Skip to content
Ketentuan yang Harus Dipatuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia

Ketentuan yang Harus Dipatuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia

Ketentuan yang Harus Dipatuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia

Denda akan diterapkan mulai dari sanksi administratif sampai dengan dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektronik.

Perkembangan dunia teknologi global mau tidak mau harus diikuti dengan peraturan dan pengawasan oleh pemerintah. Salah satu contoh yang semakin banyak dilakukan di Indonesia adalah kegiatan usaha di dunia digital hal tersebut lah yang menjadi dasar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengeluarkan beberapa peraturan terkait kegiatan usaha yang menggunakan sistem elektronik.

Salah satu hal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya dengan sistem elektronik adalah melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (Permen Kominfo 36/2014) dalam Pasal 1 angka 2 mendifinisikan PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Kategori Sistem Elektronik yang Perlu Mendaftar PSE

Permen Komfinfo 36/2014 Pasal 3 menyebutkan bahwa yang wajib melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik adalah yang melakukan pelayanan publik, sedangkan yang tidak melakukan pelayanan publik disebutkan ‘dapat’ mendaftarkan, tanpa diikat dengan kewajiban. Namun, sebagaimana disebutkan tujuan pendaftaran PSE di atas, maka PSE dianjurkan untuk mendaftarkan PSE ke dalam Sistem Kominfo. Adapun kriteria PSE yang perlu untuk melakukan pendaftaran PSE adalah sebagai berikut:

  1. Portal, situs atau aplikasi online melalui internet yang dipergunakan untuk fasilitasi penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
  2. Sistem Elektronik yang didalamnya terdapat fasilitas pembayaran dan/atau transaksi keuangan lainnya secara online melalui jaringan komunikasi data atau internet;
  3. Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk pemrosesan informasi elektronik yang mengandung atau membutuhkan deposit dana atau yang dipersamakan dengan dana;
  4. Sistem Elektronik yang digunakan untuk pemrosesan, pengolahan, atau penyimpanan data yang terkait fasilitas yang berhubungan dengan data pelanggan untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktifitas transaksi keuangan dan perdagangan;
  5. Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk pengiriman materi digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara download melalui portal/situs, pengiriman lewat e-mail, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna.

Baca Juga : Pengaturan Safe Harbour Policy Di Indonesia

Dokumen Persyaratan Pendaftaran PSE

Berdasarkan Permen Kominfo 36/2014, persyaratan dokumen pendaftaran PSE adalah sebagai berikut:

  1. Kelengkapan dokumen pendaftaran bagi Pendaftar berbentuk Badan Hukum:
    1. tanda daftar perusahaan terakhir (digantikan oleh NIB);
    2. keterangan domisili perusahaan terakhir (digantikan oleh NIB);
    3. identitas Penanggung Jawab;
    4. NPWP;
    5. profil Penyelenggara Sistem Elektronik;
    6. gambaran teknis Sistem Elektronik;
    7. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia bagi Sistem Elektronik yang 
berbentuk situs; dan
    8. Kepemilikan modal.
  2. Hal-hal yang dicantumkan dalam profil PSE adalah sebagai berikut:
    1. nama Entitas;
    2. bentuk Entitas (misal: Perseroan Terbatas/PT);
    3. data Entitas (misal: Nomor Penerbitan PT-nya);
    4. alamat Entitas.
  3. Hal-hal yang dicantumkan dalam gambaran teknis Sistem Elektronik adalah sebagai berikut:
    1. perangkat lunak;
    2. perangkat keras;
    3. tenaga ahli;
    4. penjelasan adanya prosedur atau petunjuk tata kelola: penggunaan 
Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, dan sistem pengamanan;
    5. lingkup pelayanan publik; dan
    6. penjelasan interoperabilitas dengan Sistem Elektronik pihak lain apabila ada.

Prosedur Pendaftaran PSE

Proses pendaftaran PSE dilakukan secara online melalui https://layanan.kominfo.go.id/register, adapun secara garis besar prosedurnya adalah sebagai berikut:

  1. Membuat akun;
  2. Mengisi form pendaftaran;
  3. Pemeriksaan atau verfikasi dokumen;
  4. Melanjutkan pendaftaran;
  5. Status pendaftaran.

Perubahan Data PSE

Perubahan terhadap data Penyelenggara Sistem Elektronik wajib dilaporkan oleh penanggung jawab ke Direktorat Layan Aptika Kominfo. Adapun Perubahan data PSE yang wajib dilaporkan adalah terkait dengan:

  1. perubahan Penanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik;
  2. perubahan profil penyelenggara yang terkait perubahan nama dan/atau
 domisili;
  3. perubahan terkait dengan perubahan lingkup pelayanan publik bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Pelayanan Publik.

Pencabutan Pengesahan Pendaftaran

Pencabutan Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab sebagai berikut:

  1. Penyelenggara Sistem Elektronik tidak melaporkan perubahan data; dan
  2. Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Author: Andi Akhirah Khairunnisa

Leave a Comment