Maksud dari THR sampai saat ini belum mengalami perubahan yakni Tunjangan Hari Raya yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, buruh dan pekerja berdasarkan ketentuan dan perhitungan yang ditetapkan pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan.

Pada tahun 2021, pembahasan mengenai kewajiban perusahaan untuk membayar THR Keagamaan sedikit banyak melihat pada kondisi perusahaan tersebut di tengah pandemi covid-19. Maka dari itu, artikel ini akan mengutip sebagian besar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor  M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Surat Edaran ini diberikankepada seluruh Gubernur di seluruh wilayah RI.

Dasar Hukum

Ketentuan terkait THR Lebaran tahun 2021 terdapat dalam:

  1. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2006 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka THR Keagamaan merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh pengusaha kepada buruh dan pekerja di perusahaannya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2006 di atas, pemberian THR dari Pengusaha kepada Buruh/Pekerja dilakukan dengan memperhatikan poin-poin berikut:

  1. THR Keagamaan diberikan kepada:
    • Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih
    • Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
  2. Besaran THR Keagamaan diberikan dengan ketentuan:
    • Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah
    • Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: (masa kerja /12 bulan ) x 1 bulan upah.
    • Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut:
      • Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan
      • Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
  3. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Keringanan Bagi Perusahaan Yang Terdampak Pandemi

Meskipun THR adalah wajib sifatnya bagi perusahaan untuk memberikannya kepada buruh dan pekerja, tetapi pemerintah memberikan keringanan terhadap perusahaan terdampak pandemi. Keringanan tersebut jika perusahaan belum mampu membayar THR, maka Gubernur dan Walikota/Bupati perlu mengambil langkah-langkah berikut ini:

  • Mewajibkan pengusaha bersangkutan untuk berdialog secara kekeluargaan dengan para pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan. Adapun kesepakatan dilakukan secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayarkan sebelum hari raya keagamaan tahun 2021.
  • Meminta bukti kepada pengusaha bahwa perusahaan tidak mampu membayar THR secara tepat waktu melalui laporan keuangan perusahaan yang transparan.
  • Memastikan kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR Keagamaan sekaligus tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh untuk melaporkan hasil kesepakatan kepada kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 haris sebelum hari raya keagamaan.

Berdasarkan poin-poin di atas, keringanan yang dimaksud tidak untuk meniadakan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang sedang terdampak covid-19. Melainkan memberikan solusi berupa kesepakatan bersama antara pengusaha dengan pekerja/buruh menyangkut waktu pembayaran.

Baca Juga: praktik saham atas tunjuk apakah boleh seorang wni menjadi nominee? 

 

BPLawyers akan terus memberikan update kepada Anda sehubungan dengan isu ketenagakerjaan. Jika Anda ingin berkonsultasi dengan kami mengenai pembuatan perjanjian kerja atau isu ketenagakerjaan lainnya, Anda dapat menghubungi Kami di 082112341235 atau ask@bplawyers.co.id.