
THR Saat Sengketa PHI: Kewajiban dan Risiko Perusahaan
"THR saat sengketa PHI tidak otomatis gugur karena pekerja menerima surat PHK atau sedang menjalani skorsing. Perusahaan perlu memastikan status hubungan kerja, ketentuan THR, dan kewajiban pembayaran sebelum mengambil keputusan."
THR saat sengketa PHI sering menjadi persoalan ketika perusahaan telah menyampaikan keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi pekerja menyatakan keberatan dan perselisihan belum selesai.
Dalam situasi tersebut, perusahaan mungkin telah menonaktifkan akses pekerja, melakukan skorsing, atau menghentikan penugasan. Namun, tindakan administratif tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hubungan kerja telah berakhir secara sah.
Persoalan ini menjadi penting ketika hari raya keagamaan berlangsung selama proses penyelesaian perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Jawaban singkat: Karyawan yang sedang bersengketa di PHI masih dapat berhak memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) apabila hubungan kerjanya secara hukum masih berlangsung dan persyaratan THR terpenuhi. Surat PHK yang ditolak atau tindakan skorsing tidak otomatis menghapus kewajiban perusahaan. Penilaian harus didasarkan pada status hubungan kerja, masa kerja, jenis perjanjian, serta ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.
Hal tersebut juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 271 K/Pdt.Sus/2011, ketika pengadilan mengabulkan tuntutan THR berdasarkan status hubungan kerja dan kebijakan internal perusahaan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada ketentuan minimum.
Bagi perusahaan, kesalahan menentukan kewajiban THR dapat menimbulkan sengketa tambahan, denda keterlambatan, dan peningkatan risiko finansial dalam proses PHI.
Apakah Karyawan yang Bersengketa Tetap Berhak Menerima THR?
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Permenaker 6/2016) menjadi dasar utama kewajiban pembayaran THR.
Berdasarkan Pasal 2, pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya satu bulan secara terus-menerus.
Kewajiban tersebut berlaku bagi pekerja dengan:
- Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT); dan
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Namun, ketika pekerja sedang mengalami sengketa PHK, perusahaan juga perlu memeriksa apakah hubungan kerja masih berlangsung menurut hukum.
Surat PHK yang Ditolak Tidak Otomatis Mengakhiri Hubungan Kerja
Berdasarkan Pasal 151 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, PHK yang tidak mencapai kesepakatan melalui bipartit harus mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial hingga memperoleh dasar penyelesaian yang berkekuatan hukum tetap.
Artinya, perusahaan perlu berhati-hati apabila pekerja telah menolak PHK dan penyelesaian perselisihan masih berlangsung.
Tidak aktifnya pekerja atau telah diterbitkannya surat PHK tidak otomatis menjadi alasan untuk menghapus kewajiban THR.
Namun, hak THR juga tidak muncul hanya karena pekerja mengajukan gugatan.
Perusahaan tetap perlu menilai masa kerja, tanggal hari raya, jenis hubungan kerja, serta konsekuensi dari kesepakatan atau putusan yang menyelesaikan perselisihan.
Putusan MA 271 K/Pdt.Sus/2011: Mengapa THR Dua Kali Upah Dikabulkan?
Salah satu contoh mengenai hak THR ketika hubungan kerja diperselisihkan terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 271 K/Pdt.Sus/2011.
Perkara tersebut bermula dari mutasi terhadap pekerja yang sedang menjalani perawatan penyakit paru-paru.
Pekerja tidak melaksanakan mutasi karena kondisi kesehatannya. Perusahaan kemudian menerbitkan surat PHK dan mempermasalahkan ketidakhadiran pekerja.
Perselisihan berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Dalam pemeriksaan perkara, pengadilan menilai surat PHK sepihak tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang sah. Hubungan kerja kemudian diakhiri melalui putusan PHI tertanggal 19 Januari 2011.
Mahkamah Agung selanjutnya menolak permohonan kasasi perusahaan.
THR yang Dikabulkan Pengadilan
Salah satu komponen hak pekerja yang diperhitungkan dalam perkara tersebut adalah THR.
Pengadilan mengabulkan pembayaran sebagai berikut:
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Upah terakhir pekerja | Rp2.255.700 |
| Besaran THR menurut kebijakan perusahaan | 2 kali upah |
| THR yang dikabulkan | Rp4.511.400 |
Besaran dua kali upah tersebut tidak berasal dari kewajiban minimum THR nasional.
Dalam perkara itu, terdapat kebijakan internal perusahaan yang memberikan THR sebesar dua kali upah kepada pekerja yang memenuhi masa kerja tertentu, yakni sekurang-kurangnya 24 bulan.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar penghitungan hak yang diperiksa pengadilan.
Pelajaran bagi Perusahaan
Putusan MA 271 K/Pdt.Sus/2011 menunjukkan dua hal penting.
Pertama, perusahaan tidak dapat menganggap hubungan kerja telah berakhir hanya berdasarkan tindakan PHK sepihak apabila keabsahannya masih diperselisihkan dan kemudian dinilai tidak sah oleh pengadilan.
Kedua, kebijakan perusahaan yang memberikan manfaat lebih besar daripada standar minimum dapat menjadi dasar kewajiban yang harus dipenuhi.
Meski demikian, perkara ini diputus berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat itu, termasuk rezim THR sebelum Permenaker 6/2016.
Karena itu, perusahaan tidak boleh menyimpulkan bahwa semua pekerja yang bersengketa di PHI otomatis berhak menerima THR dua kali upah.
Baca juga: Mengira Hemat Padahal Boncos: Risiko Finansial PHK Batal Demi Hukum
Apakah Skorsing Menghapus Hak THR Karyawan?
Skorsing tidak otomatis menghapus hak THR apabila hubungan kerja masih berlangsung dan pekerja memenuhi persyaratan penerimanya.
Berdasarkan Pasal 157A UU Ketenagakerjaan, pengusaha dan pekerja pada prinsipnya tetap melaksanakan kewajibannya selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pasal 157A ayat (2) memungkinkan pengusaha melakukan skorsing selama proses PHK dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja.
Selanjutnya, Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 memberikan pemaknaan terhadap Pasal 157A ayat (3), yang mempertegas bahwa kewajiban para pihak berlangsung sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap sesuai UU PPHI.
Namun, THR merupakan pendapatan non-upah dengan syarat tersendiri.
Karena itu, dasar penentuan THR tetap mengacu pada Permenaker 6/2016, sedangkan status hubungan kerja dan keberlanjutan kewajiban selama sengketa dinilai berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan yang relevan.
| Keadaan Pekerja | Penilaian THR |
|---|---|
| Masih aktif bekerja | Berhak apabila memenuhi syarat |
| Sedang diskors selama proses PHK | Skorsing tidak otomatis menghapus hak THR |
| Telah menerima surat PHK dan mengajukan penolakan | Perlu pemeriksaan status hubungan kerja serta penyelesaian perselisihan |
| Hubungan kerja berakhir melalui kesepakatan yang sah | Dinilai berdasarkan tanggal pengakhiran dan ketentuan THR |
| Hubungan kerja diakhiri melalui putusan PHI | Perlu menilai isi putusan, status hukumnya, dan waktu timbulnya hak THR |
Dengan demikian, perusahaan sebaiknya tidak menggunakan status nonaktif pada sistem absensi sebagai satu-satunya dasar untuk mengecualikan pekerja dari daftar penerima THR.
Kapan Pekerja yang Sudah Di-PHK Masih Berhak atas THR?
Selain pekerja yang masih menjalani sengketa, perusahaan perlu memperhatikan aturan THR bagi pekerja yang hubungan kerjanya telah berakhir.
Pasal 7 Permenaker 6/2016 memberikan ketentuan khusus mengenai pekerja PKWTT yang mengalami PHK sebelum hari raya.
1. Pekerja PKWTT yang Di-PHK dalam 30 Hari Sebelum Hari Raya
Pekerja dengan PKWTT yang mengalami PHK dalam periode 30 hari sebelum hari raya keagamaan tetap berhak menerima THR untuk tahun berjalan sesuai Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku.
Sebagai contoh, apabila perusahaan melakukan PHK secara sah terhadap pekerja PKWTT dalam periode tersebut, kewajiban THR tidak otomatis hilang karena hubungan kerja berakhir sebelum hari raya.
2. Pekerja PKWT yang Kontraknya Berakhir Sebelum Hari Raya
Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan khusus 30 hari tersebut tidak berlaku bagi pekerja PKWT yang hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya.
Namun, perlu dibedakan antara PKWT yang benar-benar berakhir sesuai jangka waktu atau penyelesaian pekerjaan dan PKWT yang diputus sebelum waktunya serta masih diperselisihkan.
Jika keabsahan berakhirnya hubungan kerja masih menjadi objek sengketa, perusahaan tetap perlu memeriksa konsekuensinya berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
3. PHK Masih dalam Proses PHI
Apabila PHK belum diselesaikan secara sah, perusahaan tidak sebaiknya langsung menggunakan tanggal surat PHK untuk menyatakan seluruh kewajiban THR telah berakhir.
Legal review diperlukan untuk memastikan apakah hak THR telah timbul pada waktu yang relevan.
Cara Menghitung THR Saat Sengketa PHI
Perhitungan THR saat sengketa PHI menggunakan ketentuan dasar yang sama dengan THR pekerja lainnya setelah status haknya ditentukan.
Berdasarkan Pasal 3 Permenaker 6/2016, perhitungannya dibedakan menurut masa kerja.
Pekerja dengan Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih
Pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih berhak atas THR minimum sebesar:
THR = 1 bulan upah
Pekerja dengan Masa Kerja 1 Bulan hingga Kurang dari 12 Bulan
Perhitungan dilakukan secara proporsional:
THR = (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah
Contoh perhitungan:
Seorang pekerja mempunyai masa kerja delapan bulan dengan dasar upah satu bulan sebesar Rp6.000.000.
Perhitungannya:
THR = (8 ÷ 12) × Rp6.000.000
THR = Rp4.000.000
Contoh tersebut mengilustrasikan besaran minimum apabila pekerja memenuhi persyaratan THR dan dasar upahnya telah ditentukan secara tepat.
Komponen Upah untuk Menghitung THR
Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016 mengatur bahwa dasar satu bulan upah dapat berupa:
- Upah tanpa tunjangan (clean wages); atau
- Upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Untuk pekerja harian lepas, peraturan menyediakan metode perhitungan berdasarkan rata-rata upah sesuai masa kerjanya.
Karena itu, perusahaan perlu memeriksa struktur upah sebelum menetapkan nominal THR.
Bagaimana Jika Peraturan Perusahaan Memberikan THR Lebih Besar?
Pasal 4 Permenaker 6/2016 mengatur bahwa apabila perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan memberikan THR lebih besar daripada ketentuan minimum, besaran yang lebih besar tersebut menjadi dasar pembayaran.
Ketentuan ini relevan dengan Putusan MA 271 K/Pdt.Sus/2011.
Bimo Prasetio, Partner Litigasi BP Lawyers, menyampaikan:
"Dalam membuat kebijakan internal yang bersifat privat, perusahaan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai hukum publik."
Dari perspektif kepatuhan, perusahaan tidak dapat menggunakan kebijakan internal untuk mengurangi hak minimum pekerja yang dijamin peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, manfaat tambahan yang telah diatur secara sah dalam instrumen hubungan kerja perlu diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban perusahaan.
Baca juga: Regulasi Kewajiban Perusahaan Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) 2024
Kapan THR Harus Dibayarkan Jika Sengketa PHI Belum Selesai?
Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Ketentuan tersebut tidak memberikan pengecualian umum hanya karena pekerja sedang menjalani sengketa PHI.
Karena itu, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan pekerja masih mempunyai hak THR, perusahaan tidak sebaiknya menunda pembayaran semata-mata karena perkara belum selesai.
Penundaan tersebut dapat menimbulkan kewajiban tambahan.
Dalam praktik pengelolaan perusahaan, HR, Legal, dan Finance sebaiknya menyelaraskan informasi sebelum proses pembayaran THR dilakukan.
Hal yang perlu diperiksa meliputi status hubungan kerja, keberatan terhadap PHK, masa kerja, tanggal hari raya, besaran upah, dan ketentuan THR dalam perjanjian atau kebijakan perusahaan.
Jika terdapat perbedaan pendapat mengenai nominal atau status hak THR, perusahaan perlu mendokumentasikan dasar perhitungannya serta langkah penyelesaian yang ditempuh.
Risiko Denda Jika Perusahaan Terlambat Membayar THR
Keterlambatan pembayaran THR dapat menimbulkan konsekuensi finansial bagi perusahaan.
Pasal 10 Permenaker 6/2016 mengatur denda sebesar 5% dari total THR yang wajib dibayar apabila pengusaha terlambat memenuhi kewajibannya.
Ketentuan tersebut juga sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 62 PP 36/2021 tentang Pengupahan, sebagaimana kerangka pengupahannya telah mengalami perubahan melalui PP 51/2023 dan PP 49/2025.
Penting diperhatikan bahwa denda THR sebesar 5% bukan denda 5% yang bertambah setiap hari.
Pengenaan denda tersebut tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk tetap membayar pokok THR.
Contoh Risiko Finansial
Misalnya, sebuah perusahaan mempunyai kewajiban THR sebesar Rp6.000.000 kepada seorang pekerja, tetapi pembayaran dilakukan melewati batas waktu.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Pokok THR | Rp6.000.000 |
| Denda 5% | Rp300.000 |
| Total kewajiban termasuk denda | Rp6.300.000 |
Perhitungan ini merupakan ilustrasi berdasarkan ketentuan denda THR, bukan penetapan kewajiban dalam perkara tertentu.
Apakah Ada Sanksi Administratif?
Selain denda keterlambatan, Pasal 11 Permenaker 6/2016 mengatur sanksi administratif terhadap pengusaha yang tidak membayar THR.
Bentuk sanksi yang dapat diterapkan berdasarkan ketentuan pengupahan meliputi:
- teguran tertulis;
- pembatasan kegiatan usaha;
- penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
- pembekuan kegiatan usaha.
Penerapan sanksi dilakukan melalui mekanisme penegakan yang berlaku.
Bagi perusahaan yang sedang menghadapi sengketa PHK, risiko ini perlu dikelola secara terpisah dari kewajiban finansial lain, seperti upah selama proses perselisihan, pesangon, atau kompensasi yang mungkin ditetapkan.
Baca juga: Pengusaha Tidak Membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2024, Apa Sanksinya?
Checklist HR dan Finance untuk THR Pekerja yang Bersengketa
Sebelum menetapkan daftar penerima THR, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan khusus terhadap pekerja yang sedang menjalani proses PHK atau sengketa hubungan industrial.
| Area Pemeriksaan | Hal yang Harus Dipastikan |
|---|---|
| Status hubungan kerja | Apakah PHK telah diterima, disepakati, atau masih diperselisihkan? |
| Jenis perjanjian | PKWTT atau PKWT |
| Masa kerja | Apakah memenuhi persyaratan minimal satu bulan? |
| Tanggal PHK | Apakah relevan dengan ketentuan 30 hari sebelum hari raya? |
| Tahap perselisihan | Bipartit, mediasi, PHI, atau kasasi |
| Skorsing | Apakah pekerja diskors dan apa konsekuensi kewajibannya? |
| Dasar upah | Upah pokok, tunjangan tetap, atau bentuk upah lain sesuai ketentuan |
| Kebijakan THR | Apakah terdapat manfaat lebih besar dalam PK, PP, PKB, atau kebiasaan? |
| Riwayat pembayaran | Apakah THR tahun berjalan sudah dibayarkan? |
| Tenggat pembayaran | Apakah jadwal pembayaran memenuhi batas tujuh hari sebelum hari raya? |
Perusahaan juga sebaiknya menyimpan dokumen pendukung berupa surat PHK, surat keberatan, risalah perundingan, anjuran mediator, putusan pengadilan, serta bukti pembayaran THR.
Dokumentasi yang lengkap dapat membantu perusahaan menunjukkan dasar keputusan yang diambil apabila muncul perselisihan mengenai hak THR..
Kesimpulan
THR saat sengketa PHI tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan surat PHK, status absensi, atau keputusan skorsing oleh perusahaan.
Perusahaan harus memastikan apakah hubungan kerja masih berlangsung secara hukum, apakah pekerja memenuhi persyaratan penerima THR, dan apakah terdapat ketentuan internal yang memberikan manfaat lebih besar daripada standar minimum.
Putusan MA 271 K/Pdt.Sus/2011 menunjukkan bahwa kebijakan THR perusahaan dapat menjadi dasar kewajiban yang diperhitungkan pengadilan ketika PHK dinilai tidak sah.
Sementara itu, Permenaker 6/2016 dan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 memberikan kerangka hukum yang perlu diperhatikan dalam menentukan hak pekerja serta kewajiban selama proses sengketa berlangsung.
Bagi perusahaan, pemeriksaan status perkara dan kewajiban payroll sebelum hari raya dapat membantu menghindari denda keterlambatan, sengketa tambahan, dan ketidakpastian biaya hubungan industrial.
BP Lawyers dapat mendampingi perusahaan dalam melakukan legal review kewajiban THR, evaluasi status hubungan kerja, penilaian risiko finansial selama sengketa PHK, hingga penyelesaian perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial.
Penulis: Arivigo Pranata
Partner BP Lawyers: Bimo Prasetio
Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.
Our Newsletter
Our newsletter is personally written and sent out about once a month. It's not the least bit annoying or spammy.
We promise.