JIKA LEBIH DARI 1 PELAKU USAHA YANG BERBEDA KEDUDUKANNYA, KEMANA MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU YANG SAMA?

 In Korporasi

“Upaya hukum keberatan hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor terhadap Putusan KPPU diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut”

Bagi Anda pelaku usaha yang hendak mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), simak penjelasan berikut ini sebagai panduan.

Seperti diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (PERMA No. 3/1005), bahwa keberatan terhadap putusan KPPU diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut.

Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan/atau diumumkan melalui website KPPU. Selanjutnya juga disebutkan, keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata, dengan memberikan Salinan keberatan kepada KPPU (Pasal 4 Ayat (4) PERMA No.03/2005).

Lalu bagaimana jika keberatan diajukan lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya?

Di dalam PERMA No.03/2005 disebutkan, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut.

Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung.

Setelah permohonan diterima, Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksan keberatan tersebut.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk. (Pasal 4 Ayat (7) PERMA No.03/2005).

Pasal 5 PERMA No. 03/2005 mengatur tata cara pemeriksaan terhadap keberatan adalah sebagai berikut:

  1. Setelah menerima keberatan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang persaiangan usaha;
  2. Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari siding pertama;
  3. Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi.

Selain itu, PERMA ini juga menegaskan, Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut

Untuk keberatan diajukan lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, maka jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung.

BP Lawyers dapat membantu anda

Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan Persaingan Usaha atau melakukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU dalam perusahaan anda. Anda dapat menghubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Author :

Iskandar DP, S.H

Recommended Posts

Leave a Comment

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search