Dewan Komisaris Tidak Dapat Sepenuhnya Lepas Tangan Dalam Kepailitan Suatu Perusahaan

 In Korporasi

Dewan Komisaris selaku pihak pengawas dalam suatu perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya ketika perusahaan dinyatakan pailit.

Peran dan tugas utama dewan komisaris dalam suatu perusahaan (perseroan terbatas) yaitu melakukan pengawasan secara umum atas kebijakan dan pengurusan perusahaan serta memberikan nasihat kepada pihak direksi. Ketika tanggung jawab tersebut dilalaikan, tidak menutup kemungkinan akan ikut diminta bertanggung-jawab untuk menanggung kerugiannya. Hal tersebut berlaku juga dalam proses kepailitan.

Pada prinsipnya kepailitan merupakan sita umum atas seluruh aset perusahaan yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas, sebagaimana ditunjuk dalam suatu putusan pailit. Namun tidak jarang seluruh aset yang telah disita tersebut ternyata tidak dapat melunasi seluruh utang-utang perusahaan. Bahkan ada kalanya suatu perusahaan tidak memiliki aset sama sekali sehingga tidak dapat dilakukan pemberesan untuk melunasi utang-utang yang ada.

Ketika hal tersebut terjadi, dewan komisaris selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemberi nasehat lazimnya akan diminta untuk ikut bertanggung-jawab. Karena seharusnya dewan komisaris mengetahui setiap sepak terjang dari pengurus (khususnya pihak direksi) perusahaan, termasuk ketika ada tindakan-tindakan yang akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan.

Namun untuk menentukan bersalah atau tidaknya dewan komisaris perlu melalui pembuktian dalam proses peradilan terlebih dahulu. Khususnya dalam perkara kepailitan terdapat mekanisme gugatan lain-lain yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan baik kreditor dan/atau kurator terhadap dewan komisaris yang bersangkutan. Mekanisme pengajuan gugatan lain-lain tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Ketika dewan komisaris tersebut dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, maka dewan komisaris tersebut bertanggung-jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Dalam situasi demikian maka tidak menutup kemungkinan aset pribadi dari dewan komisaris tersebut ikut disita untuk dilakukan pemberesan guna pembayaran utang ke pihak ketiga.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu:

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung-jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Walau demikian sepanjang anggota dewan komisaris dapat membuktikan hal-hal berikut, maka dirinya tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kepailitan perusahaan, yaitu:

  1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  2. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  3. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan  pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
  4. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

BP Lawyers dapat membantu anda
Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan sengketa perdata dan/atau kepailitan dalam perusahaan anda. Anda dapat menghubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Recommended Posts

Leave a Comment

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search