Skip to content
Akibat Hukum Jika Harta Pailit Tidak Cukup untuk Membayar Biaya Kepailitan

Akibat Hukum Jika Harta Pailit Tidak Cukup untuk Membayar Biaya Kepailitan

Akibat Hukum Jika Harta Pailit Tidak Cukup untuk Membayar Biaya Kepailitan

Kepailitan atau yang biasa disebut sebagai bangkrut oleh masyarakat awam adalah suatu keadaan di mana debitor (si berutang) tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya kepada kreditur (si berpiutang). Dengan dinyatakannya pailit terhadap debitor, maka seluruh harta yang dimilikinya akan menjadi harta pailit yang digunakan untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Namun, bagaimakah jika harta debitor tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan? Simak ulasan di bawah ini untuk pemahaman lebih lanjut. 

Akibat Hukum Kepailitan 

Dengan dijatuhkannya putusan pernyataan pailit baik itu yang diajukan oleh debitor, kreditor atau pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan dalam UU No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU PKPU”), maka sejak tanggal dibacakannya putusan pailit, Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Pengurusan harta kekayaan debitor pailit beralih kepada kurator yang diawasi oleh hakim pengawas. Sehingga segala tindakan yang mempengaruhi harta pailit baik itu merugikan atau menguntungkan harus dilakukan atas persetujuan kurator. Hal ini tentunya dilakukan tidak lain untuk kepentingan kreditor agar dapat terpenuhi haknya. Namun, menurut pasal 22 UU PKPU terdapat harta-harta yang dikecualikan sehingga tidak masuk ke dalam harta pailit, berikut adalah harta yang tetap dapat dikuasai debitor:

  1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
  2. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau 
  3. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. 

Bagaimanakah Jika tidak Terdapat Cukup Harta untuk Membayar Biaya Kepailitan?

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU PKPU, setelah dijatuhkan pernyataan pailit haruslah diangkat seorang kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta hakim pengawas yang ditunjuk pengadilan guna mengawasi kegiatan pengurusan dan pemberesan. Namun, jika dalam proses pemberesan tersebut diketahui bahwa biaya pemberesan lebih besar dari harta yang dimiliki debitor, maka putusan pernyataan pailit dapat dicabut. Berdasarkan Pasal 18 UU PKPU, pencabutan putusan pailit ini dilakukan oleh Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dengan mendengar keterangan panitia kreditor sementara (jika ada), dan setelah memanggil dengan sah atau mendengar keterangan Debitor. Putusan pencabutan pernyataan pailit ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta paling sedikit dua surat kabar harian. Dalam putusan tersebut ditetapkan pula oleh hakim jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang harus dibayar oleh Debitor. Terhadap penetapan biaya ini tidak dapat dilakukan upaya hukum dan pembayarannya harus didahulukan dari semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. 

Baca juga: Penanganan Perkara Pailit Dalam Hal Perjanjian Memuat Klausul Arbitrase

Akibat Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit bagi Perseroan Terbatas 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT), Pembubaran Perseroan terjadi apabila:

  1. berdasarkan keputusan RUPS;
  2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telahberakhir; 
  3. berdasarkan penetapan pengadilan;
  4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  5. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  6. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, dicabutnya putusan pailit sebagai akibat kurangnya harta untuk membayar biaya kepailitan membawa konsekuensi dibubarkannya suatu perseroan. Dalam hal perseroan dibubarkan, dalam pasal selanjutnya ditentukan bahwa suatu pembubaran wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Selama proses pembubaran ini perseroan masih tetap memiliki status sebagai badan hukum sampai dengan selesainya proses likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. 

Upaya Hukum terhadap Putusan Pencabutan Pailit

Terhadap Putusan pencabutan pernyataan pailit, UU PKPU melalui pasal 19 ayat (2) membuka upaya hukum bagi para pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dengan mengajukan Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai pengajuan upaya hukum kasasi ini sama dengan ketentuan mengenai pengajuan kasasi terhadap putusan pernyataan pailit dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU PKPU, yaitu :

  1. Diajukan paling lambat delapan hari setelah tanggal putusan pencabutan pailit diucapkan
  2. Permohonan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. 
  3. Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan

Dapatkah Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit baru terhadap perkara yang telah Dicabut Pernyataan Pailitnya?

Terhadap perkara yang putusan pernyataan pailitnya dicabut oleh pengadilan karena tidak ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan, menurut Pasal 19 ayat (3) UU PKPU setelah putusan pencabutan pernyataaan pailit diucapkan, dapat juga diajukan permohonan pernyataan pailit kembali, namun dengan syarat pemohon atau debitor harus membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan. Dengan demikian tidak ada larangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit lagi terhadap perkara yang putusan pernyataan pailitnya dicabut namun dengan catatan pemohon harus membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.

Author : Kintan Ayunindya
Editor : Hasyry Agustin

Baca juga: Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit

 

Ingin lebih jauh berkonsultasi mengenai kepailitan? silahkan menghubungi kami:

E: ask@bplawyers.co.id

H: +62821 1234 1235

Leave a Comment