pemblokiran PSE

Pemblokiran PSE oleh Komdigi: Dasar Hukum dan Pemulihan Akses

"Pemblokiran PSE dapat dilakukan terhadap penyelenggara sistem elektronik yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran. Perusahaan perlu memahami dasar sanksi, prosedur pengawasan Komdigi, serta langkah pemulihan akses agar operasional layanan digital tidak terganggu."

Pemblokiran PSE menjadi risiko hukum yang perlu diperhatikan perusahaan yang mengoperasikan website, aplikasi, dan platform digital di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali memperketat pengawasan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat pada September 2026.

Pada 16 September 2026, Komdigi mengirimkan surat pemberitahuan kepada 25 PSE Lingkup Privat, yang terdiri atas 23 penyelenggara domestik dan dua penyelenggara asing.

Pemberitahuan tersebut meminta perusahaan menyelesaikan kewajiban pendaftaran paling lambat 22 September 2026.

Daftar penyelenggara mencakup layanan dari berbagai sektor, antara lain aplikasi transportasi, pemesanan tiket, perdagangan elektronik, dan layanan digital asing.

Beberapa layanan yang tercantum antara lain Lion Air, Whoosh, Shopify, dan FatSecret.

Dalam perkembangan berikutnya, Komdigi menyatakan bahwa sebagian besar penyelenggara telah menyelesaikan kewajiban, sedangkan sejumlah layanan lain masih menghadapi proses pengawasan.

Jawaban singkat: Komdigi dapat mengenakan sanksi pemblokiran terhadap PSE Lingkup Privat yang wajib mendaftar tetapi tidak memenuhi kewajibannya. Dasar hukumnya antara lain Pasal 532 ayat (4) huruf a PP 28/2025 dan Pasal 7 ayat (2) Permenkominfo 5/2020. Pemulihan akses dapat dilakukan setelah penyelenggara memenuhi ketentuan pendaftaran sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagi perusahaan, risiko tersebut bukan hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen administratif. Pemblokiran dapat berdampak pada transaksi pelanggan, akses pengguna, dan keberlangsungan operasional layanan digital.

Komdigi Peringatkan 25 PSE Lingkup Privat pada September 2026

Dalam siaran pers tanggal 17 September 2026, Komdigi menjelaskan bahwa surat pemberitahuan telah dikirimkan kepada 25 PSE sehari sebelumnya.

Pemerintah meminta penyelenggara yang termasuk kategori wajib daftar segera memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Setelah tenggat awal berakhir, Komdigi menerbitkan siaran pers lanjutan pada 27 September 2026 mengenai perkembangan kepatuhan.

Status per 27 September 2026Jumlah PSE
Telah memenuhi kewajiban pendaftaran16
Menyampaikan komitmen untuk mendaftar2
Menerima surat peringatan tertulis7
Total25

Dalam kelompok yang telah memenuhi kewajiban terdapat PT Lion Mentari Airlines dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Sementara itu, PT Pelita Air Service dan Shopify Inc. disebut telah melakukan komunikasi untuk menyampaikan komitmen pendaftaran.

Keduanya belum dapat disamakan dengan kelompok penyelenggara yang telah dinyatakan menyelesaikan kewajiban dalam siaran pers tersebut.

Adapun tujuh PSE yang menerima peringatan mencakup penyelenggara aplikasi transportasi, website komersial, dan layanan digital asing.

Komdigi memberikan tenggat lanjutan hingga 1 Oktober 2026, dengan kemungkinan tindakan administratif termasuk pemutusan akses apabila kewajiban masih belum dipenuhi.

Perlu dibedakan bahwa pemberian surat peringatan bukan berarti seluruh layanan tersebut telah diblokir. Status penegakan setelah tenggat memerlukan konfirmasi dari keputusan atau pengumuman regulator yang relevan.

Kasus ini menunjukkan bagaimana pengawasan PSE dapat berkembang dari pemeriksaan pendaftaran menjadi tindakan yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan layanan digital perusahaan.

Perusahaan Apa Saja yang Wajib Mendaftar PSE Lingkup Privat?

Dasar kewajiban pendaftaran terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).

Ketentuan tersebut mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pendaftaran.

Sementara itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021 (Permenkominfo 5/2020) menjelaskan kriteria PSE Lingkup Privat yang wajib mendaftar.

Berdasarkan Pasal 2 Permenkominfo 5/2020, cakupannya antara lain meliputi PSE yang diatur atau diawasi kementerian/lembaga, serta penyelenggara portal, situs, atau aplikasi yang digunakan untuk:

  • penawaran atau perdagangan barang dan jasa;
  • layanan transaksi keuangan;
  • penyediaan muatan digital berbayar;
  • layanan komunikasi;
  • mesin pencari dan penyediaan informasi elektronik;
  • pemrosesan data pribadi untuk pelayanan masyarakat terkait transaksi elektronik.

Kewajiban tersebut perlu diperiksa berdasarkan fungsi aktual sistem elektronik.

Misalnya, website perusahaan yang digunakan untuk menerima pemesanan tiket memiliki karakter berbeda dari website yang hanya digunakan untuk menampilkan profil perusahaan.

Namun, website informatif juga tidak dapat otomatis dinyatakan bebas dari kewajiban pendaftaran karena peraturan memiliki cakupan kategori layanan informasi elektronik yang luas.

Karena itu, penentuan kewajiban PSE memerlukan pemeriksaan karakter layanan, bukan sekadar melihat apakah perusahaan memiliki website atau aplikasi.

Baca juga: Website Brand Lokal Wajib Daftar PSE Privat?

Apakah PSE Asing Wajib Mendaftar di Indonesia?

Kewajiban pendaftaran tidak terbatas pada perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 4 ayat (1) Permenkominfo 5/2020 memperluas kewajiban kepada PSE Lingkup Privat yang didirikan berdasarkan hukum negara lain atau berdomisili di luar Indonesia apabila memenuhi kondisi yang diatur.

Kondisi tersebut mencakup penyelenggara yang:

  1. memberikan layanan di wilayah Indonesia;
  2. melakukan usaha di Indonesia; dan/atau
  3. sistem elektroniknya dipergunakan atau ditawarkan di wilayah Indonesia.

Dengan demikian, perusahaan asing tidak otomatis terbebas dari kewajiban pendaftaran hanya karena tidak memiliki perseroan terbatas di Indonesia.

Dalam kasus pengawasan September 2026, Komdigi juga mencantumkan Shopify Inc. dan Secret Industries Pty Ltd sebagai penyelenggara asing.

Bagi perusahaan yang menjalankan platform lintas negara, pemeriksaan perlu memperhatikan layanan yang tersedia bagi pengguna Indonesia, model transaksi, serta kegiatan sistem elektronik yang sebenarnya.

Pendaftaran PSE sebagai PB UMKU Berdasarkan PP 28/2025

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) juga menempatkan pendaftaran PSE dalam kerangka perizinan berusaha.

Berdasarkan Pasal 186 ayat (2) huruf a PP 28/2025, pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang dapat berlaku bagi seluruh sektor usaha.

Ketentuan ini penting karena kewajiban PSE tidak hanya relevan bagi perusahaan teknologi.

Perusahaan transportasi, perdagangan, pendidikan, jasa profesional, maupun sektor lain dapat menyelenggarakan sistem elektronik yang memenuhi kriteria wajib daftar.

Namun, frasa bagi seluruh sektor usaha tidak boleh ditafsirkan bahwa setiap badan usaha secara otomatis wajib memiliki TDPSE tanpa pemeriksaan fungsi sistem elektroniknya.

Selain itu, Pasal 6 ayat (2) PP 71/2019 mengatur bahwa pendaftaran dilakukan sebelum sistem elektronik digunakan oleh pengguna.

Pendaftaran PSE Lingkup Privat pada umumnya diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), kecuali apabila terdapat mekanisme lain yang diatur secara khusus.

Dasar Hukum Pemblokiran PSE oleh Komdigi

Pemblokiran PSE memiliki dasar hukum yang secara khusus mengatur konsekuensi apabila penyelenggara tidak memenuhi kewajiban administratif.

Pasal 532 ayat (4) huruf a PP 28/2025 menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat dapat dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses melalui pemblokiran akses (access blocking) apabila tidak melakukan pendaftaran.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Permenkominfo 5/2020, yang mengatur sanksi pemutusan akses bagi PSE Lingkup Privat yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran.

Artinya, perusahaan yang seharusnya mendaftarkan sistem elektronik tetapi tidak melakukannya menghadapi risiko pemblokiran berdasarkan ketentuan tersebut.

Apakah Komdigi Harus Memberikan Peringatan Sebelum Memblokir PSE?

Tidak tepat jika perusahaan berasumsi bahwa setiap pemblokiran karena tidak mendaftar selalu harus didahului beberapa kali surat peringatan.

Pasal 532 ayat (4) huruf a PP 28/2025 menempatkan tidak melakukan pendaftaran sebagai alasan tersendiri untuk pengenaan pemutusan akses.

Pasal 7 ayat (2) Permenkominfo 5/2020 juga tidak merumuskan kewajiban pemberian sejumlah peringatan berjenjang sebagai syarat khusus sebelum sanksi tersebut.

Namun, pengenaan sanksi tetap harus dilakukan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan prosedural yang berlaku.

Dalam kasus September 2026, Komdigi memilih menyampaikan pemberitahuan dan kemudian memberikan peringatan lanjutan kepada sejumlah penyelenggara.

Langkah pengawasan tersebut merupakan pelaksanaan penegakan dalam kasus tertentu, bukan jaminan bahwa setiap PSE akan memperoleh tenggat yang sama sebelum pemblokiran.

Perbedaan Sanksi Tidak Mendaftar dan Tidak Memperbarui Data PSE

Perusahaan juga perlu memahami bahwa tidak semua pelanggaran administrasi PSE memiliki mekanisme sanksi yang sama.

Misalnya, PSE yang sama sekali belum mendaftar berada dalam kondisi berbeda dengan PSE yang telah terdaftar tetapi tidak memperbarui informasi sistem elektroniknya.

PP 28/2025 mengatur bentuk sanksi berdasarkan jenis pelanggaran.

Jenis pelanggaranKonsekuensi yang diatur
Tidak melakukan pendaftaran PSEPemutusan akses berdasarkan Pasal 532 ayat (4) huruf a
Tidak melaporkan perubahan data pendaftaranTeguran tertulis dan potensi penghentian sementara
Tidak memberikan informasi pendaftaran dengan benarDapat dikenai sanksi administratif menurut mekanisme yang berlaku
Tidak memberikan konfirmasi dalam tujuh hari kalender setelah penghentian sementara pada kondisi yang ditentukanDapat berujung pada pemutusan akses
Tidak memenuhi kewajiban tertentu terkait konten atau akses pengawasanDapat dikenai mekanisme sanksi tersendiri

Penting diperhatikan bahwa jangka waktu tujuh hari kalender setelah penghentian sementara tidak dapat diterapkan secara umum untuk semua PSE yang belum pernah melakukan pendaftaran.

Tenggat tersebut berkaitan dengan kondisi dan tahapan sanksi yang ditentukan secara khusus dalam peraturan.

Karena itu, perusahaan harus mengetahui jenis pelanggaran yang dinyatakan oleh regulator sebelum menentukan langkah penyelesaiannya.

Apakah TDPSE yang Sudah Diterbitkan Harus Diperbarui?

Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) merupakan bukti bahwa sistem elektronik telah memenuhi proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, kewajiban perusahaan tidak berhenti setelah tanda daftar diterbitkan.

Pasal 5 Permenkominfo 5/2020 mengatur kewajiban melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran.

Perubahan yang perlu diperiksa antara lain dapat berkaitan dengan:

  • identitas penyelenggara;
  • nama atau alamat website;
  • URL aplikasi;
  • fungsi dan model bisnis sistem elektronik;
  • jenis data pribadi yang diproses;
  • lokasi pengelolaan atau penyimpanan sistem dan data;
  • informasi lain yang termasuk dalam data pendaftaran.

Misalnya, sebuah perusahaan awalnya hanya menyediakan aplikasi pemesanan, kemudian mengembangkan website transaksi dengan sistem dan fungsi tersendiri.

Dalam situasi tersebut, perusahaan perlu mengevaluasi apakah sistem baru telah tercakup dalam pendaftaran yang ada atau memerlukan pendaftaran tersendiri.

Baca juga: Wajib Punya TDPSE: Daftar Terpisah untuk Aplikasi Mobile dan Website Anda

Bagaimana Pemulihan Akses PSE Setelah Diblokir?

Pemblokiran akibat pelanggaran pendaftaran tidak selalu berarti sistem elektronik kehilangan akses secara permanen.

Pasal 7 ayat (4) Permenkominfo 5/2020 mengatur normalisasi terhadap sistem elektronik yang diputus aksesnya karena tidak melakukan pendaftaran setelah penyelenggara memenuhi persyaratan pendaftaran.

Normalisasi merupakan proses pemulihan akses agar sistem elektronik dapat digunakan kembali.

Namun, perusahaan tidak dapat mengasumsikan bahwa akses langsung pulih hanya karena formulir permohonan telah diajukan.

Penyelenggara perlu memastikan kewajiban yang menjadi dasar sanksi telah dipenuhi sesuai ketentuan.

Langkah yang Perlu Dilakukan Perusahaan

Apabila akses layanan terputus karena pelanggaran pendaftaran, langkah penanganan dapat mencakup:

  1. Memeriksa keputusan atau pemberitahuan regulator untuk memastikan dasar pemblokiran.
  2. Mengidentifikasi sistem elektronik dan badan hukum penyelenggara yang menjadi objek tindakan.
  3. Melengkapi atau memperbaiki pendaftaran melalui mekanisme resmi.
  4. Menyiapkan dokumen dan bukti pemenuhan kewajiban.
  5. Mengajukan klarifikasi atau koordinasi normalisasi kepada Komdigi.
  6. Memastikan pemulihan akses serta mendokumentasikan hasil penanganannya.

Perusahaan juga perlu menyusun rencana komunikasi kepada pelanggan apabila pemblokiran menyebabkan gangguan layanan.

Baca juga: Kasus Wikipedia: Bukti Mutlak Kewajiban PSE Lingkup Privat

Apa yang Harus Dilakukan Jika Perusahaan Menerima Surat Peringatan Komdigi?

Menerima surat pemberitahuan atau peringatan regulator perlu ditindaklanjuti sebagai persoalan kepatuhan yang memiliki tenggat.

Perusahaan sebaiknya tidak hanya meneruskan surat tersebut kepada tim IT.

Tim Legal, Compliance, IT, dan pihak manajemen perlu melakukan pemeriksaan bersama terhadap sistem serta dokumen pendaftaran.

PemeriksaanLangkah Perusahaan
Surat KomdigiIdentifikasi dasar hukum, objek sistem, dan tenggat
Status TDPSEPeriksa nomor dan status pendaftaran
Identitas perusahaanCocokkan dengan dokumen badan hukum dan OSS
Website dan aplikasiPastikan sistem yang dimaksud tercakup dalam pendaftaran
Informasi pendaftaranPeriksa kesesuaian model bisnis, URL, dan informasi teknis
Kendala teknisDokumentasikan bukti kendala dan respons
KlarifikasiSampaikan melalui kanal resmi Komdigi
Risiko operasionalSiapkan mitigasi gangguan terhadap pelanggan
Tindak lanjutSimpan bukti pemenuhan dan komunikasi dengan regulator

Dalam siaran pers September 2026, Komdigi juga memberikan ruang bagi PSE yang mengalami kendala teknis untuk menyampaikan klarifikasi beserta bukti pendukung.

Namun, kesempatan klarifikasi tersebut tidak boleh dipahami sebagai penghapusan kewajiban pendaftaran.

Risiko Pemblokiran PSE terhadap Operasional Perusahaan

Dari perspektif bisnis, pemblokiran layanan dapat menimbulkan konsekuensi lebih luas daripada keterlambatan administrasi.

Bagi perusahaan yang bergantung pada transaksi digital, gangguan akses dapat memengaruhi:

1. Pendapatan dan Transaksi

Pelanggan dapat mengalami kesulitan mengakses layanan pemesanan, pembayaran, atau pembelian produk.

2. Kewajiban Kontraktual

Gangguan layanan dapat memengaruhi kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban kepada mitra atau pengguna berdasarkan kontrak yang berlaku.

3. Pengelolaan Pelanggan

Perusahaan perlu menangani pengaduan, memberikan informasi yang akurat, dan memastikan hak konsumen tetap diperhatikan.

4. Reputasi dan Kepercayaan

Gangguan akses akibat persoalan kepatuhan dapat memengaruhi persepsi pelanggan dan mitra bisnis.

5. Kesiapan Investasi

Status pendaftaran PSE dan riwayat kepatuhan regulator dapat menjadi bagian dari pemeriksaan dalam legal due diligence, investasi, atau akuisisi perusahaan.

Karena itu, pengawasan status TDPSE perlu menjadi bagian dari kegiatan regulatory compliance, bukan hanya tugas administratif saat peluncuran produk.

Checklist Kepatuhan PSE untuk Perusahaan

Untuk mengurangi risiko pemblokiran PSE, perusahaan sebaiknya menerapkan pemeriksaan berkala terhadap seluruh layanan digital yang diselenggarakannya.

AreaPemeriksaan Kepatuhan
Inventaris sistemDaftar seluruh website, aplikasi, dan layanan digital
Kriteria wajib daftarPemeriksaan fungsi sistem berdasarkan PP 71/2019 dan Permenkominfo 5/2020
TDPSEStatus pendaftaran dan kesesuaian data
OSS dan PB UMKUKonsistensi legalitas perusahaan
Perubahan sistemKebutuhan pembaruan data atau pendaftaran tambahan
Layanan asingPemeriksaan kewajiban pendaftaran lintas negara
Komunikasi regulatorPenanggung jawab serta prosedur respons
Keberlangsungan bisnisRencana mitigasi jika terjadi pemutusan akses

Pemeriksaan berkala dapat membantu perusahaan menemukan ketidaksesuaian sebelum berkembang menjadi tindakan penegakan administratif.

Kesimpulan

Pemblokiran PSE merupakan konsekuensi hukum yang dapat timbul ketika penyelenggara sistem elektronik tidak memenuhi kewajiban pendaftaran.

PP 28/2025 dan Permenkominfo 5/2020 memberikan dasar kepada Komdigi untuk mengenakan sanksi pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat yang wajib mendaftar tetapi tidak melakukannya.

Kasus pengawasan terhadap 25 PSE pada September 2026 menunjukkan bagaimana regulator melakukan pemeriksaan, menyampaikan pemberitahuan, dan memberikan peringatan kepada penyelenggara yang belum memenuhi kewajiban.

Namun, perusahaan tidak boleh berasumsi bahwa seluruh pelanggaran selalu akan memperoleh tenggat peringatan yang sama.

Bagi perusahaan yang mengoperasikan website, aplikasi, atau platform digital, pemeriksaan terhadap status TDPSE, fungsi sistem elektronik, data OSS, dan kewajiban pembaruan pendaftaran perlu dilakukan sejak awal dan secara berkala.

BP Lawyers dapat mendampingi perusahaan dalam pemeriksaan kewajiban pendaftaran PSE, evaluasi kepatuhan layanan digital, penanganan surat regulator, serta penyusunan langkah mitigasi terhadap risiko pemblokiran.

Pendekatan kepatuhan yang terstruktur dapat membantu perusahaan menjaga keberlangsungan operasional sekaligus mengurangi risiko tindakan administratif.

Penulis: Lita Paromita Siregar

Editor: Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.