Skip to content
Kewajiban Perusahaan terhadap Keterbukaan Informasi Beneficial Ownership

Kewajiban Perusahaan terhadap Keterbukaan Informasi Beneficial Ownership

Kewajiban Perusahaan terhadap Keterbukaan Informasi Beneficial Ownership

Perusahaan dapat dikenakan sanksi pemblokiran akses Perusahaan dalam AHU Online sampai pencabutan izin usaha perusahaan jika tidak menyampaikan data Beneficial Ownership secara benar.

Data laporan yang dikeluarkan oleh Global Financial Integrity tahun 2019, dalam kisaran waktu 2006-2015 Indonesia termasuk dalam tiga puluh besar negara yang tertinggi tingkat aliran uang haramnya (Illicit Financial Flow/IFF). Disebutkan bahwa tingkat IFF di Indonesia mencapai USD 15,4 billion. Dengan adanya kondisi tersebut menyebabkan pemerintah semakin serius untuk mengatur mengenai aliran uang yang berputar di Indonesia.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Perusahaan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018). Selain itu, diatur juga dalam dua peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2019 melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Perusahaan (Permen 15/2019) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Perusahaan (Permen 21/2019).

Aturan-aturan hukum tersebut tidak hanya mengatur mengenai ketentuan penyampaian informasi pemilik manfaat pada suatu perusahaan, namun juga mengatur terkait sanksi dan pengawasan. Sehingga, berikut adalah hal-hal yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penyampaian informasi beneficial ownership agar tidak terkena sanksi hukum.

Definisi Beneficial Ownership

Peraturan-peraturan yang disebutkan di atas mendefinisikan pemiliki manfaat Pemilik adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Perusahaan, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perusahaan, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Perusahaan dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud.

Selain itu, dalam Financial Action Task Force (FATF) Guidance Transparency and Beneficial Ownership menjelaskan, yang dimaksud dengan beneficial ownership adalah “the natural (not legal) persons who actually own and take advantage of capital or assets of the legal person as well as on those who really exert effective control over it (whether or not they occupy formal positions within that legal person), rather than just the (natural or legal) persons who are legally (on paper) entitled to do so

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilik manfaat adalah pihak yang sebenar-benarnya memiliki kontrol dan mendapatkan manfaat atau keuntungan dari perusahaan, bukan sekedar yang tercantum atau tertulis pada akta atau dokumen perusahaan lainnya.

Tujuan Pengaturan Beneficial Ownership

Konsep dan pengaturan terkait beneficial ownership bertujuan untuk mendorong transparansi pemilik manfaat pada seluruh perusahaan di Indonesia agar dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Selain itu, transparansi pemilik manfaat dalam sebuah perusahaan juga berkaitan erat dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap perusahaan di Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, terkini, dan transparan mengenai pemilik manfaat dalam suatu perusahaan.

Dengan adanya beberapa peraturan mengenai beneficial ownership, Pemerintah berupaya untuk mendorong kemudahan berinvestasi serta menumbuhkan kepercayaan bagi investor. Namun, dengan adanya kemudahan berinvestasi tersebut dapat juga dijadikan ruang bagi pelaku kejahatan, khususnya para koruptor untuk mengambil keuntungan pribadi dan menutupi informasi pemilik manfaat melalui tindakan berlapis dengan menggunakan corporate vehicle, seperti shell companies (perusahaan cangkang), nominees atau trustee. Sehingga, keterbukaan informasi pemilik manfaat pada perusahaan sangat diperlukan.

Kriteria Beneficial Ownership

Dalam Pasal 4 Perpres 13/2018 disebutkan, pemilik manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

  1. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
  2. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
  3. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
  4. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
  5. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
  6. menerima manfaat dari perseroan terbata; atau
  7. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur kriteria pemilik manfaat dalam perusahaan sektor jasa keuangan yakni diatur dalam POJK Nomor 12 /POJK .01/2017 sdu POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan mengkategorikan pemilik manfaat adalah sebagai berikut:

  1. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
  2. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (ultimately own account);
  3. mengendalikan transaksi Nasabah;
  4. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
  5. mengendalikan perusahaan atau perikatan lainnya (legal arrangement); dan/atau
  6. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Kriteria-kriteria di atas, digunakan dalam menentukan posisi atau manfaat apa yang didapatkan oleh setiap pihak yang Namanya tercantum dalam Anggaran Dasar ataupun Akta Perusahaan.

Pihak yang Dapat Menyampaikan dan Prosedur Penyampaian Data Beneficial Ownership pada Perusahaan

Penyampaian informasi mengenai beneficial ownership dalam sebuah perusahaan tidak hanya dapat dilakukan oleh pengurus atau pendiri perusahaan tersebut, namun dapat juga disampaikan oleh Notaris dan pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Perusahaan untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Perusahaan.

Perusahaan menetapkan pemilik manfaat berdasarkan informasi yang diperoleh melalui:

  1. anggaran dasar termasuk dokumen perubahan anggaran dasar, dan/atau akta pendirian Perusahaan;
  2. dokumen perikatan pendirian Perusahaan;
  3. dokumen keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS), dokumen keputusan rapat organ yayasan, dokumen keputusan rapat pengurus, atau dokumen keputusan rapat anggota;
  4. informasi Instansi Berwenang;
  5. informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas;
  6. informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari Perusahaan bagi Pemilik Manfaat;
  7. pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pembina, pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai Perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
  8. dokumen yang dimiliki oleh Perusahaan atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemiiik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas;
  9. dokumen yang dimiliki oleh Perusahaan atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada Perusahaan; dan/atau
  10. informasi lain yang dapat pertanggungjawabkan

Penyampaian informasi tersebut disampaikan oleh koporasi kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membuat surat pernyataan. Adapun prosedur penyampaian data perusahaan dilakukan secara online melalui AHU di http://bo.ahu.go.id/. Penyampaian tersebut dapat dilakukan saat proses pendirian perusahaan atau saat perusahaan telah menjalankan kegiatannya.

Penyampaian data Beneficial Ownership saat Perusahaan Didirikan

Perusahaan wajib menetapkan dan menyampaikam informasi Pemilik Manfaat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Perusahaan mendapat izin usaha atau tanda terdaftar dari instansi/lembaga berwenang. Penyampain informasi tersebut disampaikan melalui Notaris, kemudian Notaris menyampaikan data pemilik manfaat perusahaan melalui AHU Online.

Penyampaian data Beneficial Ownership saat Perusahaan Sudah Menjalankan Usahanya

Perusahaan wajib menyampaikan setiap perubahan dan/atau pengkinian informasi pemilik manfaat dari perusahaan kepada Menteri melalui AHU Online. Penyampaian tersebut dapat dilakukan oleh Notaris. pendiri atau pengurus perusahaan, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus perusahaan.

Perubahan Informasi Beneficial Ownership

Perusahaan wajib menyampaikan informasi pemilik manfaat setiap melakukan penambahan informasi pemilik manfaat; dan/atau Pencabutan informasi pemilik manfaat dari perusahaan. Penyampaian tersebut wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat dari Perusahaan melalui AHU Online.

Pengkinian Informasi Beneficial Ownership

Pengkinian terhadap informasi pemilik manfaat wajib dilakukan Dilakukan 1 (satu) tahun sejak penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari perusahaan atau penyampaian pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Perusahaan yang terakhir (secara berkala setiap 1 (satu) tahun). Adapun pengikinian informasi dilakukan melalui AHU Online.

Pengawasan

Instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang melakukan pengawasan terdahap perusahaan dalam menerapkan prinsip beneficial ownership. Adapun tahapan dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

  • pengisian kuesioner oleh perusahaan (dilakukan secara elektronik pada ahu online);
  • penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terhadap perusahaan (dilakukan secara elektronik pada ahu online)
  • pelaksanaan pengawasan sesuai dengan tingkat risiko (dilakukan secara elektronik dan non-elektronik pada ahu online);
  • pelaksanaan rekomendasi oleh perusahaan (dilakukan secara elektronik dan nonelektronik pada ahu online)

Pengawasan tidak langsung (off site)

Pengawaan tidak langsung dilakukan secara elektronik melalui AHU Online, terhadap Perusahaan yang memiliki tingkat risiko rendah dan risiko menengah yang meliputi: pemeriksaan dokumen dan informasi, penilaian penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Perusahaan; dan keterangan hasil Pengawasan tidak langsung (off-site). Hasil Pengawasan tidak langsung (off-site) meliputi: isian data dan informasi Perusahaan, temuan Pengawasan berdasarkan pemeriksaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Perusahaan dan rekomendasi hasil Pengawasan tidak langsung (off-site).

Pengawasan secara langsung (on site)

Dalam pengawasan secara langsung, dilakukan prosedur sebagai berikut:

  • verifikasi dokumen dan informasi;
  • verifikasi informasi penetapan Pemilik Manfaat dari Perusahaan;
  • laporan Instansi Berwenang dan Instansi terkait;
  • proses pemberian izin usaha dari instansi berwenang;
  • pemanggilan dengan Perusahaan; dan
  • penyusunan hasil Pengawasan langsung (on-site) yang meliputi:
  • dokumen dan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan;
  • temuan Pengawasan berdasarkan penelitian dan penilaian;
  • penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Perusahaan; dan
  • rekomendasi hasil pengawasan langsung (on-site) yang dilakukan melalui AHU Online untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan berkala.
  • terhadap hasil pengawasan langsung (on-site) Menteri melakukan pemanggilan kepada Perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Pelaksanaan Rekomendasi dan Sanksi

Perusahaan wajib melaksanakan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak pemberitahuan dikirimkan kepada Perusahaan. Apabila Perusahaan tidak melaksanakan rekomendasi, Menteri dapat menjatuhkan tindakan terhadap Perusahaan tersebut, berupa:

  1. pemblokiran akses Perusahaan yang bersangkutan dalam AHU Online oleh Menteri; dan/atau
  2. Menteri menyampaikan rekomendasi secara tertulis kepada instansi berwenang yang menerbitkan izin usaha, yang memuat:
    • Penundaan;
    • pencabutan; atau
    • pembatalan,
    • izin usaha Perusahaan.

Ingin lebih jauh berkonsultasi, silahkan menghubungi kami:

E: ask@bplawyers.co.id
H: +62821 1234 1235

Author: Andi Akhirah Khairunnisa

 

Baca Juga : Procedures in Investment Licenses in Indonesia

Leave a Comment