
Kebocoran Data Pelamar Komdigi: Tantangan Kepatuhan UU PDP
”Kebocoran data di Komdigi menegaskan urgensi kepatuhan UU PDP dalam setiap proses rekrutmen berbasis digital.”
Insiden folder terbuka menunjukkan bahwa pengendalian akses merupakan kewajiban hukum bagi Pengendali Data Pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mewajibkan setiap instansi pemerintah menerapkan prinsip keamanan dan akuntabilitas dalam pemrosesan data pelamar kerja.
Kelalaian teknis dalam sistem penyimpanan daring dapat dikualifikasikan sebagai kegagalan pelindungan data pribadi. Pasal 16 UU PDP mengatur prinsip pemrosesan data yang harus dipatuhi sejak tahap pengumpulan hingga penyimpanan.
Setiap badan publik wajib memiliki dasar pemrosesan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU PDP. Kewajiban notifikasi dalam Pasal 46 UU PDP menjadi instrumen penting saat terjadi kebocoran data.
Penilaian dampak pelindungan data diperlukan ketika pemrosesan berisiko tinggi dilakukan dalam skala besar. Hak subjek data untuk memperoleh ganti rugi diatur secara tegas dalam UU PDP. Penguatan tata kelola digital di sektor publik menjadi prasyarat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan data pribadi.
Baca juga: UU PDP: Kewajiban Perekaman Data yang Harus Dipenuhi
Kualifikasi Data dan Ruang Lingkup Kepatuhan UU PDP
Insiden pada 4 Februari 2026 terkait tautan Google Drive terbuka dalam proses rekrutmen di Komdigi harus dipahami sebagai isu kepatuhan terhadap UU PDP. Data pelamar kerja termasuk dalam kategori Data Pribadi karena memuat informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang. Pemrosesan data tersebut dilakukan dalam rangka pelayanan publik sehingga tunduk pada rezim UU PDP.
Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU PDP mengatur klasifikasi Data Pribadi yang bersifat umum dan Data Pribadi yang bersifat spesifik. Data umum mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan data sejenis. Sedangkan data spesifik mencakup data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, dan data lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen rekrutmen dapat memuat kedua kategori tersebut, tergantung pada persyaratan jabatan yang dilamar. Dalam hal tautan penyimpanan dokumen dibuka tanpa pembatasan akses, maka situasi tersebut menimbulkan risiko pengungkapan Data Pribadi kepada pihak yang tidak berwenang.
Tindakan tersebut berkaitan langsung dengan kewajiban pengendali untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data. Kegagalan membatasi akses menunjukkan adanya celah dalam tata kelola pemrosesan Data Pribadi yang seharusnya dirancang sejak awal proses rekrutmen.
Baca juga: Legal Obligation vs Consent: Pilih Dasar Hukum Tepat untuk Pemrosesan Data Pribadi
Prinsip Pemrosesan Data Pribadi
Pasal 16 ayat (1) UU PDP mengatur bahwa pemrosesan Data Pribadi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, serta penghapusan atau pemusnahan.
Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU PDP mengatur prinsip pemrosesan Data Pribadi yang wajib dipatuhi oleh Pengendali Data Pribadi. Prinsip tersebut mencakup pembatasan dan spesifikasi tujuan, kepatuhan terhadap hukum, transparansi, perlindungan hak subjek data, akurasi, serta keamanan dari akses tanpa hak.
Prinsip tersebut bersifat mengikat dan menjadi standar minimal tata kelola data pribadi. Penggunaan folder terbuka yang dapat diakses publik menunjukkan kegagalan dalam menjaga prinsip keamanan dan pembatasan akses.
Pasal 20 ayat (1) UU PDP mengatur bahwa pemrosesan Data Pribadi harus memiliki dasar yang sah. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU PDP mengatur dasar tersebut meliputi persetujuan yang sah dari subjek data, pelaksanaan perjanjian, pemenuhan kewajiban hukum, perlindungan kepentingan vital, pelaksanaan tugas kepentingan umum atau pelayanan publik, serta kepentingan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahwa berdasarkan Pasal 21 UU PDP mengatur kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk memberikan informasi kepada Subjek Data Pribadi ketika pemrosesan dilakukan berdasarkan persetujuan. Informasi tersebut mencakup tujuan pemrosesan, jenis Data Pribadi yang diproses, serta jangka waktu retensi. Dalam konteks rekrutmen, kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui pemberitahuan privasi yang jelas pada saat pendaftaran.
Baca juga: Cara Menyusun Privacy Notice Sesuai Ketentuan Pelindungan Data Pribadi
Akuntabilitas dan Penegakan Oleh Lembaga PDP
Pasal 12 ayat (1) UU PDP mengatur hak Subjek Data Pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi. Subjek data memiliki hak hukum untuk menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian. Dalam konteks rekrutmen, pelamar yang datanya terbuka tanpa hak dapat mengajukan gugatan apabila dapat dibuktikan adanya pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.
Pasal 57 UU PDP mengatur sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan pemrosesan Data Pribadi. Bentuk sanksi meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, serta denda administratif.
Ketentuan tersebut berlaku bagi Pengendali Data Pribadi yang tidak memenuhi kewajiban keamanan dan prinsip pemrosesan. Adapun Sanksi administratif tersebut dapat dijatuhkan tanpa menutup kemungkinan adanya gugatan perdata.
Pasal 58 UU PDP mengatur bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bahwa berdasarkan Pasal 59 dan Pasal 60 UU PDP mengatur fungsi dan kewenangan lembaga tersebut, termasuk pengawasan kepatuhan dan penegakan administratif.
Lakukan audit kepatuhan pelindungan data pribadi di instansi Anda melalui email ask@bplawyers.co.id
Penulis: Sekar Ayu
Editor: Arivigo Pranata
Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.
Our Newsletter
Our newsletter is personally written and sent out about once a month. It's not the least bit annoying or spammy.
We promise.