
Kasus Krakatau Steel: PHK Setelah Pekerja Tolak GSH
“Penolakan terhadap program pengakhiran hubungan kerja secara sukarela tidak otomatis menjadi pengunduran diri. Apabila perusahaan tetap mempertimbangkan PHK, dasar hukum dan prosedurnya harus dinilai secara terpisah.”
Perselisihan antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan sembilan pekerjanya menunjukkan pentingnya membedakan program Golden Shake Hand (GSH) yang bersifat sukarela dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diperselisihkan. Perusahaan dapat memiliki kebutuhan untuk menata struktur tenaga kerja, tetapi penolakan terhadap tawaran sukarela tidak dengan sendirinya membuat hubungan kerja berakhir.
Apakah perusahaan tetap dapat melakukan PHK jika pekerja menolak GSH? Perusahaan dapat menempuh mekanisme penyelesaian PHK apabila memiliki alasan yang sah dan didukung bukti. Namun, penolakan GSH bukan dasar PHK yang berdiri sendiri. Sejak 28 Oktober 2026, penilaian juga perlu memperhatikan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya daftar alasan PHK dalam Pasal 231 dan prosedur Pasal 228. Karena sengketa Krakatau Steel dimulai sebelum UU baru berlaku, penentuan hukum yang relevan membutuhkan pemeriksaan berdasarkan waktu terjadinya peristiwa dan dasar gugatan.
Apa yang Terjadi dalam Sengketa Sembilan Pekerja Krakatau Steel?
Menurut pemberitaan BantenNews pada 9 Oktober 2026, Krakatau Steel mendaftarkan gugatan perselisihan PHK terhadap sembilan pekerjanya di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Serang pada 22 September 2026, dengan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg.
Perselisihan tersebut dikaitkan dengan penolakan pekerja terhadap program GSH yang ditawarkan dalam rangka efisiensi. Menurut keterangan salah seorang pekerja dalam pemberitaan, sembilan pekerja itu menjalani skorsing sejak Februari 2026. Keterangan mengenai skorsing merupakan pernyataan pihak pekerja, bukan kesimpulan bahwa perusahaan telah terbukti melanggar ketentuan skorsing.
Sebelum gugatan diajukan, perselisihan telah melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Berdasarkan pemberitaan tersebut, terdapat Surat Anjuran Nomor 500.15.15.2/275/Hubinjamsos, tanggal 19 Mei 2026, yang menganjurkan pembatalan rencana PHK dan pencabutan skorsing. Tidak tercapainya penyelesaian kemudian membawa perkara ke PHI.
Pada tanggal naskah awal 20 Oktober 2026, perkara disebut masih dalam proses persidangan. Status putusan terbaru belum dapat dikonfirmasi melalui dokumen perkara primer dalam pemeriksaan untuk revisi ini, 16 November 2026. Karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa PHK telah dinyatakan sah atau tidak sah oleh pengadilan.
Apakah Penolakan Golden Shake Hand Sama dengan Pengunduran Diri?
Tidak. Program GSH pada dasarnya merupakan tawaran penyelesaian hubungan kerja secara sukarela dengan manfaat yang ditetapkan dalam skema program. Penerimaannya harus dibedakan dari keputusan PHK berdasarkan alasan hukum tertentu.
Menurut Pasal 231 huruf i UU 27/2026, pengunduran diri atas kemauan sendiri mensyaratkan permohonan tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri, tidak terikat ikatan dinas, serta tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal tersebut. Penolakan terhadap suatu tawaran perusahaan tidak memenuhi unsur tersebut hanya karena pekerja tidak bersedia mengikuti program.
Menariknya, Pasal 228 ayat (2) huruf i UU 27/2026 justru mencantumkan penawaran program pensiun dini sukarela sebagai salah satu upaya pencegahan PHK. Perusahaan dapat menawarkannya, tetapi pekerja tetap memiliki ruang untuk menerima atau menolak sesuai ketentuan program dan hukum yang berlaku.
Bagi HR dan Legal, perbedaan antara penawaran, penerimaan sukarela, dan PHK yang disengketakan harus terlihat dalam dokumen. Surat penawaran GSH, formulir persetujuan, perhitungan manfaat, dan korespondensi dengan pekerja sebaiknya disimpan secara terpisah dari dokumen pemberitahuan PHK.
Apa yang Berubah dalam Aturan PHK Efisiensi Setelah UU 27/2026?
Ketika gugatan Krakatau Steel didaftarkan pada September 2026, ketentuan yang berlaku mencakup Pasal 154A ayat (1) huruf b UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023, yang menyebut efisiensi dengan atau tanpa penutupan perusahaan sebagai alasan PHK. Pasal 43 PP 35/2021 juga membedakan efisiensi karena kerugian dari efisiensi untuk mencegah kerugian.
Namun, UU 27/2026 mulai berlaku pada 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003 serta ketentuan ketenagakerjaan tertentu dalam UU 6/2023. Pasal 231 UU baru tidak lagi mencantumkan efisiensi tanpa penutupan perusahaan sebagai alasan PHK tersendiri. Pasal 231 huruf b, misalnya, mengatur penutupan perusahaan karena mengalami kerugian terus-menerus selama dua tahun.
| Pokok pemeriksaan | Saat gugatan diajukan, September 2026 | Setelah UU 27/2026 berlaku |
|---|---|---|
| Dasar PHK efisiensi | Pasal 154A ayat (1) huruf b UU lama | Tidak tercantum sebagai alasan tersendiri dalam Pasal 231 UU baru |
| Kerugian dan pencegahan kerugian | Dirinci dalam Pasal 43 PP 35/2021 | Keberlakuan ketentuan pelaksana perlu diuji terhadap UU baru |
| Tahap pencegahan PHK | Kewajiban pencegahan berdasarkan rezim lama dan pemaknaan putusan MK | Tahapan secara khusus diatur Pasal 228 |
| Skorsing selama proses PHK | Pasal 157A UU lama dengan pemaknaan MK | Pasal 235 UU 27/2026 |
Pasal 310 UU 27/2026 mempertahankan peraturan pelaksanaan lama sepanjang tidak bertentangan dengan UU yang baru. Dengan demikian, ketentuan Pasal 43 PP 35/2021 tidak dapat diterapkan tanpa terlebih dahulu memeriksa kesesuaiannya dengan Pasal 231.
Perubahan aturan tidak otomatis menentukan hasil perkara Krakatau Steel. Gugatan diajukan sebelum UU baru berlaku; penilaian terhadap peristiwa, hak yang telah timbul, dan hukum yang diterapkan dalam proses persidangan harus dilakukan secara cermat. Tanpa berkas gugatan dan putusan, tidak tepat memastikan bahwa salah satu pihak pasti memenangkan sengketa.
Bagaimana Perusahaan Membuktikan Kebutuhan Efisiensi?
Kondisi bisnis adalah persoalan faktual yang harus dibuktikan, tetapi kebutuhan efisiensi secara bisnis tidak otomatis sama dengan terpenuhinya alasan PHK secara hukum. Perusahaan perlu menjelaskan hubungan antara persoalan operasional, alternatif penghematan, jabatan atau fungsi yang terdampak, dan dasar hukum yang digunakan.
Dalam pemberitaan mengenai sengketa Krakatau Steel, pihak pekerja merujuk laba bersih sekitar Rp5,46 triliun pada 2025 untuk mempertanyakan alasan efisiensi. Akan tetapi, ringkasan laporan keuangan konsolidasian 2025 juga memperlihatkan rugi operasi sekitar US$82,7 juta. Laba bersih perusahaan dipengaruhi pula oleh komponen pendapatan dan restrukturisasi keuangan. Kedua indikator tersebut tidak dapat dipertukarkan.
| Indikator 2025 | Gambaran keuangan |
|---|---|
| Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | Sekitar Rp5,46 triliun |
| Hasil operasi konsolidasian | Rugi sekitar US$82,7 juta |
| Makna bagi sengketa PHK | Angka tersebut perlu dibaca bersama bukti operasional dan dasar hukum PHK, bukan dijadikan putusan tentang keabsahan PHK |
Laba bersih tidak otomatis membantah tekanan operasional; sebaliknya, kerugian operasi tidak otomatis membuktikan bahwa PHK terhadap pekerja tertentu sudah memenuhi ketentuan hukum. Penilaiannya memerlukan laporan keuangan yang relevan, dokumentasi kebijakan, analisis fungsi kerja, serta pemeriksaan hukum sesuai periode yang dipersoalkan.
Baca juga: PHK Massal karena Efisiensi: Bukti, Pesangon, dan Risiko
Apa Saja Langkah Pencegahan PHK yang Perlu Didokumentasikan?
Pasal 228 ayat (1) UU 27/2026 mewajibkan para pihak mengupayakan pencegahan PHK. Ayat (2) merinci tahapan, termasuk pengurangan lembur, penyesuaian jumlah sif atau jam kerja, tidak memperpanjang PKWT yang sudah berakhir, tidak mengganti pekerja yang pensiun, serta penyesuaian tertentu pada tingkat manajerial. Ketentuan tersebut juga menyebut perumahan sementara atau bergiliran dan penawaran pensiun dini sukarela.
Bagi perusahaan, setiap pilihan tetap perlu diperiksa pelaksanaannya berdasarkan ketentuan tentang upah, waktu kerja, perjanjian kerja, dan dokumen hubungan industrial yang berlaku. Adanya daftar langkah pencegahan tidak memberikan kewenangan umum kepada perusahaan untuk mengurangi hak pekerja secara sepihak.
Dokumen pendukung dapat berupa evaluasi biaya tenaga kerja, kajian alternatif selain PHK, hasil komunikasi dengan serikat pekerja, jadwal perubahan operasi, serta bukti pelaksanaan kebijakan yang secara hukum dapat dijalankan. Tawaran GSH dapat menjadi salah satu bagian dari upaya pencegahan, tetapi penolakannya tidak menggantikan kewajiban membuktikan dasar tindakan PHK berikutnya.
Apakah Perusahaan Boleh Melakukan Skorsing Selama Proses PHK?
Pasal 235 ayat (2) UU 27/2026 memperbolehkan pemberi kerja melakukan skorsing terhadap pekerja yang sedang dalam proses PHK, dengan tetap membayar upah beserta hak lain yang biasa diterima pekerja. Pasal 235 ayat (1) dan (3) mengatur bahwa kewajiban para pihak selama penyelesaian perselisihan tetap dilaksanakan sampai proses penyelesaian berkekuatan hukum tetap.
Karena itu, skorsing bukan bukti bahwa pekerja telah melakukan pelanggaran ataupun bahwa hubungan kerja telah berakhir. Jika perusahaan menempuh skorsing, pemeriksaan kepatuhan perlu mencakup surat keputusan, tanggal efektif, perhitungan upah, pembayaran hak, serta status proses PHI.
Dalam kasus Krakatau Steel, informasi bahwa sembilan pekerja diskors sejak Februari 2026 berasal dari keterangan pekerja dalam pemberitaan. Tanpa slip gaji, catatan pembayaran, dan dokumen skorsing, tidak dapat disimpulkan apakah kewajiban pengupahan selama periode tersebut telah dilanggar.
Apakah Anjuran Disnaker Wajib Diikuti?
Anjuran mediator merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tetapi bukan putusan pengadilan yang otomatis berkekuatan eksekutorial. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004, para pihak perlu memberikan jawaban tertulis untuk menerima atau menolak anjuran paling lambat 10 hari kerja setelah menerimanya. Pihak yang tidak memberikan jawaban dianggap menolak.
Jika salah satu atau kedua pihak menolak, Pasal 14 UU 2/2004 membuka jalan untuk melanjutkan sengketa melalui gugatan ke PHI. Oleh karena itu, secara prosedural perusahaan dapat membawa perselisihan ke pengadilan meskipun anjuran mediator tidak sejalan dengan posisi perusahaan. Namun, pengajuan gugatan bukan bukti bahwa alasan PHK telah terbukti.
Dalam kasus ini, anjuran Disnaker Kota Cilegon yang diberitakan pada Mei 2026 perlu dilihat sebagai dokumen dalam riwayat penyelesaian, bukan kesimpulan akhir atas sengketa. Untuk menilai kedudukan para pihak lebih lanjut, diperlukan risalah mediasi, jawaban terhadap anjuran, dan berkas persidangan.
Baca juga: Anjuran Mediator Disnaker: Wajib Dipatuhi atau Bisa Ditolak?
Bagaimana Prosedur PHK Jika Pekerja Tetap Menolak?
Berdasarkan Pasal 228 ayat (3)–(7) UU 27/2026, setelah upaya pencegahan dilakukan tetapi PHK tetap tidak dapat dihindari, maksud PHK harus dirundingkan melalui bipartit. Pasal tersebut mengatur jangka waktu penyelesaian bipartit paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai.
Jika kesepakatan tidak tercapai, sengketa dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam keadaan yang diatur Pasal 228 ayat (5)–(7), PHK yang tetap diperselisihkan tidak boleh dilaksanakan sebagai pengakhiran final sebelum terdapat putusan lembaga penyelesaian yang telah berkekuatan hukum tetap; PHK tanpa kesepakatan atau putusan tersebut dapat berakibat batal demi hukum dan kewajiban mempekerjakan kembali.
Pasal 229 memberikan pengecualian terhadap kewajiban perundingan bipartit dalam keadaan tertentu, seperti pengunduran diri sukarela, berakhirnya PKWT sesuai kontrak, pensiun, atau meninggal dunia. Namun, penolakan GSH tidak dengan sendirinya termasuk pengecualian tersebut.
Baca juga: PHK Tanpa Putusan Pengadilan: Kapan Diperbolehkan?
Bagaimana Menilai Perkara yang Dimulai Sebelum UU Baru Berlaku?
Gugatan Krakatau Steel didaftarkan pada 22 September 2026, sedangkan UU 27/2026 berlaku mulai 28 Oktober 2026. Perbedaan tanggal tersebut penting: peristiwa, keputusan, dan klaim yang lahir sebelum perubahan hukum tidak boleh secara otomatis dinilai hanya dengan aturan baru atau hanya dengan aturan lama tanpa analisis keberlakuannya.
Perusahaan dan penasihat hukumnya perlu memeriksa tanggal tindakan yang disengketakan, posita dan petitum gugatan, peraturan yang berlaku ketika tindakan dilakukan, hak yang telah timbul, serta ketentuan peralihan dan kemungkinan penerapan aturan baru pada proses yang masih berlangsung. Pasal 310 UU 27/2026 memang mempertahankan peraturan pelaksana lama yang tidak bertentangan, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan penerapan hukum terhadap perkara yang telah berjalan.
Tanpa memperoleh berkas lengkap dan putusan pengadilan, artikel ini tidak menyimpulkan dasar hukum mana yang akhirnya diterapkan hakim atau bagaimana hasil perkara tersebut.
Checklist Dokumen PHK bagi Perusahaan
| Area pemeriksaan | Dokumen atau analisis yang perlu disiapkan |
|---|---|
| Program GSH | Penawaran, syarat program, komunikasi, dan bukti persetujuan atau penolakan |
| Dasar hukum PHK | Ketentuan yang relevan menurut waktu kejadian dan alasan yang benar-benar diajukan |
| Kondisi bisnis | Laporan keuangan, audit, proyeksi, dan evaluasi kebutuhan operasional |
| Langkah pencegahan | Bukti penghematan dan alternatif selain PHK yang telah dinilai atau dilaksanakan |
| Pekerja terdampak | Dasar penentuan fungsi atau posisi yang dipertimbangkan dalam restrukturisasi |
| Skorsing | Surat skorsing serta bukti pembayaran upah dan hak lainnya |
| Perundingan bipartit | Undangan, daftar hadir, risalah, dan hasil perundingan |
| Mediasi Disnaker | Anjuran, bukti penerimaan, jawaban tertulis, dan risalah mediasi |
| Proses PHI | Gugatan, jawaban, pembuktian, agenda sidang, dan putusan bila tersedia |
| Hak akibat PHK | Perhitungan hak yang sesuai dengan alasan PHK dan ketentuan yang berlaku |
Checklist tersebut merupakan panduan audit hukum korporasi dan bukan pernyataan bahwa Krakatau Steel telah atau belum memenuhi setiap persyaratan.
Memastikan Keputusan Efisiensi Memiliki Dasar Hukum yang Tepat
Kasus Krakatau Steel memperlihatkan bahwa penawaran program sukarela, kebutuhan efisiensi, skorsing, dan PHK yang diperselisihkan adalah persoalan hukum yang berbeda. Perusahaan perlu mendokumentasikan alasan bisnis dan upaya pencegahan, lalu memastikan bahwa dasar dan prosedur PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada periode terkait.
Perubahan UU 27/2026 menjadikan pemeriksaan tersebut semakin penting, khususnya bagi perusahaan yang sedang menjalankan restrukturisasi atau menghadapi perselisihan yang bermula sebelum 28 Oktober 2026. BP Lawyers dapat membantu perusahaan menelaah kebijakan efisiensi, memeriksa dokumen hubungan kerja, menilai risiko pengupahan selama sengketa, dan mendampingi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan keadaan dan dasar hukum yang relevan.
Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.
Penulis: Arivigo Pranata
Partner BP Lawyers: Bimo Prasetio
Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.
Our Newsletter
Our newsletter is personally written and sent out about once a month. It's not the least bit annoying or spammy.
We promise.