APAKAH MEREK TERDAFTAR YANG TIDAK DIGUNAKAN SECARA OTOMATIS DIHAPUSKAN?

 In HAKI

Salah satu kasus sengketa penghapusan merek ialah sengketa merek dagang IKEA

Maraknya pelanggaran terhadap merek terkenal mengakibatkan adanya kekhawatiran dari masyarakat internasional. Akhirnya, negara– negara berinisiatif untuk berkumpul dan berunding demi tercapainya kesepakatan dalam perjanjian internasional yang khusus memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

Perlindungan hukum yang dimaksud tertulis dalam pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Paris oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 15 Tahun 1997, maka pelanggaran terhadap merek dengan merek terkenal sebagai target untuk barang identik atau mirip (identical or similar goods) memperoleh perlindungan hukum berupa penolakan atau pembatalan pendaftaran merek, dan pelarangan penggunaan merek.

Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Di Indonesia sendiri penghapusan Merek terdaftar yang berlaku diatur dalam Bab XII mengenai Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek dari Pasal 72 sampai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).

Di dalam UU Merek ini, penghapusan merek bisa dilakukan oleh pemilik merek, prakarsa Menteri Hukum dan HAM maupun pihak ketiga yang berkepentingan.

Penghapusan merek atas prakarsa menteri dilakukan jika:

  1. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
  2. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
  3. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Sedangkan khusus untuk pihak ketiga yang berkepentingan, penghapusan merek dilakukan jika Merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian. Penghapusan ini dilakukan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan niaga. Demikian Pasal 74 ayat (1) UU Merek.

Selanjutnya Pasal 74 ayat (2) UU Merek mengecualikan tentang tidak digunakannya merek selama tiga tahun berturut-turut tersebut. Yaitu jika adanya:

  1. larangan impor;
  2. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
  3. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Sementara pembatalan merek dilakukan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan niaga terhadap pemegang merek.

Pasal 77 ayat (1) UU Merek menentukan bahwa gugatan pembatalan diajukan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, jangka waktu tersebut dapat tidak berlaku jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Preseden Kasus Merek IKEA

Salah satu kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia ialah sengketa merek dagang antara PT. Ratania Khatulistiwa dengan Inter Ikea System B.V. (IKEA Swedia). Kasus ini bermula dari gugatan PT. Ratania Khatulistiwa, perusahaan asal Surabaya yang mengajukan gugatan penghapusan permohonan pendaftaran merek dagang ‘IKEA’ milik Ikea Swedia untuk kelas barang jenis 2014 dan 2115.

Dalam gugatannya, PT. Ratania Khatulistiwa berdalih bahwa merek dagang milik Ikea Swedia tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya di Indonesia untuk kelas barang jenis 20 dan 21. Diketahui bahwa Ikea Swedia mendaftarkan merek dagang ‘IKEA’ untuk kelas barang jenis 20 pada tanggal 27 Oktober 2010, dan untuk kelas barang jenis 21 didaftarkan pada tanggal 09 Oktober 2006. Pengajuan gugatan yang dilakukan PT. Ratania Khatulistiwa didasari tujuan PT. Ratania Khatulistiwa untuk mendaftarkan merek dagang mereka yaitu ‘IKEA’ yang merupakan singkatan dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi” untuk jenis barang kelas 20 dan kelas 21.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) UU Merek yang mengatur bahwa:

”Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran dan jika merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dimohonkan permohonannya.”

Alasan PT. Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan yaitu karena merek “IKEA” tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya di Indonesia sehingga hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) di atas, dan dari dasar pertimbangan tersebut maka Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 memutuskan mengabulkan gugatan PT. Ratania Khatulistiwa untuk menghapus merek dagang “IKEA” milik Inter Ikea System, B.V. dari Daftar Umum Merek dan mengabulkan permohonan pendaftaran merek dagang ‘ikea’ milik PT. Ratania Khatulistiwa.

Namun, salah satu Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda). Menurutnya, keberatan kasasi dapat dibenarkan, (putusan) Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum. Yakni, Pemohon Kasasi/Tergugat membuktikan dalilnya bahwa merek IKEA tergugat telah didaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus diliindungi serta tidak terdapat alasan untuk dihapus. Sebab, secara kasat mata toko-toko milik tergugat yang menjual produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA cukup besar berada di Jalan Alam Sutera Tangerang. Karena itu, Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat diterapkan.

Kesimpulan

UU Merek memang memberikan kesempatan kepada siapapun yang berkepentingan untuk “melawan” suatu merek yang sudah terdaftar melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, dengan dua bentuk “perlawanan”.

Pertama adalah gugatan pembatalan, di mana pengadilan diminta membatalkan pendaftaran merek-merek yang semestinya ditolak/tidak diterima pendaftarannya oleh DJKI karena sebab-sebab di Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek. Yang kedua adalah gugatan penghapusan, di mana penggugat meminta agar suatu merek terdaftar dihapus dari Daftar Umum Merek dengan alasan salah satunya karena si pemilik merek tidak menggunakan merek tersebut selama tiga tahun berturut (di dunia Internasional dikenal dengan istilah “non-use”), yang mana di Indonesia hal tersebut sudah diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Rahmi Uzier, S.H.

BP Lawyers dapat membantu Anda:

Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan terkait perlindungan hukum maupun sengketa merek yang Anda hadapi. Anda dapat menghubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Recommended Posts

Leave a Comment

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search