WAJIBKAH TECH STARTUPS DENGAN 15 KARYAWAN MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN?

 In Korporasi

“Saya seorang pengusaha yang memiliki perseroan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi (tech startups) sejak tahun 2016. Sampai saat ini saya telah memiliki 15 karyawan yang telah bekerja di kantor saya. Setelah berbincang dengan seorang rekan, beliau mengatakan seharusnya saya membuat peraturan perusahaan dan mendaftarkannya. Pertanyaan saya, apakah wajib membuat peraturan perusahaan bagi tiap perusahaan? lalu bagaimana prosedurnya?”

Ketentuan mengenai peraturan perusahaan diatur pada Pasal 108 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 (“Permenaker 16/2011”) tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 1 angka (20) UU No.13/2003 mendefinisikan peraturan perusahaan sebagai peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan (“Peraturan Perusahaan”).

Merujuk pada pertanyaan diatas, tentu saja anda wajib membuat peraturan perusahaan mengingat anda telah memiliki 15 karyawan, karena dalam Pasal 108 UU No.13/2003 menjelaskan bahwa:

(1)Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2)Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.

Sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13/2003 dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Namun, telah dijelaskan dalam Pasal 108 UU No.13/2003 ayat (2) bahwa kewajiban pembuatan Peraturan Perusahaan tidak berlaku apabila perusahaan telah memiliki perjanjian kerja bersama. Selain itu, ketentuan di dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan.

Apa saja yang termuat dalam peraturan perusahaan?

Dalam Pasal 111 UU No. 13/2003 dan Pasal 2 ayat (2) peraturan menteri tenaga kerja 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, telah mengatur peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:

  1. hak dan kewajiban pengusaha;
  2. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
  3. syarat kerja;
  4. tata tertib perusahaan;
  5. jangka waktu berlakunya PP; dan
  6. hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.

Tata cara dan prosedur pengesahan peraturan perusahaan

Selanjutnya mengenai instansi yang berwenang untuk melakukan pengesahan, telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan menteri ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014, yaitu:

(1)Pengesahan PP dilakukan oleh:

  1. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
  2. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
  3. Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) provinsi.

(2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mendelegasikan kewenangan pengesahan PP kepada Direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja.

Pasal 8 ayat (2) Permenaker 16/2011 mengatur bahwa permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

  1. naskah Peraturan Perusahaan yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh pengusaha; dan
  2. bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam hal pengajuan Peraturan Perusahaan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud di atas, dan materi dari Peraturan Perusahaan tidak lebih rendah dari peraturan perundang-undangan, maka Pejabat yang berwenang wajib mengesahkan Peraturan Perusahaan dengan menerbitkan surat keputusan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Peraturan Perusahaan berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Perusahaan dapat mengubah Peraturan Perusahaan sepanjang hal tersebut telah disepakati oleh para pekerja dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BP Lawyers dapat membantu anda

Ingin berkonsultasi dengan kami, silakan menghubungi :

E: ask@bplawyers.co.id

H: +62821 1000 4741

Author :

Rahmi Uzier

Recent Posts

Leave a Comment

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search