KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

 In Korporasi

“PKPU berlaku untuk seluruh kreditor, baik kreditor konkuren dan kreditor yang didahulukan.”

Kreditor separatis pada dasarnya memiliki kedudukan yang lebih aman jika dibandingkan dengan kreditor lainnya. Karena, ketika debitor melakukan wanprestasi, kreditor separatis dapat langsung melakukan eksekusi atas jaminan yang dimilikinya.

Namun ada kalanya kreditor separatis menangguhkan haknya untuk melakukan eksekusi atas jaminan yang dimilikinya.

Penangguhan salah satunya dapat dilakukan dengan mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor yang bersangkutan. Dengan tujuan lebih memberikan ”tekanan” kepada debitor yang bersangkutan, agar mau bernegosiasi dengan lebih serius dalam menyelesaikan kewajibannya.

Terdapat kalangan yang beranggapan sejatinya PKPU hanya berlaku untuk kelompok kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak memiliki jaminan hak kebendaan dan tidak termasuk kreditor preferen.

Dengan pemikiran tanpa mengajukan permohonan PKPU atau terlibat dalam proses PKPU, kreditor separatis dapat langsung melakukan eksekusi atas jaminanya untuk memperoleh pelunasan piutang.

Namun Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) tidak mengatur demikian. UU Kepailitan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh jenis kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan, yaitu:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.” 


Dalam penjelasan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan disebutkan yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kreditor yang didahulukan yaitu kreditor preferen dan kreditor separatis.

Dalam proses pemungutan suara (voting) untuk memutuskan apakah terhadap debitor akan diberikan PKPU Tetap atau tidak, suara kreditor separatis juga diperhitungkan. Sepanjang kreditor separatis tersebut telah diakui oleh pihak pengurus sebagai salah satu kreditor yang piutangnya diakui.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu:

Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

  1. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
  2. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. 


Sering kali pada tahap voting tersebut terjadi kericuhan yang disebabkan kreditor konkuren tidak setuju jika kreditor separatis diikutsertakan dalam voting.

Ketentuan suara dalam voting tersebut berlaku kumulatif, sehingga presentase suara dari kreditor konkuren dan kreditor separatis keduanya harus terpenuhi. Yang mana jika presentase suara tidak terpenuhi maka PKPU Tetap tidak dapat diberikan dan terhadap debitor dinyatakan pailit. (Baca Juga: Keistimewaan Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan)

Namun mengingat PKPU ini berlaku menyeluruh untuk seluruh kreditor maka sudah sepatutnya kreditor separatis memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan kreditor lainnya.

Kami berpengalaman membantu Klien kami dalam menyelesaikan perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga. Anda dapat menghubungi kami melalui e-mail ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Author :

Fairus Harris, S.H., M.Kn.

Recommended Posts

Leave a Comment

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search