Hal-Hal Berikut Dapat Mengakibatkan Perjanjian Anda Berakhir

 In Arbitrase, Korporasi

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Kecuali jika di kemudian hari setelah perjanjian tersebut ditandatangani diketahui adanya hal-hal yang mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali jika adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Atau dapat juga disebabkan adanya alasan-alasan yang diperkenankan oleh undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) setidaknya mengatur terdapat 10 alasan berakhirnya (hapus) suatu perjanjian, yaitu:

  1. Pembayaran
  2. Dalam hal ini debitor telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikannya kepada pihak kreditor. Baik dengan melakukan penyerahan sejumlah uang atau barang yang dijanjikannya. Pembayaran dapat diartikan juga sebagai pelunasan. Tehitung sejak dilunasinya utang-utang pihak yang berutang (debitor) maka berakhirlah perjanjian tersebut.

  3. Penawaran pembayaran tunai, dengan diikuti adanya penyimpanan atau penitipan
  4. Adakalanya pihak kreditor menolak pembayaran utang yang akan dilakukan si debitor. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak yang berutang debitor dapat menitipkan apa yang akan diserahkannya kepada kreditor di pengadilan. Pengadilan yang dimaksud yaitu pengadilan yang telah ditunjuk para pihak dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

  5. Pembaharuan utang (Novasi)
  6. Pembaharuan utang merupakah salah satu hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan menimbulkan perjanjian yang baru. Eksistensi dari perjanjian baru tersebut menggantikan kedudukan dari perjanjian yang lama. Adapun yang termasuk dalam kategori pembaharuan utang yaitu adanya utang lama yang dihapuskan dengan adanya suatu perjanjian yang baru. Adanya perubahan kreditor atau debitor berdasar pada kesepakatan bersama, juga termasuk dalam kategori pembaharuan utang.

  7. Perjumpaan utang atau kompensasi
  8. Perjumpaan utang terjadi demi hukum, pada suatu keadaan dimana dua orang saling berutang satu sama lain. Contohnya: A mempunyai utang kepada B sebesar Rp.1.000.000,- Sebaliknya B mempunyai utang kepada A sebesar Rp.1.500.000,-. Demi hukum dalam hal ini telah terjadi perjumpaan utang, sehingga A hanya memiliki kewajiban pembayaran utang kepada B sebesar Rp.500.000,-

  9. Percampuran utang
  10. Merupakan suatu keadaan dimana 1 (satu) orang berkedudukan sebagai kreditor dan debior untuk suatu permasalahan utang yang sama.

    Salah satu contohnya yaitu ketika seorang bapak (kreditor) meminjamkan sejumlah uang kepada anaknya (debitor). Ketika kreditor meninggal dunia, maka debitor akan berkedudukan selaku ahli waris dari kreditor, yang menerima boedel waris dari pewaris. Maka ahli waris yang awalnya berkedudukan sebagai debitor setelah kreditor meninggal dunia, secara otomatis menurut hukum menggantikan kedudukan pewaris sebagai kreditor termasuk utang piutang dengan dirinya sendiri. Dalam hal demikian maka perjanjian utang piutang antara bapak dengan anaknya tersebut otomatis berakhir menurut hukum.

  11. Pembebasan utang
  12. Pembebasan utang merupakan suatu perbuatan hukum yang mana, pihak kreditor melepaskan haknya untuk melakukan penagihan piutang terhadap debitor. Termasuk berlaku demi hukum dalam utang piutang secara tanggung renteng.

    Sebagai contoh A memiliki piutang kepada B, C dan D sejumlah Rp.3.000.000 secara tanggung renteng. Kemudian A secara sukarela menyatakan membebaskan B atas utang-utang yang dimilikinya terhadap A. Pada dasarnya demi hukum pembebasan utang tersebut juga berlaku terhadap C dan D. Kecuali jika ada pernyataan tegas dari A yang menyatakan sebaliknya.

  13. Musnahnya barang yang terutang
  14. Hilang atau musnahnya suatu obyek dalam perjanjian, mengakibatkan perjanjian yang bersangkutkan berakhir. Dengan catatan hilang atau musnahnya obyek tersebut bukan merupakan kesalahan dari pihak debitor dan terjadinya sebelumnya debitor lalai dalam melakukan penyerahan kepada kreditor

  15. Pembatalan
  16. Hal ini berkaitan dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 – 1337 KUHPerdata, yaitu adanya syarat subyektif dan syarat obyektif. Tidak terpenuhinya syarat obyektif (sepakat dan kecapakan para pihak) memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif (sesuatu hal tertentu dan obyek yang halal) mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Pembatalan tersebut perlu diajukan ke forum penyelesaian (pengadilan atau arbitrase) yang ditunjuk dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak

  17. Berlakunya suatu syarat batal
  18. Hal ini berkaitan erat dengan adanya perjanjian bersyarat yang disepakati para pihak yaitu berakhirnya suatu perjanjian disebabkan oleh terjadinya hal-hal tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

  19. Daluwarsa
  20. Batas waktu untuk melakukan suatu tuntutan hukum atas pemenuhan prestasi berdasarkan sutau perjanjian yaitu 30 tahun terhitung sejak timbulnya hak tersebut.

BP Lawyers dapat membantu anda
Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan atau perselisihan terkait perjanjian atau kontrak Anda dengan menhubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Recommended Posts

Leave a Comment

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search