Mengenal Lebih Dekat dengan Gugatan Class action!

 In Perdata, Pidana

Pengadilan Tinggi Jakarta memenangkan gugatan perwakilan kelompok (class action) warga Bukit Duri melawan Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada bulan Juli lalu. Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2017 yang menghukum Pemprov DKI dan tergugat lain untuk membayar ganti rugi kepada warga yang totalnya lebih dari Rp18 miliar.

Gugatan tersebut bermula dari aksi penggusuran warga Bukit Duri oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), pada tahun 2016 lalu. Warga yang merasa haknya dilanggar lalu mengajukan class action.

Class action warga Bukit Duri ini bukan yang pertama. Sebelumnya tercatat ada putusan pengadilan yang mengabulkan class action warga terhadap KPU yang dirugikan karena tidak bisa memilih pada 2004 silam. Ada juga gugatan perwakilan warga korban banjir terhadap Pemprov DKI pada 2002 silam.

Tapi apa dan bagaimana gugatan class action itu? Kami bantu segarkan ingatan Anda lewat tulisan di bawah ini.

Dari sisi peraturan, gugatan class action di Indonesia dikenal sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Lalu juga di Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kehutanan yang terbit di tahun 1999. Kemudian, Mahkamah Agung mengatur konsep ini melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (PERMA 1/2002).

Pasal 1 PERMA 1/2002 mendefinisikan gugatan class action sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Dalam contoh kasus gugatan warga Bukit Duri di atas, wakil kelompok yang menjadi penggugat di persidangan ada empat orang. Mereka sekaligus bertindak mewakili anggota kelompok yang berjumlah 89 keluarga yang merasa haknya dirugikan oleh tindakan penggusuran yang dilakukan Pemprov.

Jadi jelas, gugatan class action ini bertujuan memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh keadilan dan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak. Jika dua tujuan ini tercapai, maka mimpi bahwa peradilan dapat diselenggarakan secara sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan semakin dekat serta efektif.

Adapun persyaratan gugatan class action adalah sebagai berikut: jumlah anggota kelompok sedemikian banyak; kesamaan fakta atau peristiwa; kesamaan dasar hukum; kesamaan jenis tuntutan; wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili.

Lebih lanjut, gugatan class action memiliki beberapa perbedaan dengan gugatan biasa, meskipun tidak banyak. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, latar belakang (posita) dan tuntutan gugatan class action dibuat secara mendalam dan terperinci. Posita harus merangkum kepentingan kelompok yang teridentifikasi dan yang belum teridentifikasi. Tuntutan gugatan class action harus mencakup mekanisme ganti kerugian yang diinginkan oleh Penggugat. Sedangkan dalam gugatan biasa positanya hanya yang dialami penggugat dan tuntutan ganti ruginya juga sudah langsung jelas.

Kedua, setelah gugatan diajukan oleh wakil kelompok, maka Hakim melakukan proses sertifikasi, yakni pemeriksaan apakah sebenarnya gugatan bisa atau tidak diajukan melalui gugatan class action. Setelah diteliti dan dianggap memenuhi syarat, maka Hakim akan mengeluarkan penetapan bahwa gugatan perwakilan tersebut sah. Tahap ini tidak ada dalam proses gugatan biasa.

Ketiga, adanya proses notifikasi. Proses ini dilakukan dengan berbagai cara yang sifatnya lebih efektif agar semua anggota kelas mengetahui adanya gugatan class action tersebut. Terdapat dua macam mekanisme notifikasi yang dikenal, yakni mekanisme opt-in dan opt-out.

Mekanisme opt-in adalah mekanisme yang mensyaratkan bagi perwakilan kelompok untuk menunjukkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kelas. Mekanisme ini pada akhirnya mirip dengan mekanisme gugatan perdata biasa oleh banyak orang sebagaimana diatur di dalam Pasal 123 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB).

Sementara mekanisme opt-out adalah mekanisme yang menggambarkan pihak Penggugat secara umum sebagai seluruh pihak yang haknya dilanggar. Pihak-pihak yang masuk di dalam kategori Penguggat secara umum tersebut, diberi kesempatan untuk keluar dari gugatan class action jika tidak mau masuk dalam kategori Penggugat tersebut. Pada gugatan biasa tidak dikenal proses notifikasi ini.

Untuk selebihnya, tidak ada perbedaan yang berarti dengan proses gugatan perdata pada biasanya.

BP Lawyers dapat membantu Anda
Apabila anda ingin berkonsultasi terkait permasalahan hukum, Anda dapat menghubungi kami melalui:
E: ask@bplawyers.co.id
H: +62821 1234 1235

Author: TC-Thareq Akmal Hibatullah

Recent Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search