Skip to content

Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya

Sektor :

Peradilan


 

Kebijakan dan Lembaga Penerbit :

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia | Surat Edaran No 1 Tahun 202
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya


 

Ringkasan Kebijakan :

  1. Penyesuakan sistem kerja bagi Hakim dan Aparatur Peradilan sesuai Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 sebagai berikut:
    1. Hakim dan Aparatur Peradilan menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah
    2. Pejabat Pembina Kepegawaian MA dan Pimpinan Pengadilan harus memastikan terdapat minimal 2 level Pejabat Struktural tertinggi pada setiap satuan kerja untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor 
    3. Pimpinan satuan kerja wajib melaporkan Hakim dan Aparatur Peradilan yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian MA dengan tembusan Biro Kepegawaian MA.
    4. Hakim dan Aparatur Peradilan yang mendapat giliran bekerja di kantor memberikan layanan dengan menjaga jarak serta menggunakan alat pelindung diri.
    5. Aparatur Peradilan yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja selama surat edaran berlaku
    6. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 dilakukan sampai 5 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
  2. Persidangan Pengadilan
    1. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahananya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19
    2. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap Terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19
    3. Terhadap perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu yang diatur. 
    4. Dalam hal perkara yang tetap harus disidangkan, maka harus dilakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 seperti pembatasan pengunjung dan penggunaan APD
  3. Penyelenggaran tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda atau dibatalkan.
  4. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan dengan e-learning

Leave a Comment