dan hak-haknya?

Baca juga: Hak Pekerja Harian Lepas (Freelancer) pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

Definisi Pekerja Rumah Tangga (ART)

Pekerja rumah tangga didefinisikan sebagai orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 1 Permenaker 2/2015).

Adapun syarat pekerja rumah tangga menurut Pasal 4 Permenaker 2/2015, yaitu:

  1. Memiliki dokumen identitas diri;
  2. Berusia minimal 18 tahun; dan
  3. Mendapat izin dari suami/istri bagi pekerja rumah tangga yang sudah berkeluarga.

Baca juga: Apakah Perusahaan Wajib Memberikan Kompensasi untuk Pekerja PKWT yang Melakukan Fraud?

Perjanjian Kerja

Dalam hal mempekerjakan pekerja rumah tangga, pemberi kerja wajib untuk membuat perjanjian kerja.

Berdasarkan Pasal 5 Permenaker 2/2015, diatur bahwa pengguna (pemberi kerja) dan pekerja rumah tangga wajib membuat perjanjian kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Selain itu, juga harus diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau dengan sebutan lain.

Pasal 6 Permenaker 2/2015 mengatur perjanjian kerja antara pengguna dan pekerja rumah tangga, yang sekurang-kurangnya memuat:

  1. Identitas para pihak;
  2. Hak dan kewajiban para pihak;
  3. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; dan
  4. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.

Perjanjian kerja berlaku untuk jangka waktu 2 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Baca juga: Jangan Sampai Salah, Ini Perbedaan Peraturan Perusahaan dengan Perjanjian Kerja Bersama

Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga

Adapun hak-hak yang harus didapat oleh pekerja rumah tangga adalah sebagai berikut (Pasal 7 Permenaker 2/2015):

  1. Memperoleh informasi mengenai pengguna (pemberi kerja);
  2. Mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya;
  3. Mendapatkan upah sesuai perjanjian kerja;
  4. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
  5. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
  6. Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
  7. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
  8. Mendapatkan tunjangan hari raya; dan
  9. Berkomunikasi dengan keluarganya.

Baca juga: Pemenuhan Hak Karyawan Kontrak yang Tidak Diperpanjang oleh Perusahaan

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan di atas, pemerintah telah melakukan RUU PPRT sebagai salah satu upaya untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga, akan tetapi hingga saat ini RUU PPRT belum disahkan menjadi undang-undang.

Dikutip dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), beberapa latar belakang penyusunan RUU PPRT adalah sebagai berikut:

  1. Pekerja rumah tangga merupakan pekerjaan yang memiliki karakteristik yang unik dan spesifik (waktu kerja, tempat kerja, dan hubungan kerja).
  2. Karakteristik yang unik dan spesifik tersebut menjadikan pekerja rumah tangga rentan terhadap berbagai permasalahan yang dapat merugikan baik pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja.

Sedangkan, sasaran yang ingin diwujudkan dari RUU PPRT adalah sebagai berikut:

  1. Peran pekerja rumah tangga yang pada awalnya hanya bersifat membantu pekerjaan rumah tangga pada akhirnya bergeser menjadi pelaku utama.
  2. Masalah mendasar yang menyangkut rekrutmen dan penempatan, serta pelatihan dan pembinaan yang kurang memadai.
  3. Perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia sangat dibutuhkan sehingga terdapat kepastian hukum. Selain itu, dengan pengaturan tersebut pekerja rumah tangga akan mempunyai posisi yang jelas dalam hubungan kerja dan terlindungi hak-haknya.

Perusahaan Anda bergerak di bidang rekrutmen pekerja atau sedang melakukan rekrutmen pekerja di Indonesia?

BP Lawyers berpengalaman dalam membantu perusahaan untuk memberikan konsultasi mengenai jenis-jenis pekerja berdasarkan hukum Indonesia. Silakan hubungi kami melalui 082112341235 atau ask@bplawyers.co.id. 

Penulis: Tim Edukasi dan Publikasi BP Lawyers dan Genies Wisnu Pradana

Editor: Tim Edukasi dan Publikasi BP Lawyers dan Bidari Aufa Sinarizqi