Dilarang Dagang di Trotoar, PKL Tanah Abang Tolak Putusan MASepanjang pinggir jalan umum yang ramai sering dijumpai pedagang kaki lima yang berjualan. Adanya pedagang pedagang tersebut tak sedikit mengganggu fasilitas dan akses jalan yang berlangsung pada tempat tersebut. Hal ini juga sangat merugikan bagi pengguna jalan serta dapat merusak fasilitas yang ada pada kawasan tersebut. Tempat berdagang di sepanjang jalan hendaknya diberlakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku demi ketertiban Kawasan jalan tersebut.

Ada juga beberapa jalan yang dapat diperuntukkan kepada pedagang yang memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku. Aturan berdagang di pinggir jalan atau trotoar sesuai dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan darana jaringan pejalan kaki di Kawasan perkotaan. Pasalnya boleh berjualan pada trotoar dengan tertib dan formal jika trotoar memiliki lebar lebih dari 5 meter. Hal ini agar tidak mengganggu aktifitas pengguna jalan sekitarnya.

Selain berguna untuk pengguna jalan kaki, trotor juga memiliki fungsi lain seperti pemanfaatan fungsi social dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, serta jalur hijau yang tercantum pada pasal 13 Ayat 2 Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014. Jadi penggunaan pinggir jalan untu berdagang juga dapat diterapkan dengan syarat dan ketentuan berlaku yang tidak mengganggu fungsi utama atau trotoar.

Namun, jika pedagang yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku maka pemerintah dapat menertibkan dan berhak memberi teguran serta penyitaan terhadap pedagang yang melanggar aturan. Untuk itu perlu diketahui juga bahwa ketertiban dan keamanan fasilitas umum harus diutamakan.