BP Lawyers – Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Lebih lanjut, Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bertolak dari dua pasal, maka konstitusi telah melindungi hak warga negara dalam bekerja dan mendapatkan pekerjaan demi kesejahteraan hidup masig-masing warga negara. Dalam hal ini, seorang freelancer termasuk di dalamnya.

Apa itu freelancer?

Freelancer merupakan pekerja/buruh yang tidak terikat kontrak kerja dengan perusahaan dan melakukan pekerjaan atas dasar kesepakatan, baik kesepakataan waktu maupun kesepakatan hasil. Dalam tatanan bahasa Indonesia, Freelancer disebut sebagai pekerja lepas/pekerja harian lepas.

Bukti bahwa secara hukum seorang freelancer dilindungi bisa dilihat pada pasal 10 Kepmen No. 100 Tahun 2004. Dalam pada ini, pekerjaan freelance dibagi menjadi dua jenis yakni:

  1. Freelance berdasarkan satuan hasil. Merupakan jenis pekerjaan yang mana seorang freelancer yang berkeahlian atau memiliki profesi tertentu menawarkan profesi dan keahliannya sebagai jasa dan dibayar secara mandiri atas hasil kerjanya. Jenis ini umumnya akanlangsung berakhir hubungan kerja setelah hasil kerja dibayar oleh pemesan jasa. Untuk diketahui, sekarang sangat banyak pekerjaan freelance yang beerasal darikategori ini seperti penerjemah, penulis lepas, pengisi konten blog hingga desainer grafis.
  2. Freelance berdasarkan satuan waktu. Merupakan jenis pekerjaan yang mana seorang freelancer bekerja pada suatu perusahaan dan dibayar sesuai jumlah kehadiran. Contoh kategori ini adalah sales marketing.

Perlindungan hukum terhadap pekerja freelance tidak tercantumkan secara eksplisit dalam UU Ketenagakerjaan, namun demikian perlindungan hukum terhadapnya termaktub di dalam jaminan hukum terhadap buruh/tenaga kerja.

Perjanjian Kerja Freelancer

Seorang pekerja harian lepas harus memahami bahwa menyangkut persyaratan kerja freelance diatur dalam Kepmen No. 100 Tahun 2004. Pasal 10 s.d Pasal 12 mengatur mengenai persyaratan yang mana harus memuat:

  1. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran
  2. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan
  3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tentu (PKWTT).

Perjanjian kerja yang dimaksud harus dibuat secara tertulis  dengan memuat sekurangnya:

  • Nama dan alamaat pemberi kerja
  • Nama pekerja freeelance
  • Jenis pekerjaan
  • Besaran upah
  • Hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Adapun hak dari pekerja harian lepas meliputi:

  • Perlindungan dan keselamatan
  • Kesehatan
  • Kesusilaan
  • Pemeliharaan moril.

Dengan adanya peraturan di atas, maka baik pekerja lepas maupun pemberi kerja harus patuh sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak saling dilanggar.

Freelancer mendapatkan THR?

Tidak ada peraturan bahwa jenis pekerja harian lepas mendapatkan THR dari perusahaan. Adapun alasannya karena tidak adanya kontrak kerja. Selain itu, pekerjaan freelance yang berdasarkan satuan hasil akan selesai kapan pun setelah pekerja menyetorkan hasil kerja dan mendapatkan upah.

Namun demikian, pada ketentuan mengenai pekerja/buruh freelance yang sudah bekerja lebih dari 21 hari berturut-turut selama 3 bulan bisa menjadi pekerja/buruh dengan perjanjian kerja PKWTT maka pekerja tersebut akan mendapatkan THR setelah resmi menyandang status pekerja PKWTT yang dimaksud.

Baca Juga: Kerja Minimal 1 Bulan Berhak Dapat THR (2021) 

BPLawyers akan terus memberikan update kepada Anda sehubungan dengan isu ketenagakerjaan. Jika Anda ingin berkonsultasi dengan kami mengenai pembuatan perjanjian kerja atau isu ketenagakerjaan lainnya, Anda dapat menghubungi Kami di 082112341235 atau ask@bplawyers.co.id.