Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah

Sektor :

Pemerintahan

Kebijakan dan Lembaga Penerbit :

Kementerian Dalam Negeri

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ
tentang Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah

Ringkasan Kebijakan :

• Penyelenggara pemerintahan daerah serta ASN di daerah diminta melakukan penyesuaian sistem kerja dan agar pelayanan umum tetap terjaga serta dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya (work from home/WFH).
• Penyelenggara pemerintahan daerah (kepala daerah dan DPRD) mengoptimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memprioritaskan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan.
• Penyelenggara pemerintahan daerah melakukan pemetaan dan pendataan daerah yang terdampak Covid-19 dan monitoring/pengendalian stabilitas harga serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan alokasi anggaran belanja tidak terduga.
• Pemerintah kabupaten/kota melakukan percepatan verifikasi transfer dana desa melalui penyederhanaan persyaratan penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk program padat karya tunai guna meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja di desa.
• Penyelenggara pemerintahan daerah memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif/stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di daerah untuk menghindari penurunan produksi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
• Penyelenggara pemerintahan daerah dan aparatur sipil negara mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat, dan sosialisasi.