
Apakah Merek dapat Dijadikan Harta Pailit? Cek Faktanya
”Merek termasuk hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan harta pailit.”
Dalam keberlangsungan dunia bisnis, risiko keadaan pailit tidak dapat dihindari. Hal tersebut dapat terjadi akibat perusahaan sudah tidak mampu untuk melunasi utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh para kreditur.
Kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004). Terhadap perusahaan (debitur) yang telah dinyatakan pailit, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap aset milik debitur.
Berdasarkan Pasal 21 UU 37/2004, dijelaskan bahwa harta milik debitur, dalam hal ini harta pailit, meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
Merek dapat digolongkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan hak eksklusif bagi pemiliknya.
Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah merek sebagai aset yang tidak berwujud termasuk harta perusahaan yang dipailitkan?
Terkait merek yang bisa dijadikan harta pailit dapat dilihat pada contoh kasus berikut.
Pada tahun 2017, PT Nyonya Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang melalui Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.
Hal ini lantaran perusahaan telah gagal membayar kewajiban utangnya pada kreditur. Pada kasus ini, terdapat aset merek dagang yang dijaminkan pada bank.
Kurator kepailitan PT Nyonya Meneer melakukan perpanjangan merek dagang dan melelang kepada calon investor sebagai bentuk pelunasan atas utang-utang PT Nyonya Meneer.
Lantas, bagaimana penjelasan terkait merek yang dapat digunakan untuk melunasi utang, simak penjelasan artikel berikut!
Baca juga: Merek Jadi Rebutan, Bagaimana Solusi Hukumnya?
Penggolongan Merek sebagai Harta Pailit
Harta pailit diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menjelaskan bahwa:
“Harta pailit meliputi seluruh kebendaan si berutang (debitur), baik itu yang bergerak maupun tidak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di hari mendatang, tetap menjadi tanggungan untuk segala perikatan”.
Benda adalah tiap barang ataupun hak yang dikuasai oleh hak milik (Pasal 499 KUH Perdata). Sedangkan golongan benda dibagi menjadi dua, yaitu benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUH Perdata).
Merek adalah bagian dari HKI yang hak kepemilikan ditentukan oleh hukum kebendaan. Dalam KUH Perdata, HKI merupakan bagian dari aset perorangan, kelompok, ataupun badan hukum yang mempunyai nilai dapat dikategorikan sebagai benda bergerak karena dapat dialihkan dan benda tidak berwujud (intangible asset).
Merek digolongkan sebagai benda tidak berwujud karena merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek.
Dapat disimpulkan bahwa merek merupakan aset perusahaan tidak berwujud, sehingga dapat dijadikan harta pailit. Dengan syarat, merek tersebut harus memiliki nilai ekonomi.
Baca juga: Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan Utang, Bagaimana Ketentuannya?
Syarat Merek Dapat Dijadikan Harta Pailit
Terdapat beberapa ketentuan jika merek dijadikan harta pailit perusahaan, yaitu sebagai berikut:
- Merek harus didaftarkan secara sah oleh dan atas nama perusahaan. Dalam hal merek yang digunakan perusahaan bukan atas nama perusahaan itu sendiri, maka tentu tidak dapat dijadikan sebagai harta pailit perusahaan.
- Merek memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai. Merek haruslah sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia. Penentuan nilai suatu merek ditentukan dari merek sudah dilisensikan dan terdaftar. Di samping itu, dengan melihat valuasi berdasarkan aktiva neraca pada penjualan produk.
BP Lawyers Counselors at Law memiliki advokat dan kurator yang berpengalaman dalam menangani kepailitan.
Apabila hendak mengurus kepailitan, silakan hubungi kami melalui email ask@bplawyers.co.id atau 082112341235.
Penulis: Genies Wisnu Pradana
Artikel ini telah mendapatkan persetujuan untuk dipublikasikan oleh Sekar Ayu Primandani, Partner BP Lawyers Counselors at Law.
Our Newsletter
Our newsletter is personally written and sent out about once a month. It's not the least bit annoying or spammy.
We promise.