INILAH KETENTUAN BARU MENGENAI BIDANG USAHA DAN LEGALITAS PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN DI INDONESIA (Bagian 1)

 In Korporasi

“Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan”.

Bagi Anda para pelaku usaha yang ingin memiliki perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pertambangan di Indonesia saat ini, sebaiknya perlu mengerti hal-hal apa saja yang menjadi poin penting, khususnya aspek legalitas terkait bidang usaha Jasa Pertambangan setelah adanya ketentuan baru di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah melalui Kementrian Energi Dan Sumber Daya Masnusia telah menerbitakn Peraturan baru Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM No.34/2017”). Permen ESDM No.34/2017 menggantikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara (Permen ESDM No.24/2012) telah dinyatakan dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku.

Permen No.24/2012 ini dahulunya sebagai dasar hukum untuk diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Jasa Pertambangan. SKT inilah yang menjadi legalitas izin Usaha yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti yang melakukan kegiatan secara terus-menerus di lokasi tambang, salah satunya misalnya pada bidang usaha jasa konsultasi manajemen dll.

Namun, dengan pemberlakuan Permen ESDM No.34/2017 maka SKT Jasa Pertambangan sebagai legalitas untuk kegiatan usaha jasa pertambangan non inti sudah  dinyatakan tidak berlaku karena bidang usaha jasa pertambangan non inti sudah dihapus.

Permen ESDM No.34/2017 juga mengatur perubahan mengenai bidang usaha tertentu yang dapat memiliki IUJP, yang mana bidang usaha tersebut hanya terbatas pada kegiatan jasa penunjang tertentu saja.

Adapun bidang usaha jasa penunjang tertentu tersebut misalnya, untuk Konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan terbatas di bidang usaha penyelidikan umum, Ekplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi pertambangan, pengangkutan, Lingkungan pertambangan, Pascatambang dan reklamasi, dan Keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan untuk konsultasi dan perencanaan terbatas dibidang usaha Penambangan; atau Pengolahan dan pemurnian saja.

Perubahan pengaturan bidang usaha tersebut  berimplikasi pada beberapa bidang usaha yang dahulunya dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan penunjang jasa pertambangan non inti seperti jasa konsultasi manajemen, pemasok dan pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran, Jasa Pengurusan Dokumen, Jasa Boga Catering, dll yang tidak diatur dalam Permen ESDM 34/2017 tersebut sudah tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usaha di Wilayah Pertambangan dengan legalitas SKT, akan tetapi wajib mendapatkan Tanda Registrasi Minerba sebagai pengganti SKT Jasa Pertambangan Non Inti baca juga:Bagaimana mendapatkan tanda registrasi usaha penunjang minerba?

Apa saja Jenis, Bidang dan Sub Bidang Usaha Jasa Pertambangan ?
Saat ini jenis, bidang, dan sub bidang apa saja yang masuk dalam kategori usaha Jasa Pertambangan menurut Permen ESDM 34/2017 adalah sebagai berikut:

No.

Jenis

Bidang

Subbidang

1

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau Pengujian peralatan

Penyilidikan Umum
    1. Survei Tinjau (Reconnaissance);
    2. Remote sensing
    3. Propeksi

 

2

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau Pengujian peralatan

Eksplorasi
    1. Manajemen Ekplorasi;
    2. Penentuan Posisi;
    3. Pemetaan topografi;
    4. Pemetaan Geologi;
    5. Geokimia;
    6. Geofisika;
    7. Survei Bawah permukaan;
    8. Geoteknik;
    9. Pemboran eksplorasi;
    10. Percontoan eksplorasi;
    11. Perhitungan Sumber Daya dan Cadangan

 

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau Pengujian peralatan

Studi kelayakan

    1. Penyusunan AMDAL;
    2. Penyusunan Studi kelayakan;

 

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau Pengujian peralatan

Konstruksi pertambangan

    1. Penerowongan (tunneling);
    2. Penyemenan Tambang bawah tanah;
    3. Penyanggaan tambang bawah tanah;
    4. Shaft Sinking;
    5. Sistem penerangan tambangan bawa tanah;
    6. Alat gali, muat, dan Angkut tambang bawah tanah;
    7. Pemboran dan Peledakan;
    8. Fasilitas perbengkelan;
    9. Komisioning tambang;
    10. Fasilitas pengolaan;
    11. Fasilitas pemurniaan;
    12. Jalan tambang;
    13. Jembatan;
    14. Pelabuhan;
    15. Gudang Bahan Peledak;
    16. Fasilitas penimbunan bahan bakar cair;
    17. Sistem penyaliran.

 

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengujian peralatan

Pengolahan dan Pemurnian

    1. Penggerusan batubara;
    2. Pencucian batubara;
    3. Pencampuran batubara;
    4. Peningkatan Mutu Batubara;
    5. Pembuatan briket batubara;
    6. Pencairan batubara;
    7. Gasifikasi batubara;
    8. Coal Water Mixer;
    9. Pengolajhan Mineral;
    10. Pemurnian Mineral;
    11. Peremukan Mineral/Batuan.

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengujian peralatan

Pengangkutan

    1. Menggunakan truk;
    2. Menggunakan Lori;
    3. Menggunakan Ban Berjalan (belt conveyor);
    4. Menggunakan tongkang;
    5. Menggunakan Pipa.

 

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengujian peralatan

Lingkungan Pertambangan

    1. Pemantauan lingkungan;
    2. Servei RKL/RPL;
    3. Pengelolaan Air Asam Tambang;
    4. Audit lingkungan pertambangan;
    5. Pengendalian Erosi.

 

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengujian peralatan

Pasca Tambang dan Reklamasi

    1. Reklamasi;
    2. Penutupan Tambang;
    3. Pembongkaran fasilitas;
    4. Penyiapan dan penataan lahan;
    5. Pembibitan;
    6. Penanaman;
    7. Perawatan.

 

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengujian peralatan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    1. Pemeriksaan dan pengujian teknik;
    2. Audit keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

 

10 

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengujian peralatan

Penambangan

    1. Pengupasan, pemuatan dan pemindahan tanah/batuan penutup;
    2. Pemberian/pembongkaran tanah/batuan penutup;
    3. Pengangkutan tanah, penutup, batubara, bijih mineral;
    4. Penggalian mineral (mineral getting);
    5. Penggalian batubara (coal getting).

 

11 

Pelaksanaan

Penambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah

 

Penggalian. Pemuatan, dan pemindahan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan

12 

Pelaksanaan

Penambangan mineral aluvial

Penggalian endapan mineral aluvial

Dari jenis, bidang, subbidang usaha diatas, jelas terlihat bahwa ada beberapa bidang maupun subbidang yang dulunya ada sudah dihapuskan dengan adanya Permen ESDM No.34/2017 ini. Oleh karenya, penting untuk diketahui, agar kita dapat menentukan kegiatan jasa penunjang apa saja yang terkategori dalam bidang usaha Jasa Pertambangan saat ini.

Demikian semoga artikel ini dapat bermanfaat.

BP Lawyers dapat membantu anda
Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan legalitas usaha pertambangan atau jasa pertambangan perusahaan anda. Anda dapat menghubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Author :
Iskandar DP, SH/ Ali Imron S.H.I

Recommended Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search