Dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6.HK.04/IV/2021 bisa dilihat ketentuan mengenai karyawan yang sudah bekerja minimal sebulan secara terus menerus memiliki hak untuk mendapatkan THR dari perusahaan. Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan pun mengingatkan hal yang sama kepada perusahaan untuk membayarkan THR termasuk kepada pekerja/buruh yang sudah bekerja terus-menerus minimal sebulan. Menyangkut hal ini, baik buruh/pekerja yang memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun yang memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) mempunya hak yang sama.

Jenis Kelompok Buruh/Pekerja yang Bisa Mendapatkan THR

THR merupakan pembayaran non upah dari perusahaan kepada buruh/pekerjanya dalam rangka perayaan hari raya keagamaan. Kewajiban perusahaan tersebut, menurut edaran di atas harus diberikan kepada buruh/pekerja paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya atau dalam hal ini Lebaran.

Terdapat 4 jenis pekerja/buruh yang berhak mendapatkan THR menurut ketentuan yang berlaku yakni:

  1. Pekerja/buruh PKWT. Yaitu kelompok buruh dan pekerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kepada suatu perusahaan. Biasanya kelompok ini disebut pula sebagai pekerja kontrak yang mana kontrak kerja dengan perusahaan maksimum selama 3 tahun. Selain itu, pekerja outsourcing pun masuk dalam kelompok ini. Buruh dari kelompok ini yang telah bekerja dengan minimal selama sebulan tanpa putus berhak mendapatkan THR.
  2. Pekerja/buruh PKWTT. Yaitu kelompok buruh dan pekerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu. Biasanya kelompok ini disebut sebagai pekerja tetap yang bekerja pada lembaga tanpa kontrak waktu tertentu. Sama halnya dengan kelompok sebelumnya, buruh PKWTT yang sudah bekerja minimal sebulan tanpa putus sudah berhak mendapatkan THR.
  3. Pekerja/buruh PKWTT yang di-PHK sejak H-30 sebelum Lebaran. Pekerja tetap (PKWTT) yang mengalami PHK masih memiliki hak mendapatkan THR jika mengalami PHK dalam masa 30 hari sebelum hari raya lebaran. Hak ini tidak dimiliki oleh pekerja kontrak ataau PKWT.
  4. Pekerja/buruh yang dipindahkerjakan apabila belum mendapatkan THR di perusahaan semula. Ini berlaku jika pekerja/buruh bersangkutan memiliki status sebagai pekerja dengan masa kerja berlanjutan di perusahaan yang baru.

Dari kelompok pekerja di atas, maka pekerja magang tidak masuk kriteria. Pekerja magang tidak mempunyai hak mendapatkan THR sebagai kontrak antara pekerja dengan perusahaan merupakan kontrak magang bukan kontrak kerja.

Kewajiban perusahaan

Dari edaran, ditegaskan bahwa Perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja. Menaker, Ida Fauziyah mengatakan bahwa jika ada perusahaan yang tidak membayar THR maka perusahaan bersangkutan bisa dikenai denda atau sanksi administratif. Sementara itu, bagi perusahaan yang terkendala dan belum sangggup membayar pada H-7 maka atas kesepakatan bersama antara pengusaha dengan buruh pembayaran THR bisa diperpanjang maksimal hingga H-1.

Sanksi dan denda kepada perusahaan yang tidak membayar THR berupa:

  • Jika perusahaan tidak membayar berdasarkan ketentuan waktu yang ditentukan maka akan didenda sebesar 5% dari nilai THR
  • Kepada perusahaan yang tidak membayar THR berdasarkan ketentuan waktu maka sanksinya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan perusahaan, penghetian alat produksi sebagian atau seluruh, dan hingga pembekuan kegiatan usaha.

Perhitungan besaran THR

Perhitungan besaran THR 2021 merujuk pada peraturan THR Keagamaan yakni:

  1. Sebesar 1 bulan upah bagi pekerja dan buruh yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara terus menerus tanpa putus.
  2. Perhitungan secara proporsional bagi pekerja dan buruh yang memiliki masa kerja minimal sebulan dan kurang dari 12 bulan.

Perhitungan di atas berlaku pula bagi pekerja yang mengalami PHK sesuai ketentuan yakni H-30 sebelum Hari H lebaran.