PAHAMI 5 TIPS INI AGAR PERJANJIAN KEAGENAN ANDA TIDAK MELANGGAR UU PERSAINGAN USAHA

 In Kode Etik

“Dalam suatu perjanjian keagenan yang seharusnya, agen bertindak untuk dan atas nama produsen (prinsipal). Agen hanya sebagai perpanjangan tangan dari prisinpal atau produsen.”

Sudah ditemui dalam beberapa perjanjian keagenan, dianggap melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha), bahkan pelaku usaha hingga dikenai sanksi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Misalnya, seperti kasus yang dialami oleh anggota Asosiasi Agen Ticketing (ASATIN). Dalam Putusan KPPU dengan perkara Nomor: 10/KPPU-L/2009, Majelis Komisi memutuskan beberapa anggota ASATIN yang dilaporkan, terbukti melakukan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU Persaingan Usaha. Selain itu, KPPU juga memerintahkan kepada para terlapor untuk membatalkan kesepakatan besaran komisi dari agen kepada sub agen.

Lalu bagaimana untuk menghindari agar perjanjian keagenan kita tidak dikenai sanksi oleh KPPU? Berikut 5 (lima) tips agar perjanjian keagenan tidak melanggar UU Persaingan Usaha:

  1. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal
  2. Dalam suatu perjanjian keagenan yang seharusnya, agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Artinya, perjanjian jual beli yang dilakukan agen dengan pihak ketiga, dilakukannya dalam kapasitas sebagai perpanjangan tangan prinsipal atau produsen.

  3. Harga jual suatu barang dan jasa ditetapkan prinsipal
  4. Dalam perjanjian keagenan dimana prinsipal menetapkan suatu harga jual barang atau jasa yang akan dipasarkan oleh agen. Maka, agen harus memasarkan (menjual) barang prinsipal kepada pihak ketiga sesuai dengan harga yang ditetapkan prinsipal kepada pihak ketiga. Sehingga, agen tidak berhak mengubah atau menetapkan harga jual tersebut kepada pihak ketiga.

  5. Prinsipal menanggung risiko akibat perjanjian yang dilakukan agen dengan pihak ketiga
  6. Prinsipal harus menanggung risiko jual beli yang dilakukan oleh agen dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum timbul dari perjanjian antara agen dengan pihak ketiga sesungguhnya hanya mengikat prinsipal dan pihak ketiga dimaksud. Oleh karenanya risiko sebagai salah satu akibat dari hubungan hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut sepenuhnya ditanggung prinsipal, bukan agen.

  7. Hubungan prinsipal dengan agen sebagai hubungan kerja
  8. Dalam perjanjian keagenan harus ditetapkan, bahwa hubungan prinsipal dengan agen merupakan hubungan kerja (bukan dalam arti hubungan ketenagakerjaan). Dalam hubungan keagenan, prinsipal harus mengontrol seluruh perilaku agen dalam menjalankan tugasnya. Agen harus melaksanakan setiap ketentuan yang ditetapkan prinsipal. Jika agen dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga menyimpang dari yang disepakati antara prinsipal dengan agen, maka agen akan menanggung resiko perjanjian tersebut, kecuali sebelumnya agen mendapatkan persetujuan dari prinsipal.

  9. Agen mendapat komisi atau salary dari hubungan kerja antara prinsipal dengan agen
  10. Dalam hubungan keagenan, agen harus dan berhak untuk mendapatkan komisi atau salary dari prinsipal sesuai yang diperjanjikan. Jadi, dalam kaitan hubungan kerja berupa keagenan, agen bukanlah karyawan prinsipal, melainkan hubungan khusus (hubungan bisnis) yang ditetapkan dalam perjanjian keagenan. Oleh karenanya agen tidak harus mendapatkan gaji dari prinsipal melainkan mendapatkan komisi salary tertentu yang harus ditetapkan dalam perjanjian.

Kelima tips diatas, selain membantu Anda dalam membuat perjanjian keagenan, juga memastikan bahwa perjanjian keagenan Anda akan sejalan dengan maksud pengecualian dalam UU Persaingan Usaha.

Perlu diperhatikan, ada juga pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf (d), antara lain adalah Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.

Silahkan download putusan KPPU perkara Nomor: 10/KPPU-L/2009 disini

BP Lawyers dapat membantu anda

Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan terkait perjanjian keagenan atau membuat perjanjian keagenan. Anda dapat menghubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Author :

Iskandar DP, S.H

Recommended Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search