Selesaikan Sengketa Pertanahan Anda Melalui Mekanisme Mediasi

 In Perdata

“Mediasi di kantor pertanahan setempat merupakan jalan penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan sebelum memutuskan membawa permasalahan yang ada ke pengadilan.”

Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait sengketa perdata pada umumnya ditempuh melalui jalur pengadilan yang dapat dipastikan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sebenarnya terdapat jalur penyelesaian lain yang belum banyak diketahui masyarakat luas yaitu mediasi di kantor pertanahan setempat.

Dalam perkembangannya, mediasi mulai sering dijadikan salah satu pilihan dalam menyelesaian sengketa di bidang pertanahan. Berikut kami sampaikan contoh 2 (dua) kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yang dipimpin oleh mediator dari kantor pertanahan setempat, yaitu:

Kasus Pertama adalah sengketa penguasaan harta warisan antara Nasiroh melawan Abdul Wachid berkenaan dengan tanah obyek sengketa berupa satu bidang tanah yang terletak di Desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Perjanjian perdamaian ditandatangani pada tanggal 6 September 2006.

Kasus Kedua adalah sengketa berkenaan dengan permohonan pemecahan sertipikat tanah Hak Milik (HM) No. 34 / Ramanuju, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, atas nama para ahli waris. Permasalahannya yaitu pemecahan sertipikat tersebut tidak dapat dilakukan karena di atas tanah tersebut sebagian telah dihuni oleh pihak lain. Bahkan telah ada sertipikat lain yang terbit atas tanah tersebut. Akhirnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara dalam dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 Juli 2007.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 11 tahun 2009 tentang Kebijakan dan Strategis Kepala BPN RI Menangani dan Menyelesaikan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan tahun 2009, dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik (Juknis) Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Terdapat 10 (sepuluh) petunjuk teknis yang termuat dalam keputusan Kepala BPN tersebut, yang mengatur khusus penanganan permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan.

Salah satunya mengenai Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, yang termuat dalam Petunjuk Teknis No. 5/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, terbit pada tanggal 31 Mei 2007. Dengan adanya aturan tersebut menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang memiliki permasalahan di bidang pertanahan. Agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan cara yang efektif dan efisien.

Dalam proses mediasi yang dipimpin oleh mediator, para pihak akan diminta untuk memberikan keterangan-keterangan dengan disertai bukti-bukti terkait permasalahan yang ada. Jika mediasi tersebut berhasil maka antar para pihak tersebut akan disusun perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama.

Namun jika upaya mediasi ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa tetap berhak untuk menyelesaikannya melalui lembaga peradilan.

Putusan atau kesepakatan mediasi tersebut bersifat mengikat sehingga dapat langsung dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tiap-tiap kesepakatan atau perjanjian yang dibuat berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.


BP Lawyers dapat membantu anda

Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan atau sengketa terkait kontrak, penyelesaian melalui proses arbitrase maupun peradilan umum. Anda dapat menghubungi kami melalui:

E : ask@bplawyers.co.id

H : +62 821 1000 4741

Author :

Rahmi Triani, S.H.

Recommended Posts

Leave a Comment

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search