Skip to content
Syarat & Prosedur Pendirian Kantor Perwakilan Konstruksi & BUJKA

Kupas Tuntas Izin Terbaru Pendirian Kantor Perwakilan Konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia.

Giatnya pembangunan yang dilakukan pemerintah demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur turut berkontribusi bagi pesatnya perkembangan Industri jasa konstruksi di Indonesia. Proyek-proyek infrastruktur seperti sekolah, gedung pemerintahan, sarana transportasi, layanan kesehatan, hingga jalan raya maupun tol telah secara nyata menggerakkan aktivitas sosial ekonomi Indonesia yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jasa konstruksi juga berperan untuk mendukung tumbuh kembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas. Alhasil, sektor konstruksi menjadi salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional.

Akan tetapi, kegiatan pembangunan yang tengah dilakukan oleh pemerintah ini tentunya tidak lepas dari adanya berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama yang kerap dihadapi dalam melakukan pembangunan adalah masalah pembiayaan. Keterbatasan APBN yang dimiliki pemerintah menjadi salah satu penghambat program percepatan pembangunan yang tengah dilaksanakan. Berdasarkan Rencana Jangka Menengah Nasional (“RPJMN”) 2015-2019, total kebutuhan biaya infrastruktur Indonesia adalah Rp5.000 triliun. Sementara APBN sendiri hanya mampu membiayai 8,7 persen dari total kebutuhan sektor infrastruktur tersebut dan kontribusi BUMN maupun Badan Usaha Nasional lainnya juga belum mampu untuk menutup seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam proyek infrastruktur. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian membuka peluang bagi pihak asing untuk berinvestasi di sektor jasa konstruksi. Akibat dibukanya peluang investasi ini muncullah berbagai Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing di Indonesia (“BUJK PMA”). Walaupun pemerintah membuka peluang kontribusi asing di bidang jasa konstruksi, Kantor Perwakilan maupun BUJK PMA ini tidaklah secara bebas dapat langsung didirikan di Indonesia. Ada izin serta persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan pendirian. Berikut ini adalah proses perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Landasan Hukum

  1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP No. 24/2018”)
  3. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 22/SE/M/2019 (“SE Menteri PUPR No. 22/2019”)

Bahwa Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2019 (“Permen PUPR No. 09/2019”). Namun karena peraturan tersebut telah dicabut dan belum ada peraturan baru yang menggantikan, maka untuk mengisi kekosongan hukum sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai Omnibus Law, ditetapkanlah Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing melalui Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/SE/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

 

Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”), yang dimaksud jasa konsultasi konstruksi adalah layanan kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sementara pekerjaan konstruksi adalah layanan kegiatan konstruksi yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Di Indonesia, penyelenggaraan kegiatan usaha jasa konstruksi dilakukan oleh badan usaha jasa konstruksi (“BUJK”). BUJK yang beroperasi di Indonesia ini ada 2 (dua) macam yaitu, Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (“BUJKN”) yang terdiri atas BUMN, BUMD, atau BUMS yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (“BUJKA”) yang dapat berupa BUJK Penanaman Modal Asing atau Kantor Perwakilan Asing.

Pengertian BUJKA

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha yang berdomisili di negara asal yang membuka:

  1. Kantor Perwakilan BUJKA, yaitu Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disebut Kantor Perwakilan BUJKA adalah kantor yang ditunjuk oleh BUJKA di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia; dan/atau
  2. BUJKA Berbadan Hukum Indonesi/BUJK Penanaman Modal Asing, yaitu BUJK berbadan hukum perseroan terbatas yang dibentuk melalui kerja sama modal antara BUJKA dengan BUJKN.

 

Tahapan Perizinan  Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Setiap BUJKA yang ingin memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha. Adapun Izin usaha yang harus dimiliki oleh BUJKA yang ingin membuka kantor perwakilan adalah Izin Perwakilan. Izin ini mutlak dimiliki oleh BUJKA untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Berdasarkan ketentuan SE Menteri PUPR No. 22/2019, terdapat tiga jenis layanan perizinan untuk kantor Perwakilan BUJKA yang meliputi:

  1. Penerbitan baru;
  2. Perpanjangan; dan
  3. Pencabutan berdasarkan permohonan.

 

1. Tahapan Perizinan untuk Penerbitan Baru dan Perpanjangan

Permohonan untuk penerbitan baru wajib dilakukan oleh BUJKA sebelum melakukan kegiatan usahanya di Indonesia guna memperoleh NIB. Sementara permohonan perpanjangan pendaftaran dilakukan oleh BUJKA pemegang Izin Perwakilan yang akan habis masa berlakunya. Terhadap 2 (dua) permohonan ini, peraturan perundang-undangan menentukan bahwa pengajuannya dilakukan oleh Penanggung Jawab Badan Usaha (“PJBU”) selaku pimpinan melalui sistem Online Single Submission (“OSS”). Adapun tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk memperoleh penerbitan baru atau perpanjangan Izin Perwakilan adalah sebagai berikut:

  1. PJBU melakukan pendaftaran melalui sistem OSS.
  2. Penerbitan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen oleh Lembaga OSS.
    Penerbitan Izin Perwakilan ini dilakukan berdasarkan komitmen dengan mengisi data paling sedikit:

    1. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
    2. pernyataan pemenuhan komitmen.
  3. Pemenuhan komitmen.
    Pemenuhan komitmen untuk Izin Perwakilan dibuktikan dengan kepemilikan SBU dengan kualifikasi besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan komitmen tersebut disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Konstruksi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Izin Perwakilan berdasarkan komitmen diterbitkan oleh Lembaga OSS.
  4. Verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen Izin Perwakilan.
    Setelah pemenuhan komitmen disampaikan, Menteri membentuk tim teknis untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen. Verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen Izin Perwakilan dilakukan paling lama lima hari kerja terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap. Apabila hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen tersebut dinyatakan sesuai, maka Ketua Tim Teknis akan menyampaikan bukti pembuatan tagihan biaya Izin Perwakilan kepada pemohon dengan besaran biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Selain itu, Tim teknis juga akan menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.
  5. Pembayaran biaya Izin Perwakilan
    Setelah menerima bukti pembuatan tagihan, Pemohon Izin Perwakilan wajib melakukan pembayaran biaya Izin paling lambat tujuh hari kalender setelah bukti pembuatan tagihan diterbitkan dan menyampaikan bukti pembayaran kepada Ketua Tim Teknis.
  6. Penerbitan Izin Perwakilan yang efektif.
    Terakhir, Lembaga OSS kemudian menerbitkan Izin Perwakilan Efektif berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen yang disampaikan tim teknis.

Izin perwakilan efektif yang telah diberikan ini memiliki jangka waktu keberlakuan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang sebelum jangka waktu berakhir.

Pembatalan Izin Perwakilan Berdasarkan Komitmen

Lembaga OSS dapat melakukan pembatalan terhadap Izin Perwakilan Berdasarkan Komitmen yang telah diterbitkan dalam hal pemohon:

  1. Tidak memenuhi komitmen;
  2. Jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan; dan/atau
  3. Tidak melakukan pembayaran biaya.

 

2. Tahapan Permohonan Pencabutan Izin Perwakilan

Selain mengajukan permohonan penerbitan baru dan perpanjangan, pemohon juga dapat mengajukan permohonan pencabutan terhadap izin perkwakilan yang telah diterbitkan. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku terdiri atas:

  1. Pemohon mengajukan pencabutan Izin Perwakilan melalui sistem OSS
  2. Pemohon pencabutan Izin Perwakilan wajib melakukan pemenuhan kewajiban atas:
    1. Perpajakan
    2. pembayaran utang; dan
    3. komitmen dalam pelaksanaan Izin Perwakilan termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
  3. Pemohon pencabutan Izin Perwakilan melakukan pengisian data yang paling sedikit memuat:
    1. Nama Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
    2. Nomor Induk Berusaha;
    3. Rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
    4. Surat pernyataan telah memenuhi kewajiban
  4. Tim teknis kemudian melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima dan dinyatakan lengkap.
  5. Lembaga OSS kemudian melakukan pencabutan Izin Perwakilan setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi atas pemenuhan kewajiban yang disampaikan oleh tim teknis.

 

Tahapan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (“BUJK PMA”)

Sama halnya dengan pendirian kantor perwakilan, pendirian sebuah badan usaha jasa konstruksi penanaman modal asing di Indonesia juga membutuhkan izin. Adapun izin usaha yang harus dimiliki oleh BUJK PMA adalah Izin Usaha Penanaman Modal Asing (“Izin PMA”). Izin PMA ini nantinya berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam SE Menteri PUPR No. 22/2019, Jenis layanan perizinan untuk Izin PMA terdiri atas:

  1. penerbitan baru; dan
  2. pencabutan berdasarkan permohonan.

Hal ini tentunya sedikit berbeda dari yang diatur dalam Permen PUPR No. 09/2019 di mana selain penerbitan baru dan pencabutan izin berdasarkan permohonan, layanan perizinan PMA juga meliputi pergantian data.

1. Tahapan Perizinan untuk Penerbitan Baru Izin PMA

Tahapan permohonan penerbitan baru Izin PMA yang diatur dalam SE Menteri PUPR No. 22/2019 ini tidak mengalami perubahan dari ketentuan diatur sebelumnya dalam Permen PUPR No. 09/2019 dan tidak jauh berbeda pula dengan tahapan untuk memperoleh Izin Perwakilan. Di dalam SE Menteri PUPR No. 22/2019 ini disebutkan bahwa Pengajuan Izin PMA dilakukan oleh Penanggung Jawab Badan Usaha (“PJBU”) selaku pimpinan melalui sistem Online Single Submission (“OSS”) guna memperoleh NIB. Pengajuan ini penting dilakukan sebelum pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Adapun tahapan-tahapan yang harus ditempuh pelaku usaha untuk memperoleh penerbitan baru Izin PMA adalah sebagai berikut:

  1. PJBU melakukan pendaftaran melalui sistem OSS.
  2. Penerbitan Izin PMA berdasarkan komitmen oleh Lembaga OSS.
    Penerbitan Izin PMA ini dilakukan berdasarkan komitmen dengan mengisi data paling sedikit:

    1. besaran modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
    3. pernyataan pemenuhan komitmen.
  3. Pemenuhan komitmen
    Pemenuhan komitmen untuk Izin PMA dibuktikan dengan kepemilikan SBU dengan kualifikasi besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan komitmen tersebut disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Konstruksi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Izin PMA berdasarkan komitmen diterbitkan oleh Lembaga OSS.
  4. Verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen Izin PMA
    Setelah pemenuhan komitmen disampaikan, Menteri membentuk tim teknis untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen. Verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen Izin PMA dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap. Tim teknis juga wajib menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.
  5. Penerbitan Izin Perwakilan yang efektif.
    Lembaga OSS kemudian menerbitkan Izin PMA Efektif berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen yang disampaikan tim teknis.

Pembatalan Izin PMA Berdasarkan Komitmen

Lembaga OSS dapat melakukan pembatalan terhadap Izin PMA Berdasarkan Komitmen yang telah diterbitkan dalam hal pemohon:

  1. Tidak memenuhi komitmen;
  2. Jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan; dan/atau

 

2. Tahapan Permohonan Pencabutan Izin PMA

Selain mengajukan permohonan penerbitan baru, pelaku usaha juga dapat mengajukan permohonan pencabutan terhadap izin PMA yang telah diterbitkan. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha menurut ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:

  1. Pemohon mengajukan pencabutan Izin PMA melalui sistem OSS
  2. Pemohon pencabutan Izin PMA wajib melakukan pemenuhan kewajiban atas:
    1. Perpajakan
    2. pembayaran utang; dan
    3. komitmen dalam pelaksanaan Izin PMA termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
  3. Pemohon pencabutan Izin PMA melakukan pengisian data yang paling sedikit memuat:
    1. Nama Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
    2. Nomor Induk Berusaha;
    3. Rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
    4. Surat pernyataan telah memenuhi kewajiban
  4. Tim teknis kemudian melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban tersebut dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima dan dinyatakan lengkap.
  5. Lembaga OSS kemudian melakukan pencabutan Izin PMA setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi atas pemenuhan kewajiban yang disampaikan oleh tim teknis.

Author : Kintan Ayunindya

Editor : Hasyry Agustin

 

Ingin lebih jauh berkonsultasi mengenai topik ini? silahkan menghubungi kami:

E: ask@bplawyers.co.id

H: +62821 1234 1235

Leave a Comment