Skip to content

Kebijakan Perpajakan Seubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019

Sektor :

Perpajakan


 

Kebijakan dan Lembaga Penerbit :

Direktorat Janderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020
Tentang Kebijakan Perpajakan Seubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019


 

Ringkasan Kebijakan :

Berlaku mulai 20 Maret 202

  1. Menetapkan Virus Corona sebagai force majeur 
  2. Penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakan atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh dan keterlambatan pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2019.
  3. Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan terkait keikutsertaan dalam pengampunan pajak berupa laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan dan laporan penempatan harta tambahan, dapat menyampaikan laporan tersebut paling lambat 30 April 202.
  4. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPh pemotongan/pemngutan untuk Masa Pajak Februari 2020 pada tanggal 21 Maret 2020 sampai 30 April 202 diberi penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh

Leave a Comment