Awas Sengketa! Audit Legalitas Penerbitan Sertifikat Saham 

“Jangan sekadar cetak dokumen. Pahami syarat mutlak UUPT dalam penerbitan sertifikat saham agar investasi perseroan Anda sah di mata hukum.”

Sertifikat saham sering dianggap sebagai bukti utama kepemilikan saham. Padahal, kekuatan hukumnya bergantung pada proses penerbitan saham baru, penyetoran modal, dan pencatatan dalam DPS. 

Penerbitan sertifikat saham baru dalam perseroan terbatas tidak berhenti pada keputusan RUPS. Perseroan juga harus menyiapkan bukti setor, memperbarui DPS, dan menerbitkan sertifikat saham secara tertib.

Dalam praktik bisnis di Indonesia, banyak perseroan membuat sertifikat saham setelah investor masuk. Langkah tersebut harus didukung oleh proses hukum yang tepat sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terbaru dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UUPT) agar tidak menimbulkan sengketa.

Baca juga: Awas Sengketa Investor! Syarat Legal Penerbitan Saham Baru

1. RUPS adalah Kunci Pembuka Legalitas

Manajemen tidak memiliki wewenang untuk mencetak saham baru secara sepihak. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUPT, setiap penambahan modal perseroan wajib dieksekusi berdasarkan persetujuan mutlak dari RUPS.

Sebelum selembar sertifikat diterbitkan, perseroan wajib mengantongi resolusi RUPS yang secara spesifik merincikan jumlah saham baru yang diterbitkan, nilai nominal, harga eksekusi (issue price), identitas pihak pengambil bagian, serta perubahan komposisi kepemilikan. Menerbitkan sertifikat sebelum dasar RUPS ini tersedia adalah tindakan ilegal yang cacat hukum.

2. Mitigasi Gugatan Dilusi Pemegang Saham Lama

Masuknya modal baru akan langsung memotong persentase kepemilikan (dilusi) pemegang saham eksisting. UUPT sangat ketat melindungi hak ini.

Merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UUPT, perseroan diwajibkan menawarkan saham baru tersebut terlebih dahulu kepada pemegang saham lama secara proporsional (Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu). Jika investor baru langsung menyapu bersih seluruh saham tanpa adanya dokumen pelepasan hak (waiver) tertulis dari pemegang saham lama, penerbitan sertifikat saham tersebut sangat rentan digugat dan dibatalkan oleh pengadilan.

3. Memastikan Penyetoran Modal Telah Dilakukan dan Terdokumentasi

Sertifikat saham harus mencerminkan saham yang telah disetor penuh. Penerbitan saham baru tidak dapat dipisahkan dari bukti penyetoran modal. Direksi perlu memastikan dana atau aset telah masuk ke perseroan sesuai nilai yang disepakati.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUPT mengatur bahwa pengeluaran saham lebih lanjut untuk menambah modal ditempatkan harus disetor penuh. Ketentuan tersebut berarti saham baru tidak dapat diterbitkan dengan pembayaran bertahap. Dalam konteks sertifikat saham, frasa “telah disetor penuh” harus didukung oleh dokumen penyetoran yang sah. 

Untuk setoran tunai, bukti setor bank perlu disimpan. Untuk setoran aset, perseroan perlu menyimpan dokumen valuasi. Untuk setoran tanah atau bangunan, perseroan perlu memperhatikan bukti kepemilikan dan pengumuman dalam surat kabar. Data tersebut akan menjadi dasar apabila kemudian ada pemeriksaan investor, bank, auditor, atau notaris.

Baca juga: Setoran Modal dari Investor: Agio Saham Menjadi Objek Pajak? 

4. Mencatat Saham Baru dalam Daftar Pemegang Saham

DPS adalah pusat administrasi kepemilikan saham. Sertifikat saham harus mengikuti DPS. Oleh karena itu, Direksi perlu memperbarui DPS setelah penerbitan saham baru disetujui dan penyetoran modal selesai.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UUPT mengatur bahwa Direksi wajib mengadakan dan menyimpan DPS yang sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham, nomor saham, tanggal perolehan, klasifikasi saham, jumlah yang disetor, serta keterangan lain yang relevan. Ketentuan tersebut berarti DPS wajib memuat informasi pokok kepemilikan saham. Dalam konteks sertifikat saham, setiap informasi dalam sertifikat harus dapat diverifikasi melalui DPS. 

Apabila sertifikat saham menyebut 10.000 saham atas nama investor, DPS juga harus mencatat jumlah yang sama. Nomor saham, klasifikasi saham, dan tanggal perolehan juga harus sama. Perbedaan data dapat menimbulkan masalah dalam pembuktian kepemilikan.

5. Menyusun, Menandatangani, dan Mengadministrasikan Sertifikat Saham

Setelah proses korporasi selesai, perseroan dapat menyusun sertifikat saham. Penerbitan Sertifikat Saham perlu dibuat dengan format yang jelas. Dokumen tersebut perlu ditandatangani oleh Direksi yang berwenang sesuai Anggaran Dasar. Salinan sertifikat perlu disimpan bersama dokumen korporasi lain.

Berdasarkan Pasal 51 UUPT mengatur bahwa pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Ketentuan tersebut berarti perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham kepada pemegang saham. Dalam konteks penerbitan saham baru, sertifikat saham merupakan bentuk yang dapat digunakan sebagai bukti tersebut. 

Sertifikat tersebut perlu merujuk pada keputusan RUPS, DPS, dan Anggaran Dasar. Apabila Anggaran Dasar mengatur pembatasan pengalihan saham, ketentuan tersebut dapat dicantumkan secara ringkas. Tujuannya agar pemegang saham memahami bahwa saham tidak selalu dibebas alihkan. 

Komponen Wajib dalam Dokumen Sertifikat Saham

Setelah seluruh legalitas korporasi di atas selesai, barulah fisik sertifikat dapat dirancang. Agar diakui sebagai instrumen hukum yang solid, pastikan dokumen tersebut memuat 5 elemen krusial berikut:

• Identitas Perseroan: Mencakup nama entitas, nomor Akta Pendirian, dan SK pengesahan dari Kementerian Hukum.
• Identitas Investor: Nama lengkap, alamat, dan nomor identitas/pengesahan badan hukum yang persis sama dengan DPS.
• Anatomi Saham: Jumlah lembar, nomor seri saham yang berurutan, klasifikasi saham (jika ada), nilai nominal, dan pernyataan “telah disetor penuh”.
• Tanda Tangan Otorisasi: Ditandatangani secara sah oleh anggota Direksi yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan.
• Klausul Pembatasan (Opsional): Jika Anggaran Dasar mengatur bahwa saham tidak dapat dialihkan secara bebas, pembatasan ini wajib dicantumkan secara ringkas pada sertifikat.

Audit Legalitas Restrukturisasi Modal Perseroan Anda Sekarang

Menerima suntikan dana segar adalah kabar baik bagi ekspansi perseroan, namun jangan biarkan cacat administratif menghancurkan struktur kepemilikan perusahaan Anda.

Sebelum menandatangani dokumen investasi atau melakukan penerbitan sertifikat saham, pastikan seluruh tahapan eksekusi telah selaras dengan UUPT dan Anggaran Dasar perseroan. 

Untuk pendampingan RUPS penambahan modal, penyusunan DPS yang valid, dan perumusan sertifikat kepemilikan yang sah secara hukum, diskusikan langkah strategis perseroan Anda bersama tim BP Lawyers.

Hubungi kami  melalui tombol di bawah ini. 

Penulis: Lita Paromita Siregar

Editor:  Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.