Skip to content
Ketentuan Pendaftaran Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di OJK

Ketentuan Pendaftaran Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di OJK

Perkembangan teknologi diikuti dengan semakin bertambahnya pelaku usaha sektor keuangan yang menjalankan kegiatannya melalui teknologi. Hal tersebut menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan beberapa aturan terkait pendaftaran dan pengawasan sektor usaha di bidang jasa keuangan.

Sejak disahkannya Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau sering disebut Fintech, menyebabkan pertumbuhan penyelenggara Fintech semakin pesat. Hal tersebut menyebabkan pada akhir bulan Februari 2020 OJK menerapkan moratorium atau pemberhentian sementara pendaftaran Fintech selama enam bulan ke depan.

Namun, Fintech bukan satu-satunya jasa keuangan berbasis teknologi yang memerlukan izin penyelenggaraan atau pendaftaran di OJK. Melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/2018), OJK berwenang untuk mengawasi pelaku usaha kegiatan Inovasi Kuangan Digital. Namun seringkali timbul pertanyaan, apa yang membedakan Fintech dengan Inovasi Keuangan Digital? Dari segi peraturan, dalam POJK tentang Fintech, tidak mengenal yang namanya Regulatory Sandbox, namun dalam POJK IKD, Regulatory Sandbox merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha.

Selain itu, yang ditekankan oleh OJK dalam pengawasan dan pengaturan terkait IKD adalah bersifat inovatif dan berorientasi ke depan. Hal tersebut selaras dengan definisi IKD yang disebutkan dalam POJK 13/2018 yakni aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Kriteria IKD

Sebelum melakukan pendaftaran sebagai penyelenggara IKD, hal yang harus diperhatikan pertama kali oleh pelaku usaha adalah apakah produk jasa keuangannya telah memenuhi kriteria IKD atau belum. Adapun yang termasuk kriteria IKD menurut Pasal 4 POJK 13/2018 adalah sebagai berikut:

  1. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
  2. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;
  3. mendukung inklusi dan literasi keuangan;
  4. bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
  5. dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
  6. menggunakan pendekatan kolaboratif; dan
  7. memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

Pelaku Usaha yang Wajib Terdaftar sebagai Penyelenggara IKD

Pelaku usaha jasa keuangan yang telah memenuhi kriteria IKD sebagaimana tersebut di atas, wajib untuk mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara IKD apabila bidang usaha jasa keuangannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. penyelesaian transaksi;
  2. penghimpunan modal;
  3. pengelolaan investasi;
  4. penghimpunan dan penyaluran dana;
  5. perasuransian;
  6. pendukung pasar;
  7. pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau
  8. aktivitas jasa keuangan lainnya.

Persyaratan Pencatatan sebagai Penyelenggara IKD

Dalam POJK 13/2018 disebutkan dokumen yang harus dilampirkan ketika melakukan pendaftaran IKD adalah sebagai berikut:

  1. salinan akta pendirian badan hukum Penyelenggara;
  2. identitas kelengkapan data pengurus;
  3. penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk;
  4. data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan IKD; dan
  5. rencana bisnis.

Prosedur Pencatatan IKD

Pemohon mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan formulir yang disediakan dan melampirkan dokumen yang tersebut di atas melalui link https://dbpt.ojk.go.id/. Selanjutnya OJK akan menyelenggarakan Regulatory Sandbox untuk memastikan bahwa IKD telah sesuai dengan kriteria yang diatur. Adapun penetapan dari OJK yang menyatakan bahwa penyelenggara dapat diuji coba dalam Regulatory Sandbox adalah telah memenuhi persyaratan minimal berikut:

  1. tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan;
  2. merupakan bisnis model yang baru;
  3. memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
  4. terdaftar di asosiasi Penyelenggara; dan
  5. kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Penyelenggaraan Regulatory Sandbox

Regulatory Sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara. Regulatory sandbox dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan apabila diperlukan. Selama pelaksanaan Regulatory Sandbox penyelenggara wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. memberitahukan setiap perubahan IKD yang dimiliki;
  2. berkomitmen untuk membuka setiap informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Regulatory Sandbox;
  3. mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan bisnis sektor jasa keuangan;
  4. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas atau kementerian/lembaga lain; dan
  5. berkolaborasi dengan Lembaga Jasa Keuangan atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Setelah pelaksanaan Regulatory Sandbox, maka perusahaan akan mendapat status direkomendasikan, perbaikan atau tidak direkomendasikan. Apabila penyelenggara mendapat status direkomendasikan, maka OJK memberikan rekomendasi pendaftaran sesuai dengan aktivitas usaha dari Penyelenggara. Apabila status yang diperoleh adalah perbaikan, maka diberikan waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal penetapan status. Namun, apabila status yang diberikan adalah tidak direkomendasikan, maka penyelenggara tidak dapat kembali mendaftarkan IKD yang sama dan dikeluarkan dari catatan penyelenggara IKD.

Pendaftaran IKD

Penyelenggara yang berstatus direkomendasikan berhak mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Pendaftaran kepada OJK dilakukan maksimal 6 bulan setelah status diperoleh. Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat tanda bukti terdaftar bagi Penyelenggara yang telah menyelesaikan proses pendaftaran.

 

Author: Andi Akhirah Khairunnisa

 

Baca Juga : Mendirikan Equity Crowdfunding? Perhatikan Syarat-Syarat Berikut

Leave a Comment