Permendag 192026

Permendag 19/2026: Kewajiban PPMSE dan Risiko Sanksi

"Permendag 19/2026 mengubah standar kepatuhan e-commerce Indonesia. PPMSE perlu mengevaluasi perizinan pedagang, kontrak biaya, layanan pengaduan, persaingan usaha, dan penggunaan AI untuk mengurangi risiko sanksi administratif."

Permendag 19/2026 membawa perubahan penting bagi perusahaan yang menjalankan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mulai berlaku pada 8 Juni 2026 dan mencabut Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Perubahan ini relevan bagi perusahaan yang mengoperasikan marketplace, social-commerce, aplikasi transportasi daring (ride hailing), hingga online travel agent (OTA).

Kepatuhan perusahaan kini tidak hanya berkaitan dengan izin usaha. Platform juga harus memperhatikan legalitas pedagang, transparansi biaya, mekanisme pengaduan, persaingan usaha, serta penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

Jawaban singkat: Permendag 19/2026 mengatur kewajiban pelaku usaha perdagangan digital, termasuk persyaratan perizinan, fasilitasi legalitas pedagang, transparansi biaya platform, layanan pengaduan, persaingan usaha yang sehat, dan tanggung jawab penggunaan AI. Pelanggaran terhadap kewajiban tertentu dapat menimbulkan sanksi administratif sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan tersebut.

Bagi perusahaan, pemberlakuan regulasi ini menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kontrak, sistem operasional, kebijakan internal, dan prosedur kepatuhan yang telah diterapkan.

Apa yang Berubah Setelah Permendag 19/2026 Berlaku?

Permendag 19/2026 menggantikan Permendag 31/2023 dan memperjelas pengaturan terhadap berbagai model bisnis perdagangan digital.

Berdasarkan Pasal 3 Permendag 19/2026, model bisnis Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dapat berupa:

  1. Retail Online;
  2. Lokapasar (Marketplace);
  3. Iklan Baris Online;
  4. Platform Pembanding Harga;
  5. Daily Deals;
  6. Social-Commerce;
  7. Ride Hailing; dan
  8. Online Travel Agent.

Pengaturan eksplisit mengenai ride hailing dan OTA penting karena kedua model bisnis tersebut tidak selalu dipersepsikan sebagai bagian dari e-commerce.

Ride hailing mencakup layanan transportasi darat berbasis sistem elektronik yang dapat disertai fitur perdagangan barang atau jasa.

Sementara itu, OTA mencakup penjualan atau pemesanan layanan perjalanan seperti tiket transportasi, akomodasi, atraksi, dan paket wisata.

Namun, tidak semua kewajiban Permendag 19/2026 berlaku secara identik terhadap setiap model bisnis.

Sebagian pasal mengatur seluruh pelaku usaha, sedangkan ketentuan tertentu secara khusus ditujukan kepada marketplace, social-commerce, ride hailing, OTA, atau penyelenggara lain yang disebutkan.

Karena itu, langkah pertama perusahaan adalah mengidentifikasi kategori kegiatan usaha dan peran hukumnya sebelum menentukan kewajiban yang harus dipenuhi.

Kewajiban Perizinan Berusaha bagi PPMSE dan Pedagang

Pasal 4 ayat (1) Permendag 19/2026 mewajibkan pelaku usaha memiliki perizinan berusaha untuk menjalankan kegiatan di sektor perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 4 ayat (2) mewajibkan perizinan sektor terkait apabila kegiatan usaha juga tunduk pada persyaratan sektoral.

Bagi perusahaan yang mengoperasikan platform, kewajiban tersebut perlu dipetakan berdasarkan fungsi layanan dan kegiatan usaha yang sebenarnya.

Apakah Pedagang Harus Memiliki NIB?

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4), PPMSE yang menyediakan sarana perdagangan bagi pedagang dalam negeri diwajibkan menolak permintaan pendaftaran pedagang yang belum memiliki perizinan berusaha.

Pasal 4 ayat (5) mengatur persyaratan minimal berupa:

  • Nomor Induk Berusaha (NIB) di sektor perdagangan; dan
  • bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis barang dan/atau jasa yang diwajibkan.

Artinya, NIB bukan satu-satunya dokumen yang perlu diperhatikan.

Jika barang atau jasa yang diperdagangkan memerlukan izin edar, sertifikasi, atau pemenuhan standar khusus, kewajiban tersebut juga harus diperiksa berdasarkan regulasi sektoral.

Platform Wajib Memfasilitasi Perizinan melalui OSS

Pasal 4 ayat (6) mewajibkan PPMSE menyediakan fasilitas yang memberikan informasi dan/atau menghubungkan pedagang ke laman Online Single Submission (OSS).

Ketentuan tersebut diperjelas melalui Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), yang mengatur kewajiban PPMSE memfasilitasi pemenuhan perizinan serta standar barang atau jasa.

Fasilitasi tersebut antara lain meliputi:

  • penyediaan fitur perizinan dalam proses pendaftaran;
  • tautan langsung ke sistem OSS;
  • sosialisasi kewajiban perizinan;
  • informasi status perizinan pada profil pedagang yang dapat dilihat konsumen; dan
  • pendampingan pengajuan izin serta pemenuhan standar.

Dari perspektif perusahaan, kewajiban ini membutuhkan koordinasi antara tim Legal, Compliance, dan Product.

Sistem pendaftaran pedagang perlu dirancang agar dapat mendokumentasikan status legalitas dan menindaklanjuti kekurangan dokumen sesuai peraturan.

Fitur “Dalam Proses Legalisasi” bagi Pedagang Tanpa Izin

Permendag 19/2026 juga mengatur mekanisme pendaftaran sementara bagi pedagang yang belum memenuhi persyaratan perizinan.

Pasal 17 ayat (3) mewajibkan PPMSE menyediakan fitur pendaftaran sementara dengan label atau keterangan “Dalam Proses Legalisasi”.

Ketentuan tersebut harus dibaca bersama Pasal 4 mengenai kewajiban perizinan dan persyaratan pendaftaran pedagang.

Dengan demikian, pendaftaran sementara merupakan mekanisme penyesuaian yang diatur secara khusus, bukan penghapusan kewajiban memiliki izin usaha.

Tenggat Enam Bulan untuk Pedagang Baru

Pasal 17 ayat (4) mewajibkan pedagang yang belum memenuhi perizinan ketika mendaftar untuk melengkapi kewajiban tersebut paling lama enam bulan sejak tanggal pendaftaran pada PPMSE.

Jika kewajiban tidak dipenuhi setelah batas waktu tersebut, Pasal 17 ayat (5) mewajibkan PPMSE membatasi hak akses pedagang berupa penghentian transaksi perdagangan.

Artinya, perusahaan perlu mempunyai sistem pemantauan tenggat legalisasi bagi setiap pedagang yang menggunakan fitur sementara.

Sebagai contoh, apabila pedagang mendaftar melalui jalur sementara pada 1 September 2026, perusahaan perlu memantau batas enam bulan berdasarkan tanggal tersebut.

Status pendaftaran sementara tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa evaluasi.

Masa Transisi 18 Bulan bagi Pedagang Lama

Ketentuan berbeda berlaku bagi pedagang yang sudah melakukan PMSE pada PPMSE sebelum Permendag 19/2026 berlaku.

Pasal 74 memberikan masa transisi paling lama 18 bulan untuk memenuhi kewajiban perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Karena peraturan mulai berlaku pada 8 Juni 2026, masa transisi tersebut dihitung dari tanggal pemberlakuannya, dengan batas 18 bulan yang jatuh pada 8 Desember 2027.

KategoriJangka WaktuDasar Hukum
Pedagang yang mendaftar melalui fitur legalisasi sementaraMaksimal 6 bulan sejak pendaftaranPasal 17 ayat (4)
Pedagang yang sudah beroperasi sebelum 8 Juni 2026Masa transisi maksimal 18 bulanPasal 74
Pedagang yang gagal memenuhi izin setelah tenggat sementaraPembatasan akses berupa penghentian transaksiPasal 17 ayat (5)

Perbedaan tersebut penting agar perusahaan tidak menerapkan tenggat yang sama terhadap seluruh pedagang.

Baca juga: Awas Takedown Massal! Aturan Kewajiban NIB Marketplace 2026

Transparansi Biaya Marketplace dan Kewajiban Kontrak Elektronik

Salah satu perubahan yang relevan bagi perusahaan adalah pengaturan transparansi biaya dalam Pasal 14 Permendag 19/2026.

Ketentuan tersebut berlaku secara khusus bagi PPMSE dengan model bisnis:

  • Marketplace;
  • Iklan Baris Online;
  • Daily Deals;
  • Social-Commerce;
  • Ride Hailing; dan
  • Online Travel Agent.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), biaya yang dikenakan kepada pedagang wajib diinformasikan secara transparan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tampilan yang mudah dilihat.

Biaya Harus Memiliki Dasar Perjanjian

Pasal 14 ayat (2) mewajibkan biaya yang disepakati pedagang dan PPMSE dituangkan dalam perjanjian tertulis dan/atau kontrak elektronik.

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (3) mewajibkan perjanjian tersebut tersedia dalam bentuk yang dapat diunduh oleh kedua pihak.

Artinya, perusahaan tidak cukup hanya menyediakan informasi biaya melalui halaman bantuan atau pengumuman yang sulit ditelusuri.

Platform perlu memastikan bahwa ketentuan biaya tercermin dalam dokumen perjanjian yang dapat diakses dan disimpan oleh pedagang.

Perubahan Biaya Tidak Boleh Mengabaikan Persetujuan Pedagang

Berdasarkan Pasal 14 ayat (4), perubahan perjanjian harus diinformasikan dan memperoleh persetujuan pedagang melalui perjanjian tertulis dan/atau kontrak elektronik.

Karena itu, penyesuaian biaya layanan, komisi, atau ketentuan komersial lainnya perlu dikelola melalui mekanisme persetujuan yang terdokumentasi.

Perusahaan sebaiknya menyimpan rekam jejak perubahan kontrak, tanggal pemberitahuan, dan persetujuan pedagang.

Apa Akibatnya Jika Keberatan Pedagang Tidak Dijawab?

Pasal 14 ayat (5) memberikan hak kepada pedagang untuk mengajukan keberatan tertulis terhadap perubahan sepihak, pengenaan biaya, penalti, atau hal lain yang sebelumnya tidak disepakati.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (6), PPMSE wajib menanggapi keberatan tersebut paling lambat 14 hari kerja.

Jika keberatan tidak ditanggapi, Pasal 14 ayat (7) mengatur bahwa keberatan pedagang dianggap diterima secara administratif dan dapat digunakan sebagai dasar pengajuan penyelesaian sengketa.

Ketentuan ini penting bagi perusahaan karena keterlambatan merespons dapat menimbulkan konsekuensi prosedural dalam sengketa komersial.

Namun, penerimaan keberatan secara administratif tidak boleh langsung disamakan dengan pembatalan otomatis seluruh biaya atau kewajiban pengembalian pembayaran.

Konsekuensi keperdataan tetap perlu dinilai berdasarkan hubungan kontraktual dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Kewajiban Layanan Pengaduan Pedagang dan Konsumen

Selain kontrak biaya, Permendag 19/2026 memperkuat kewajiban penanganan pengaduan.

Namun, perusahaan perlu membedakan antara pengaduan pedagang kepada platform dan pengaduan konsumen terkait transaksi.

Pengaduan dan Sengketa Pedagang

Pasal 10 mewajibkan PPMSE dengan model bisnis tertentu serta PSP yang termasuk cakupan ketentuan menyediakan layanan pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi pedagang.

Layanan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

  1. Ditampilkan jelas dan mudah diakses pada halaman utama.
  2. Menyediakan lebih dari satu kanal elektronik aktif.
  3. Menetapkan dan mengumumkan waktu tanggap atau service level agreement (SLA).
  4. Memberikan respons sesuai SLA yang ditetapkan atau diperjanjikan.

Selain itu, Pasal 10 ayat (3) mengatur kewajiban dokumentasi pengaduan dan penyelesaiannya.

Dokumentasi tersebut penting apabila regulator memerlukan informasi mengenai penanganan sengketa.

Pengaduan Konsumen

Pasal 12 mengatur layanan pengaduan konsumen, termasuk kewajiban menyediakan informasi kontak yang dapat dihubungi dan ditanggapi.

Sementara itu, Pasal 13 mengatur penayangan informasi kontak layanan pengaduan konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN).

Bagi perusahaan, kedua mekanisme pengaduan tersebut perlu memiliki penanggung jawab dan alur penanganan yang jelas.

Pengaduan pedagang mengenai biaya, pembatasan akun, atau perubahan kontrak mungkin memerlukan penyelesaian berbeda dari keluhan konsumen mengenai barang atau layanan.

Label Official Store dan Kewajiban Verifikasi Pedagang

Pasal 16 Permendag 19/2026 mengatur label atau keterangan yang menunjukkan status dan karakteristik pedagang.

Contohnya meliputi:

  • official store;
  • authorized store;
  • flagship store;
  • star seller; dan
  • power merchant.

Jika label menunjukkan adanya hubungan resmi dengan pemilik merek, produsen, distributor, atau agen resmi, label tersebut harus didukung informasi atau dokumen yang membuktikan hubungan dimaksud.

Untuk model bisnis yang disebut dalam Pasal 16, PPMSE juga perlu menyediakan mekanisme verifikasi yang proporsional dan berbasis risiko.

Contohnya, suatu toko tidak seharusnya memperoleh label authorized store hanya berdasarkan pernyataan sepihak tanpa pemeriksaan bukti hubungan dengan pemilik merek atau pihak yang berwenang.

Bagi perusahaan, kewajiban ini berkaitan dengan pelindungan konsumen, keakuratan informasi, dan pengawasan status pedagang.

Persaingan Usaha dan Larangan Manipulasi Harga pada PPMSE

Pasal 18 Permendag 19/2026 mengatur kewajiban PPMSE dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1), PPMSE harus berperan aktif memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi pedagang serta menjaga harga barang atau jasa agar bebas dari manipulasi.

Pasal 18 ayat (2) menguraikan bentuk praktik yang dapat termasuk manipulasi harga, antara lain:

  • penjualan barang secara konsisten di bawah harga pokok produksi wajar;
  • subsidi harga yang tidak wajar dan berulang sehingga mendistorsi pasar produk dalam negeri;
  • diskon yang menurunkan harga di bawah harga pokok produksi wajar tanpa batas waktu; serta
  • praktik lain yang berkaitan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa setiap diskon besar otomatis melanggar hukum.

Penilaian tetap perlu memperhatikan karakter praktik, kondisi pasar, dan unsur yang diatur peraturan.

SOP Pengawasan Persaingan Usaha

Pasal 18 ayat (3) mewajibkan PPMSE melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan praktik persaingan usaha tidak sehat atau manipulasi harga yang dituangkan dalam standar operasional prosedur.

Selain itu, Pasal 18 ayat (4) mengatur pembatasan keterhubungan sistem elektronik dengan sistem di luar sarana PMSE sebagaimana dirumuskan dalam peraturan serta larangan penyalahgunaan penguasaan data pengguna untuk kepentingan PPMSE atau perusahaan afiliasinya.

Ketentuan ini relevan bagi platform yang mempunyai akses terhadap data pedagang, informasi transaksi, dan pola pembelian konsumen.

Perusahaan perlu memastikan bahwa penggunaan data dan desain sistem tidak bertentangan dengan kewajiban persaingan usaha yang berlaku.

Kewajiban Koordinasi dalam Tiga Hari Kerja

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6), jika terdapat dugaan persaingan usaha tidak sehat antarpedagang dan/atau manipulasi harga, PPMSE harus berkoordinasi dengan lembaga yang menangani persaingan usaha paling lambat tiga hari kerja sejak dugaan ditemukan dan/atau laporan diterima.

Karena itu, platform perlu memiliki prosedur untuk mendeteksi, mendokumentasikan, dan mengeskalasi dugaan pelanggaran.

Baca juga: Perilaku Anti Persaingan Digital: KPPU dan Perlunya Revisi Hukum Persaingan Usaha

Penggunaan AI dalam E-Commerce Menurut Permendag 19/2026

Penggunaan kecerdasan artifisial kini menjadi bagian penting dari operasional platform digital.

AI dapat digunakan untuk membuat deskripsi produk, menjalankan chatbot, memberikan rekomendasi, membantu promosi, hingga mengelola informasi yang ditampilkan kepada konsumen.

Pasal 47 ayat (1) Permendag 19/2026 memperbolehkan penggunaan AI dalam PMSE sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun, Pasal 47 ayat (2) menegaskan bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas pemanfaatannya.

Artinya, perusahaan tidak dapat menggunakan alasan bahwa suatu informasi dihasilkan otomatis oleh AI untuk menghapus tanggung jawab hukumnya.

Kewajiban Transparansi dan Akurasi Informasi AI

Berdasarkan Pasal 47 ayat (3), tanggung jawab pelaku usaha antara lain mencakup:

  • memberikan informasi dan/atau label agar konsumen mengetahui penggunaan AI;
  • memastikan informasi barang atau jasa yang dihasilkan, ditampilkan, direkomendasikan, atau dipromosikan menggunakan AI benar, jelas, dan akurat;
  • menjaga pelindungan konsumen, pelaku usaha, data pribadi, dan hak kekayaan intelektual.

Sementara itu, kewajiban tata kelola internal AI yang proporsional dengan risiko dan mekanisme pengaduan atau koreksi hasil AI secara khusus ditujukan kepada PPMSE dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c dan d.

Contoh Risiko AI dalam Marketplace

Penggunaan AIRisiko yang Perlu Diperiksa
Deskripsi produk otomatisInformasi produk tidak akurat atau menyesatkan
Rekomendasi produkTransparansi dan kemungkinan diskriminasi yang melanggar ketentuan
Chatbot layanan pelangganKesalahan informasi dan keterbatasan mekanisme koreksi
Algoritma penentuan hargaRisiko manipulasi harga atau persaingan tidak sehat
Pengolahan data pelangganPelanggaran dasar pemrosesan atau keamanan data
Pembuatan gambar dan kontenPotensi pelanggaran hak kekayaan intelektual

Pasal 47 ayat (5) juga mewajibkan pelaku usaha pengguna AI memenuhi ketentuan persaingan usaha yang sehat dan larangan praktik monopoli.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya menguji performa teknologi, tetapi juga menyiapkan mekanisme AI governance, pengawasan manusia, dan penanganan kesalahan hasil sistem.

Baca juga: Indonesia Uji Kesiapan Tata Kelola Artificial Intelligence (AI)!

Sanksi Administratif Jika PPMSE Melanggar Permendag 19/2026

Permendag 19/2026 tidak hanya mengatur kewajiban, tetapi juga menyediakan mekanisme penegakan administratif.

Pasal 57 mengatur bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran terhadap ketentuan tertentu.

Bentuknya meliputi:

  1. Peringatan tertulis.
  2. Pencantuman dalam daftar prioritas pengawasan.
  3. Pencantuman dalam daftar hitam.
  4. Pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi berwenang.
  5. Pencabutan izin usaha.

Namun, tidak semua pelanggaran langsung dikenai pemblokiran atau pencabutan izin.

Peraturan mengatur jalur penegakan yang berbeda menurut jenis kewajiban yang dilanggar.

Sanksi atas Pelanggaran Perizinan

Pasal 58 mengatur mekanisme sanksi terhadap pelanggaran kewajiban perizinan tertentu, termasuk ketentuan dalam Pasal 4.

Pelanggaran dapat terlebih dahulu dikenai peringatan tertulis.

Apabila ketidakpatuhan tidak diselesaikan sesuai mekanisme dan tenggat yang berlaku, sanksi dapat meningkat menjadi pencantuman dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan PPMSE.

Sanksi atas Pengaduan, Biaya, dan Fasilitasi Perizinan

Pasal 61 mengatur sanksi atas pelanggaran sejumlah kewajiban, termasuk layanan pengaduan, transparansi biaya, perubahan kontrak, dan fasilitasi perizinan.

Untuk pelanggaran yang termasuk dalam cakupan pasal tersebut, PPMSE dapat menerima peringatan tertulis paling banyak tiga kali dengan mekanisme tenggat yang ditentukan.

Jika kewajiban tetap tidak dipenuhi, terdapat kemungkinan peningkatan sanksi sesuai ketentuan Pasal 61.

Bagaimana dengan Pelanggaran Ketentuan AI?

Pasal 47 mengenai AI tidak secara eksplisit tercantum dalam daftar pelanggaran yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 57 ayat (1).

Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa seluruh pelanggaran kewajiban AI dalam Pasal 47 secara otomatis langsung dikenai pemblokiran berdasarkan Pasal 57.

Namun, jika penggunaan AI juga melanggar ketentuan pelindungan konsumen, data pribadi, hak kekayaan intelektual, atau persaingan usaha, konsekuensi hukum berdasarkan peraturan terkait tetap perlu diperiksa.

Apakah Pemblokiran Sementara PPMSE Bisa Dicabut?

Permendag 19/2026 memberikan mekanisme pemulihan kepatuhan.

Pasal 71 mengatur bahwa pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban yang relevan dapat mengajukan permohonan untuk dikeluarkan dari daftar prioritas pengawasan atau daftar hitam, maupun mengajukan pembukaan pemblokiran sementara sesuai ketentuan.

Permohonan tersebut ditujukan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1), Direktur Jenderal PKTN melakukan evaluasi permohonan paling lama lima hari kerja sejak permohonan diterima.

Jika hasil evaluasi disetujui, Direktur Jenderal PKTN dapat melakukan tindakan sesuai kewenangannya, termasuk meminta instansi terkait membuka pemblokiran sementara.

Karena itu, pemenuhan kewajiban dan dokumentasi perbaikannya menjadi bagian penting dalam penanganan sanksi.

Checklist Kepatuhan Permendag 19/2026 bagi PPMSE

Perusahaan yang menjalankan marketplace, ride hailing, OTA, atau model bisnis PMSE lainnya sebaiknya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem dan dokumen hukumnya.

Area PemeriksaanTindakan Kepatuhan
Model bisnisTentukan kategori menurut Pasal 3
Perizinan platformPeriksa NIB, KBLI, dan persyaratan sektor terkait
Legalitas pedagangVerifikasi NIB dan dokumen standar barang/jasa
Fitur legalisasiSediakan status sementara dan pantau tenggat enam bulan
Pedagang lamaIdentifikasi kewajiban dalam masa transisi 18 bulan
Label resmiVerifikasi status official store atau authorized store
Biaya layananPastikan transparansi dan kontrak yang dapat diunduh
Perubahan kontrakDokumentasikan pemberitahuan dan persetujuan pedagang
Keberatan pedagangSiapkan sistem respons dalam 14 hari kerja
Pengaduan konsumenPastikan kanal aktif, mudah diakses, dan ditanggapi
Persaingan usahaSusun SOP pemantauan harga dan penggunaan data
Tata kelola AITerapkan label, kontrol akurasi, dan mekanisme koreksi
Sanksi administratifSiapkan prosedur tindak lanjut atas pengawasan regulator

Checklist tersebut dapat menjadi dasar awal legal compliance review.

Namun, setiap perusahaan tetap perlu memeriksa cakupan pasal berdasarkan model bisnis, hubungan kontraktual, dan kegiatan aktualnya.

Kesimpulan

Permendag 19/2026 menuntut PPMSE melakukan penyesuaian kepatuhan yang tidak terbatas pada perizinan usaha.

Perusahaan perlu memeriksa sistem verifikasi pedagang, kontrak biaya, layanan pengaduan, penggunaan data, pencegahan manipulasi harga, dan tata kelola AI.

Pengaturan batas enam bulan bagi pedagang yang menggunakan fitur legalisasi sementara serta masa transisi 18 bulan bagi pedagang lama juga perlu diterapkan secara tepat.

Selain itu, perusahaan harus memahami bahwa pelanggaran kewajiban tertentu dapat berujung pada sanksi administratif, termasuk pemblokiran sementara sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagi perusahaan yang mengoperasikan marketplace, ride hailing, OTA, maupun platform perdagangan digital lainnya, legal compliance review terhadap kontrak, perizinan, sistem pengawasan, dan SOP operasional dapat membantu mengidentifikasi risiko sebelum berkembang menjadi sengketa atau tindakan penegakan regulator.

BP Lawyers dapat mendampingi perusahaan dalam pemeriksaan kepatuhan Permendag 19/2026, penyusunan dan peninjauan kontrak elektronik, evaluasi kewajiban PPMSE, serta penanganan persoalan hukum dalam penyelenggaraan perdagangan digital.

Penulis: Andi Akhirah

Editor: Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.