Dapatkah Permohonan Pailit Diajukan Atas Utang Berdasarkan Perjanjian yang Memuat Klausula Arbitrase ?

 In Arbitrase

“ Adanya klausula arbitrase tidak menghilangkan kompetensi pengadilan niaga untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit.”

Adanya pemilihan forum arbitrase dalam suatu perjanjian secara otomatis menghilangkan kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa yang timbul terkait perjanjian tersebut. Baik sengketa tersebut termasuk perkara wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.

Namun hal tersebut tidak berlaku dalam ruang lingkup pengadilan niaga, khususnya dalam perkara kepailitan.

Dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”), ditentukan sebagai berikut:

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pihak yang melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian dengan klausula arbitrase tetap dapat diajukan permohonan pailit. Adanya klausula arbitrase tersebut tidak menghilangkan kompetensi pengadilan niaga sebagai peradilan khusus dalam menangani perkara kepailitan.

Pengajuan permohonan pailit tersebut tetap harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 UU Kepailitan. Yaitu terhadap seorang debitor dapat diajukan permohonan pailit ketika:

  1. Mempunyai dua atau lebih kreditor; dan
  2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Sehingga, pengadilan niaga tetap berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pailit tersebut, tanpa perlu diselesaikan terlebih dahulu melalui forum arbitrase. Namun harus memenuhi syarat permohonan pailit dan dapat dibuktikan utang tersebut secara sederhana.

Utang yang lahir dari putusan arbitrase

Selain adanya pengakuan terhadap utang yang timbul dari suatu perjanjian dengan klausula arbitrase, UU Kepailitan juga mengakui utang yang timbul dari suatu perkara arbitrase sebagai obyek dalam perkara kepailitan.

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) paragraf 3 UU Kepailitan, yaitu:

Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan yang termasuk utang bukan hanya kewajiban yang timbul berdasarkan suatu perjanjian.

Apabila terdapat pihak yang gagal atau lalai dalam memenuhi pembayaran berdasarkan putusan pengadilan atau arbitrase. Maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pailit atas utang yang timbul berdasarkan putusan tersebut.

BP Lawyers dapat membantu anda

Kami memiliki pengalaman dalam menyelesaikan perkara kepailitan di pengadilan niaga. Anda dapat menghubungi kami melalui e-mail ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Author :

Fairus Harris, S.H., M.Kn.

Recommended Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search