BAGAIMANA MENDAPATKAN TANDA REGISTRASI USAHA PENUNJANG MINERBA?

 In Korporasi

“Tanda Registrasi diperlukan sebagai legalitas kerjasama dengan pemegang IUP dan IUPK untuk kegiatan usaha penunjang jasa pertambangan selain bidang usaha yang sudah ditetapkan dalam kegiatan IUJP”

Belum lama ini, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami seputar usaha di bidang jasa penunjang minerba. Pertanyaan tersebut rata-rata diajukan oleh perusahaan yang memang telah bergerak di bidang jasa penunjang minerba atau perusahaan baru yang memiliki rencana akan menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa penunjang minerba. Pertanyaan tersebut muncul karena ada perubahaan izin yang dahulu dikenal dengan Surat Keterangan Minerba (SKT Minerba), sekarang telah berubah menjadi Tanda Registrasi. Adapun pertanyaan mendasar yang ditanyakan kepada kami terkait dengan kegiatan usaha penunjang minerba tersebut diantaranya;

“Apakah diperlukan Tanda Registrasi dari Dirjen Minerba untuk dapat melakukan kegiatan kerjasama di wilayah pertambangan” lalu, bagaimana mendapatkan tanda registrasi tersebut?”

Penting untuk diketahui bahwa saat ini, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM No. 34/2017”). Dengan diterbitkannya Permen ESDM No. 34/2017, maka Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara (Permen ESDM No. 24/2012) telah dinyatakan dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku. baca juga: Inilah Ketentuan Baru Mengenai Bidang Usaha Dan Legalitas Perusahaan Jasa Pertambangan Di Indonesia (Bagian 1)

Konsekuensi pemberlakuan Permen ESDM No. 34/2017 maka SKT Jasa Pertambangan telah berubah nama menjadi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Selain berubah secara penamaan izin, Permen ESDM No. 34/2017 juga mengatur perubahan mengenai bidang usaha tertentu yang dapat memiliki IUJP, yang mana bidang usaha tersebut hanya terbatas pada kegiatan jasa penunjang tertentu saja.

Pasal 21 Permen ESDM No.34/2017, menjelaskan kegiatan usaha yang termasuk dalam Lingkup Izin Usaha Jasa Pertambangan sebagai berikut:
“IUJP meliputi kegiatan:

  1. konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan di bidang:
  2. penyelidikan umum;
  3. eksplorasi;
  4. studi kelayakan;
  5. konstruksi pertambangan;
  6. pengangkutan;
  7. lingkungan pertambangan;
  8. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
  9. keselamatan dan kesehatan kerja;
  10. konsultasi dan perencanaan di bidang:
  11. penambangan; atau
  12. pengolahan dan pemurnian.”

Bagi perusahaan yang bergerak dalam kegiatan penunjang usaha jasa pertambangan selain dari pada disebutkan pada Pasal 21 Permen ESDM No.34/2017di atas, contohnya seperti jasa konsultasi manajemen maupun kegiatan usaha lainya yang didalam  Permen ESDM No.34/2017 secara tegas tidak termasuk dalam bidang usaha jasa pertambangan, masih dapat melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan dengan cara melakukan kerjasama usaha penunjang di wilayah pertambangan dengan syarat harus memiliki Tanda Registrasi.

Ketentuan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak termasuk dalam lingkup IUJP, diakomodir dalam Pasal 25 Permen ESDM No.34/2017 yang mana dijelaskan Pemegang IUP dan IUPK dapat bekerja sama untuk melakukan kegiatan usaha penunjang selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan pihak lain yang telah mendapatkan tanda registrasi yang diumumkan oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Lalu, bagaimana cara mendapatkan tanda registrasi ?
Menurut Permen ESDM No.34/2017 persyaratan untuk mendapatkan tanda registrasi, yaitu harus melengkapi beberapa dokumen diantaranya:

  1. Surat permohonan;
  2. Perizinan dari lembaga terkait yang masih berlaku (Misalnya SIUP);
  3. Akta dan SK Pendirian dan Perubahan (apabila ada perubahan);
  4. NPWP Perusahaan dan NPWP direksi/komisaris.

Sementara persyaratan untuk tanda registrasi perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan dan penjualan Mineral atau batubara, setidaknya ada 3 (tiga) tahapan, yaitu:

Pertama, surat permohonan dengan menggunakan kop surat Badan Usaha/perusahaan perorangan/koperasi yang mencantumkan alamat dan nomor telepon serta faksimili perusahaan, dan ditandatangani di atas materai oleh direksi/pimpinan yang berwenang.

Kedua, selain permohonan diatas, perusahaan juga diminta untuk memberikan informasi mengenai profil badan usaha dengan mencantumkan berupa:

  1. Akta pendirian Badan Usaha/perusahaan perorangan/koperasi dan pengesahaannya;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin BKPM bagi PMA;
  4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  5. surat keterangan domisili;
  6. susunan direksi dengan melampirkan identitas pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI); g) salinan paspor bagi Warga Negara Asing (WNA); dan/atau
  7. daftar pemegang saham;

Ketiga, dengan adanya persyaratan legalitas di atas, perusahaan pun akan diminta untuk memberikan pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, keuangan dan tata cara pembayaran menggunakan mata uang rupiah, serta lalu lintas dan angkutan jalan baik di darat, laut, maupun di sungai untuk pengangkutan Mineral atau Batubara. Bidang lainnya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagaimana tahapan permohonan tanda registrasi?
Pertama, perusahaan setelah mengajukan permohonan Tanda Registrasi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya petugas penerima permohonan akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Tanda Registrasi.

Kedua, apabila, dalam hal dokumen belum sesuai dengan persyaratan, permohonan,  maka permohonan akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon. Sedangkan dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap dokumen akan dibuatkan konsep Surat Tanda Registrasi.

Selanjutnya tahapan penerbitan Tanda Registrasi yaitu Surat Tanda Registrasi akan ditandatangani oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, kemudian Surat Tanda Registrasi yang sudah ditandatangani diumumkan melalui website dan diserahkan ke Badan Usaha.

Demikian semoga artikel ini dapat bermanfaat.

BP Lawyers dapat membantu anda
Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan legalitas kegiatan usaha penunjang pertambangan perusahaan anda. Anda dapat menghubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Author :
Iskandar DP, SH/ Ali Imron, S.H.I

Recommended Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search